MATARAM – Untuk pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama tahun 2009, menerima bantuan hibah berupa dana sebesar Rp4,69 miliar dari United Nations Population Fund (UNFPA-Badan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2009.

Dana hibah Rp4,69 miliar tersebut sebanyak Rp813,69 juta diantaranya untuk pelaksanaan kegiatan mitra di tingkat provinsi. Sedangkan Rp3,87 miliar lainnya untuk berbagai kegiatan bidang kependudukan di empat kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kabupaten Dompu.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial (PPS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Maggaukang mengatakan bahwa dana hibah tersebut telah digunakan. Untuk bidang kesehatan dan reproduksi telah terbentuk Forum Parlemen yang diharapkan dapat mempermudah dalam proses pembuatan kebijakan. ‘’Yang berkaitan dengan kependudukan, kesehatan reproduksi (Kespro) , gender dan kemiskinan,’’ ujarnya.

Selain itu, kata Manggaukang, telah terbentuk dan berfungsinya Komisi Kesehatan Reproduksi Provinsi NTB dengan surat keputusan Gubernur NTB Nomor : 43/2007 dan teridentifikasinya masalah-masalah Kespro sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Kespro.

Dengan adanya bantuan hibah tersebut juga telah terbentuk tenaga-tenaga kesehatan di tingkat kabupaten dalam pelayanan Kespro Esensial Terpadu (PKRET) serta telah tersusunnya rencana strateri daerah penanggulangan HIV/AIDS dan konsep rencana strategi Kespro.

Ia mengatakan, dengan bantuan hibah itu telah tersosialisasi pula berbagai masalah yang berkaitan dengan Kespro dan adanya insiatif dari anggota DPRD melalui Forum Parlemen untuk menyusun perda tentang penanggulangan HIV/AIDS serta berjalannya proyek percontohan pemberdayaan masyarakat di Lombok Tengah.

Hibah dari UNFPA tahun 2009 merupakan bagian dari bantuan yang diberikan selama lima tahun mulai tahun 2006 hingga tahun 2010, dan menurut rencana 2011 akan diperpanjang lagi.(*)