MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengembangkan lembaga keuangan mikro BUMDes (badan usaha milik desa) agar dapat membantu kebutuhan modal kecil masyarakat yang tidak terjangkau bank umum. Dari 260an lembaga simpan pinjam yang ada di NTB, sebanyak 28 lembaga telah berhasil dibenahi menjadi BUMDes yang sehat. Setiap BUMDes mengelola dana modal pinjaman hingga Rp200 juta.

Menurut Kepala Bidang Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB Lalu Bayu Windia, pembenahan tersebut sesuai target GTZ-Profi (Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH-Promotion of Small Financial Institutions) sebelumnya. ‘’Pembenahan lembaga simpan pinjam tersebut memang sesuai yang dijanjikan sebesar 10 persen,’’ ujarnya kepada Tempo, Rabu (17/2) siang.

GTZ-Profi atau Perhimpunan Jerman untuk Kerjasama Teknik khusus Peningkatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tersebut selama tiga tahun telah membantu membenahi lembaga Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) yang semula menjadi perhatian dari Nusa Tenggara Agriculture Area Development Program. ‘’Namun pada waktu akan berhenti tidak ada exit strateginya,’’ ucap Bayu. Sehingga operasional LKM menjadi terbengkalai, hidup segan matipun tidak.

Sebenarnya, diyakini oleh Bayu bahwa LKM lainnya masih bisa dibenahi. Hanya saja masih dibutuhkan donor baru. Sebab, BUMDes tersebut diperlukan untuk melayani masyarakat yang terpencil jauh dari kecamatan sebagai basis pelayanan terakhir Bank Pembangunan Daerah NTB. Apalagi bank umum tidak bisa melayani pinjaman hingga terendah Rp500 ribu-Rp1 juta.(*/infomedia)