MATARAM – Selama 12 hari kerja, terdapat 62.693 orang pelamar yang memilih posisi sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan 10 kota-kabupaten. Terbanyak pelamarnya mencapai 8.170 orang memilih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kedua di daerah pemekaran baru Kabupaten Lombok Utara sebanyak 7.926 orang. Ketiga di Pemerintah Provinsi NTB 7.811 orang.
Untuk Pemerintah Provinsi NTB tersedia 264 formasi yang akan diperebutkan. Rinciannya, untuk mengisi 16 jabatan tenaga guru, 14 jabatan tenaga kesehatan, 44 jabatan tenaga teknis.
Mereka akan menjalani tes yang dijadwalkan berlangsung 12 Desember 2010 mendatang. Untuk keperluan tes tersebut Pemprov NTB bersama tujuh dari 10 daerah kota-kabupaten melakukan kerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) untuk penyediaan naskah untuk seleksi CPNS di kantor Gubernur NTB, Jum’at (3/12-2010) hari ini.
Penanda tanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah NTB Muhammad Nur dan Rektor Unram Prof.DR.Sunarpi. Juga para pejabat Pemerintah Kota-Kabupaten lainnya Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima.
Unram dipercaya menyiapkan naskah soal tersebut sebagai bentuk jaminan transparansi penyelenggaraannya, sehingga bisa dipertanggung jawabkan. ‘’Karena itu, perlu diwaspadai adanya calo yang bergentayangan menawarkan kemudahan bisa diterima,’’ kata Sekretaris Daerah NTB Muhammad Nur.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Zaini menjelaskan bahwa tes dibagi tiga tipe, untuk tipe A mereka yang berijazah D-IV, S-1 dan S-2. Tipe B untuk tamatan D-II dan D-III. Sedangkan tipe C untuk pemegang ijazah SLTP, SLTA dan D-1. Masing-masing tipe ada tiga jenis soal tes yaitu tes pengetahuan umum 35 soal, tes bakat sklolastik 30 soal dan tes skala kematangan 35 soal.
Walikota Bima Qurais H Abidin sewaktu dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa minat menjadi PNS mengingat status sosial yang terlalu tinggi. ‘’Sehingga mereka termotivasi menjadi PNS,’’ ucap Qurais yang berasal bukan dari kalangan birokrat tetapi pengusaha. Katanya, jika mau jujur sebenarnya jumlah pegawai negeri sipil sudah kelebihan. Termasuk tambahan pegawai honor dan pegawai pihak ketiga yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah. ‘’Ini perlu kajian mendalam,’’ ujarnya.
Di lingkungan Pemerintah Kota Bima, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bima Sukri, ada 4.000 orang PNS. Pegawai honorernya mencapai 2.800 orang dari semula pada tahun 2005 sebanyak 1.300 orang.(*)