MATARAM – Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Nusa Tenggara Barat (RPJM NTB) 2009 – 2013, diperhitungkan besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2011 nanti mencapai Rp1,5 triliun atau lebih besar dari APBD tahun berjalan 2010 sebesar Rp1,3 triliun.

Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB sudah menyiapkan disain perencanaannya lebih awal meliputi program, kegiatan dan lokasinya. Ini berbeda dengan perencanaan APBD sebelumnya, yang penetapan lokasinya ditentukan kemudian setelah ditetapkannya APBD.

Menurut Kepala Bappeda NTB Rosyadi Sayuti, sewaktu ditemui seusai pembukaan rapat kerja para Kepala Bappeda Kota-Kabupaten se NTB, Sabtu (20/2) siang tadi, disain pagu indikatif dibuat lebih awal oleh Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ’’Sepanjang mampu menjelaskan secara rasional, tidak akan ada masalah di DPRD, ’’ katanya.

Pagu indikatif tersebut disusun berdasar dalam rangka mematuhi atau menjalankan RPJM NTB yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah, yang diputuskan oleh DPRD maka tidak ada alasan penolakan. ’’Kalau bicara substansi. Yang diubah adalah mekanisme dan penjadwalan kegiatan. Hingga lebih cepat dan transparan,’’ ujarnya.

Penyusunan pagu indikatif lebih awal, oleh Rosyadi Sayuti disebutkan diharapkannya supaya bisa lebih effektif, dalam rangka mengkordinasi dan sinergikan program provinsi dan kabupaten. Maka berbagai program terobosan provinsi in ada jaminan untuk dikerjasamakan dengana kota kabupaten.

Sebelumnya, ketika membuka raker Kepala Bappeda se NTB tersebut, Rosyadi mengemukakan gagasan yang menetapkan perencanaan kegiatan yang langsung menetapkan lokasi pelaksanaannya hingga kecamatan. ’’Dibuat detil sehingga betul-betul transparan sehingga tidak ada dasarnya untuk protes,’’ ucapnya.

Apalagi penyusunan tersebut melibatkan semua staf SKPD bukan seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya dilakukan oleh sekretaris dan pejabat program dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang lain. Dengan format baru mereka sejak awal bertemu untuk menentukan kegiatan dan penetapan pembiayaannya. ‘’Karena itu, musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten-kota akan punya gambaran,’’ katanya. Sehingga APBD NTB bisa disinergikan dengan APBD kabupaten-kota.

Selain itu, pada kesempatan yang sama juga dibentuk Forum Kepala Bappeda yang bisa bertemu informal untuk menyelesaikan bersama perencanaan karena berdasar pengalaman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 80 persen kebijakan diselesaikan melalui jalur informasl tersebut. Lembaga donor seperti WWF, ANTARA-Ausaid dan UNICEF melihat produktif. ‘’Lebih efisien, kenapa tidak,’’ katanya.(*/infomedia)