MATARAM – Upaya mengentaskan keterpurukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari posisi 32 se Indonesia karena rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) baru akan diketahui dampaknya setelah berlangsung selama lima tahun. Pemerintah Provinsi NTB sudah menggelontor dana pendidikan dan kesehatan masing-masing hingga 20 persen dan 14,5 persen dari APBD NTB sebesar Rp1,3 triliun, sejak 2009 lalu.

Selama ini penyebab rendahnya IPM Provinsi NTB antara lain berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat, yaitu angka harapan hidupnya 60, 5 tahun. Angka kematian ibu melahirkan mencapai 320 per 100.000 dan angka kematian bayi 72 per 1.000 kelahiran hidup. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduknya hanya 6,7 tahun atau hanya tamat sekolah dasar. Angka buta huruf penduduk usia lebih 15 tahun juga sangat tinggi sebanyak 406.693 orang dari 4,5 juta jiwa penduduk NTB.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Rosyadi Sayuti mengemukakannya sewaktu bertemu wartawan di kantornya, menjelang diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah NTB, 22-24 April. ‘’Upaya mengatasi rendahnya IPM baru bisa dilihat dalam waktu lima tahun,’’ katanya, Kamis (22/4) siang.

Menurutnya, besaran anggaran pendidikan 20 persen atau Rp260 miliar dari APBD NTB Tahun 2010 sebesar Rp1,3 triliun sudah memenuhi ketentuan pemerintah. Sedangkan alokasi dana kesehatan 14,5 persen atau Rp188,5 miliar dari APBD NTB sudah mendekati standar Badan Kesehatan Dunia (World Health Orgainzation). ‘’Menteri Kesehatan sudah memberikan penghargaan,’’ ujarnya.(*)