MATARAM – PT Angkasa Pura (AP) I (Persero) menawarkan pengembalian dana penyertaan modal pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) sebesar Rp110 miliar dan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) sebesar Rp40 miliar. Tawaran pengembalian tersebut dilakukan agar bisa digunakan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur penunjang BIL.

Pembangunan konstruksi BIL yang memiliki panjang landasan 2.750 meter lebar 40 meter tersebut agar bisa didarati Boing 767, Boing 747-500 dan Airbus 320, dibiayai bersama oleh PT AP I Persero bersama Pemprov NTB dan Pemkab Loteng sebesar Rp802 miliar. Sedangkan AP I menanggung Rp652 miliar.

Sampai saat ini jalan yang ada dari Mataram melalui Kecamatan Kediri di Kabupaten Lombok Barat menuju BIL di Dusun Slanglit Desa Tanak Awu Loteng masih sempit. Juga dari kota Praya – ibukota Kabupaten Lombok Tengah jalannya bergelombang. Selain itu, di sekitaar BIL juga belum adanya fasilitas rumah sakit yang memadai untuk kepentingan emergency dan hotel di kota Praya yang terdekat untuk keperluan awak pesawat yang menginap. Bahkan pemerintah daerah masih harus membiayai gedung VIP, gedung TKI dan embarkasi haji. Semuanya adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurut Deputi Direktur Pengawasan Konstruksi Marsidi, semua fasilitas listrik, telkom, air bersih sudah disiapkan dan tidak ada masalah. Tetapi kalau infrastruktur pendukung akses jalan dan lainnya tidak selesai ya tidak ada artinya. ‘’Modal daerah itu bisa dikembalikan. Konsekwensinya batal ikut penyertaan sharing untuk manfaat umum,’’ kata Marsidi sewaktu dihubungi, Kamis (21/1) siang. Saat ini pemerintah daerah dikatakan sedang mengkaji tawaran tersebut.

Untuk keperluan transportasi menuju BIL dari Mataram dan Senggigi Lombok Barat dibutuhkan jalan baru sepanjang empat kilometer di lintasan Gerung – Batujai yang baru tersedia dana Rp3,9 miliar dari kebutuhan Rp10 miliar dan Batujai – BIL memerlukan jalan baru sepanjang dua kilometer yang dananya hanya tersedia Rp3 miliar dari kebutuhan Rp8 miliar. Setidak-tidaknya jalan lama diperlebar masing-masing semeter agar tersedia lebar jalan tujuh meter.

Selain itu, Marsidi juga mengungkapkan keluhannya karena sering terjadinya pencurian kabel dan lampu di landasan yang baru dipasang termasuk tiang pagar. Walaupun security AP I yang sudah dilibatkan 20 orang ditambah 60 orang anggota polisi dan TNI AD sebanyak 15 orang. Sebab tidak hanya dinilai harganya namun sulitnya dicarikan penggantinya di Jawa bahkan harus memperolehnya di Perancis. ‘’Bukan nilainya tetapi kesulitan mendapatkan gantinya,’’ ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan NTB Ahmad Baharuddin menjelaskan bahwa semua hambatan infrastruktur tidak ada masalah. ‘’Semuanya akan bisa diatasi pemerintah daerah,’’ ujarnya. Jadi, menurutnya soft opening BIL ditetapkan Maret 2010 dan peresmian operasionalnya Juni 2010.(*)