JAKARTA - Ada dua hal prinsip yang perlu digaris bawahi untuk menyelesaikan masalah Irfan Bachdim yang jadi rebutan antara PSSI dan LPI. Prinsip pertama setiap warga negara Indonesia yang terbaik berhak mewakili bermain bersama Timnas Indonesia. Prinsip kedua adalah non diskriminatif. Artinya, setiap warga negara atau anak yang mewakili Indonesia tidak boleh ada diskriminasi dari agama, suku, budaya dan klub sekalipun.

Demikian dikatakan Menpora Andi Mallarangeng menjawab pertanyaan wartawan hari Selasa (4/1) siang, usai menghadiri pertemuan Sosialisasi Program Prioritas 2011 Kesra di kantor Menko Kesra, Jl. Merdeka Barat, Jakarta. Saat ini Irfan Bachdim sedang diperebutkan antara PSSI dan LPI (Liga Premier Indonesia), karena timnya Persema Malang keluar dari kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) yang diselenggarakan PSSI.

“Tidak boleh ada diskriminasi dalam olahraga. Setiap pemain atau warga negara Indonesia yang memiliki prestasi terbaik bisa langsung bergabung dengan timnas atau masuk Program Indonesia Emas (PRIMA) melalui seleksi, sesuai program kemenpora dan KONI dalam menyiapkan atlet di SEA Games 2011 nanti,” tegas Menpora.

Menurut Menpora, masalah yang terjadi antara PSSI dan LPI hanya perlunya komunikasi antar kedua belah pihak. “PSSI harus lebih terbuka lagi menyambut adanya masyarakat yang ingin menggelar kompetisi sepakbola dengan nama LPI,” tambahnya.

Dijelaskan, memang dalam Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2007 pasal 29 disebutkan, ada tiga item mengenai penyelenggaraan kejuaraan. Pertama, Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa/penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, induk organisasi cabang olahraga wajib menetapkan kriteria batasan jumlah massa/penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraan cabang olahraga yang bersangkutan. Ketiga, penanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki persyaratan paling sedikit profesional, berdidikasi tinggi dalam pengembangan olahraga, dan bertanggung jawab.

Menpora minta agar LPI dan PSSI melakukan komunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Ini hanya masalah komunikasi saja yang kurang antara PSSI dan LPI. Memang semua penyelenggaraan olahraga ada aturan dan kriteria yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2007. Kriteria-kriteria itulah yang harus dibicarakan lebih baik lagi oleh PSSI dan LPI. Jika komunikasi itu masih saja tidak berjalan baik, baru Menpora akan turun untuk ikut menyelesaikannya,” kata Menpora.

Ditambahkan, khusus untuk kepentingan Tim Nasional 2010, Kemenpora telah menganggarkan Rp. 20 milyar, tidak termasuk anggaran PSSI. Sedang tahun 2011 khusus untuk Timnas anggarannya naik jadi Rp. 25 milyar. Menpora mengapresiasi apabila ada pihak yang mengadakan turnamen-turnamen seperti sepakbola dengan pembiayaan sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah.(amr/ari/kemenpora)