JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) menolak cara-cara inkonstitusional dalam pelaksanaan demokrasi. Itu sebabnya NU merasa perlu memberikan klarifikasi mengenai wacana yang berkembang belakangan ini tentang rencana penggulingan Pemerintah. Apalagi dalam wacana itu juga disebut-sebut keterlibatan NU. “Indonesia menganut sitem presidensial, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun, maka kami menolak segala upaya menggulingkan Pemerintah atau apapun namanya,” ujar Slamet Effendi Yusuf, Ketua Pengurus besar NU yang datang ke Kantor Wakil Presiden (Wapres) Boediono menemani Ketua Umum PB NU Said Aqil Siraj untuk beraudiensi, Jumat 15 oktober 2010.

Hanya ada dua cara, dalam pandangan Slamet, yang bisa menggulingkan pemerintahan di tengah jalan sebelum masa jabatannya selesai. Dua cara itu adalah revolusi atau kudeta. Ongkos kedua cara ini sangat mahal dan hanya menyengsarakan rakyat. “NU adalah organisasi rakyat, tentu kami menolak cara seperti itu,” tutur Slamet.

Ketua Umum PB NU menambahkan bahwa ia sangat terperanjat sepulang dari luar negeri mendapat kabar mengenai pertemuan di gedung PB NU yang belakangan menelurkan wacana penggulingan Pemerintah itu. “PB NU sama sekali tidak terlibat dan mengetahui apalagi menyetujui hasil diskusi itu. Gedung PB NU memang disewakan untuk berbagai keperluan,” tutur Said Aqil. .

Pembicaraan mengenai berbagai masalah kebangsaan, termasuk perkembangan politik mutakhir tadi, adalah salah satu tema percakapan antara Wapres dan Pengurus PB NU. Selain itu, Wapres dan PB NU juga membicarakan masalah pendidikan. Said Aqil antara lain menyampaikan keinginan PB NU untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi yang bermutu dengan standar internasional di Jakarta. Di daerah sudah ada beberapa perguruan tinggi milik NU, namun di Jakarta belum ada.

Dan topik terpenting dari diskusi siang itu adalah masalah radikalisme yang semakin marak.Islam adalah agama yang ramah dan tidak mengenal radikalisme. Itulah pandangan PB NU yang akan terus diperjuangkan dalam berbagai kesempatan. Itu sebabnya PB NU mengadakan Global Peace Festival yang salah satu kegiatannya berupa Global Peace Leadership Conference.PB NU mengundang Wapres untuk hadir dan secara resmi membuka konferensi itu, Sabtu 16 Oktober 2010.

“Untung ada NU,” tutur Wapres menanggapi undangan itu. Wapres sangat antusias untuk datang sebagai wujud dukungannya pada pandangan yang moderat.”Pemerintah pasti mendengar segala pandangan NU yang menyejukkan,” Wapres menambahkan.

Slamet lantas menyampaikan saran agar Wapres menaruh perhatian ekstra pada kaum miskin kota yang tinggal di kawasan kumuh. Program Pemerintah seperti Kresdit Usaha Rakyat (KUR), menurut pengamatan Slamet, tak bisa menjangkau lapisan termiskin yang mendiami kawasan kumuh kota. “Harus ada program khusus, Pak Wapres silakan langsung menengok mereka,” tutur Slamet.

Menanggapi usul itu Wapres meminta Deputi Seswapres bidang Kesejahteraan Rakyat Bambang Widianto, yang juga Sekretaris Eksekutif Tim nasional Percepatan pemberantasan kemiskinan (TNP2K) untuk merumuskan langkah. “dari NU juga silakan menyampaikan usulan yang konkret, saya yakin kita bisa bekerja sama,” tutur Wapres.(Bey Machmuddin/wapresri)