MATARAM – Di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditengarai adanya pengusaha beras yang melakukan penimbunan sehingga berulangkali menimbulkan kelangkaan persedian yang berdampak mahalnya harga di pasaran lokal. Badan Intelijen Negara sudah mengirimkan tim untuk menelusurinya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Abdul Maad mengatakan dugaann penimbunan tersebut mengingat produksi beras di daerah sebenarnya perhitungannya mengalami surplus hingga 513 ribu ton. Sebagai salah satu gudang beras nasional, tahun 2010 lalu NTB menghasilkan 1,77 juta ton gabah yang setara 1,1 juta ton beras. Adapun untuk konsumsi 4,5 juta jiwa diperlukan 544 ribu ton sehingga terjadi surplus 600an ribu ton. ‘’Kemana berasnya. Ada indikasi penimbunan. Karena BIN telah turun,’’ kata Abdul Maad menjelaskannya, Selasa (21/6-2011).

Kepentingan diusutnya menghilangnya beras di NTB sehubungan ditetapkannya sebagai daerah target stock pangan nasional oleh Perum Bulog, tahun 2011. Secara nasional Bulog harus mampu membeli sebanyak 3,5 juta ton. Sedangkan target produksi gabah nasional 70,6 juta ton dan NTB ditarget 2,01 juta ton gabah.

Maad pun menjelaskan bahwa ada orang-orang kuat pedagang beras yang bermain di belakang layar. Selama belum panen, para pedagang sudah banyak melepas uang sebagai panjar. Juga bukan rahasia umum pedagang beras di daerah Jawa Timur mendapatkan suplai gabah dari Sumbawa – NTB.

Mengenai produksi gabah, Maad tidak mengkawatirkan adanya pengurangan lahan sawah untuk pemukiman dan lainnya. Misalnya di kota Mataram yang diperkirakan hingga empat persen atau 80 hektar dari sejumlah 2.000an hektar sawah setiap tahunnya. Sebab setiap tahun pemerintah juga melakukan pencetakan sawah baru se NTB mencapai 1.000an hektar bahkan di Kabupaten Sumbawa Barat dicetak 1.600 hektar sawah baru setelah tersedianya enam bendungan baru. ‘’Jadi masih cukup aman,’’ ujarnya.

Sebaliknya, ada calon penanam modal usaha jagung kesulitan mendapatkan lahan untuk keperluan invetasinya di Sumbawa NTB. Diantaranya adalah calon penanam modal dari Korea Selatan yang membutuhkan hingga 5.000 hektar untuk menjamin kelangsungan produksinya. Pengusaha peternakan dari Australia juga kesulitan memperoleh 3.000an hektar untuk keperluan ranch. ‘’Lahan-lahan itu sudah banyak dikuasi perusahaan nasional yang hanya akan-akan menanamkan modalnya,’’ ucapnya.(*)