MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membangkitkan minat mendirikan koperasi wanita dan koperasi pondok pesantren. Untuk kepentingan pendirian badan hukumnya yang biasa memerlukan biaya akta notaris Rp750 ribu – Rp1 juta, akan dibantu separuhnya. Sebab, keberadaan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro diketahui sangat besar andilnya membantu modal usaha anggotanya.

Di NTB saat ini ada koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP) yang diyakini mampu mengentaskan kemiskinan di NTB. Sampai saat ini ada 1.700 unit yang jumlah anggotanya 390.783 orang, dari asetnya yang mencapai Rp550,602 miliar volume usahanya hingga Rp826,052 miliar.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NTB M Nur Asikin Amin menjelaskan akan dibentuknya koperasi wanita di 917 desa se NTB. Juga membentuk lebih 520 koperasi di pondok pesantren. Cukup melalui koperasi bisa meningkatkan usaha anggotanya sehingga mengentaskan kemiskinan. ‘’Kita tidak usah bicara industri. Kalau setiap anggota dipinjami satu juta rupiah, bisa digunakan untuk usaha mereka,’’ katanya, di kantornya, Selasa (16/11-2010)

Sisa hasil usaha (SHU) KSP/USP di NTB setahun terakhir mencapai Rp27,834 miliar. Sedangkan secara keseluruhan dari 3.007 unit koperasi yang volume usahanya Rp1,011 triliun menghasilkan SHU Rp35,532 miliar.

Mengenai potensi keberadaan KSP/USP tersebut, jika dilihat dari kepemilikan modal yang dimiliki sebesar Rp246,776 miliar, jika persyaratan mendirikan bank perkreditan rakyat (BPR) minimal modalnya Rp10 miliar maka bisa membentuk 24 BPR sehingga lebih leluasa mengembangkan usahanya mendanai masyarakat.(*)