JEDDAH – Belum ada target spesifik yang akan dicanangkan Departemen Agama dalam penyelenggaraan haji tahun berikutnya karena hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini (1430H) akan dibahas lagi di tingkat nasional. “Yang jelas, hasil evaluasi akan kita gunakan untuk memperbaiki kinerja atau kekurangan yang ada saat ini,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto kepada wartawan usai memimpin rakor evaluasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Jeddah, Sabtu (26/12).
Dalam pertemuan itu dibahas tiga masalah yang mengemuka dalam penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun yakni penyediaan makan (katering) saat jemaah berada di kawasan Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina) pada 8 sampai 13 Zulhijah, transportasi di Mekah dan pemondokan di Madinah dan Mekah.
Mengenai masalah pemondokan, khususnya di Mekah, hanya sekitar 52,500 jemaah yang menempati wilayah Ring 1 (berjarak terjauh dua km dari Masjidilharam), sementara sebagian besar (143.500 jemaah) berada di wilayah Ring 2 (jarak terjauh tujuh km). Menjawab pertanyaan, Slamet menyatakan, idealnya seluruh jemaah ditempatkan di Ring 1, dan jika ini bisa diwujudkan, bagian besar dari masalah penyelenggaraan ibadah haji sudah terselesaikan. “Tapi kan tidak mudah untuk mendapatkan pondokan di wilayah Ring 1, karena Malaysia saja yang jumlah jemaah hajinya cuma 23.000 orang, tidak mampu menempatkan seluruh jemaahnya di Ring 1, ” kilahnya.
Namun demikian, lanjut Dirjen, tentu saja pihaknya akan terus mengupayakan agar lebih banyak lagi jemaah Indonesia yang menempati kawasan pemondokan di Ring 1 pada tahun-tahun mendatang.
Penempatan pemondokan di Ring 2 merepotkan jemaah untuk mondar-mandir dari pondokan ke Masjidilharam, apalagi sebagian jemaah haji sudah berusia lanjut. Lagi pula, pengemudi bus ulang-alik yang disewa PPIH dari muassasah (penyelenggara haji setempat) sering tidak tepat waktu melayani rute pondokan - Masjidil Haram pulang pergi.
Untuk tahun depan, kata Slamet, ia akan meminta PPIH mengawasi pengelolaan bus ulang-alik tersebut dengan lebih ketat termasuk agar muassasah mematuhi perjanjian yang tertuang dalam kontrak.
Menurut catatan, pengemudi bus shuttle yang sebagian besar berasal dari Mesir dan Syria sering tidak berdisplin untuk melayani rute sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan dari pihak PPIH.
Mengenai penyediaan makan saat acara puncak wukuf di Padang Arafah dan melontar Jamrah di Mina (bermalam tiga hari), Dirjen mengemukakan, akan dievaluasi apakah penyediaan katering tetap seperti saat ini dengan sistem prasmanan atau kembali ke sistem nasi kotak seperti yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya.
Cara prasmanan dilakukan pada musim haji 1430 H ini karena pembagian nasi kotak yang dilakukan sebelumnya menuai protes dari jemaah, karena sebagian jemaah tidak kebagian jatah, juga mutu hidangan tidak langsung terlihat.
Namun demikian, panitia penyedia makanan mengeluhkan cara katering karena menyulitkan distribusi dan penyiapannya serta jemaah juga harus antre untuk mendapatkannya, padahal ruang di tenda-tenda tempat mereka menginap cukup sempit. Sedangkan mengenai penempatan jemaah di tujuh hotel transit di Jeddah, Dirjen PHU itu mengemukakan bahwa saat ini sudah dibuat rancangan kontrak dengan pemerintah Arab Saudi mengenai pemanfaatan kembali asrama Madinatul Hujjaj sebagai hotel transit jemaah haji Indonesia.
Penggunaan tujuh hotel yang lokasinya tersebar di kota Jeddah sebagai penginapan transit haji saat ini juga merepotkan PPIH dalam penyediaan logistik dan pengaturannya.
Semula jemaah haji Indonesia yang akan dipulangkan melalui Bandara King Abdul Aziz (KAA) Jeddah setelah merampungkan prosesi ibadah haji di Mekah diinapkan di asrama Madinatul Hujajj sebelum diterbangkan ke tanah air. Penggunaan Madinatul Hujjaj yang diwakafkan oleh pemerintah Arab Saudi dihentikan karena DPR-RI menilai kondisi bangunan dan fasilitasnya kurang layak.
Saat ini kompleks Madinatul Hujjaj digunakan Daker PPIH Jeddah sebagai pool kendaraan dan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPIH). Berdasarkan rancangan (draft) kontrak antara pemerintah RI dan Arab Saudi,pihak Arab Saudi akan mendanai pembangunan menara untuk menampung jemaah haji Indonesia, sementara pihak Indonesia akan mengontraknya untuk penginapan transit jemaah haji dalam jangka panjang.
Penyelenggaraan haji l430H dimulai dengan keberangkatan pertama kloter jemaah haji mulai 23 Oktober dan pemulangan jemaah haji ke tanah air yang akan berakhir pada 31 Desember 2009. (nanang/mch/depag)