MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Madjdi meminta adanya pertimbangan jurnalisme damai sebelum menurunkan berita konflik yang sering terjadi di daerahnya. Pertimbangan konstruktif dan terukur dimintanya disesuaikan dengan fakta di lapangan, tidak sekedar mereka-reka atau berdasar informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Menurutnya, hendaknya tidak ada sumber berita yang tidak jelas sumbernya dan harus sesuai dengan etika pers. ‘’Pemberitaan tidak berdasar katanya dan tidak berpihak. Juga tidak ditambahi bumbu yang berlebihan,’’ kata Muhammad Zainul Madjdi dalam penyampaian pendapatnya pada Sarasehan Jurnalisme Sebagai Pilihan Pemberitaan di NTB, yang berlangsung selama sehari, Sabtu (24/10) kemarin.

Pendapatnya tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi NTB Ahmad Baharuddin pada acara yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia daerah NTB dihadiri oleh anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi.

Ia mengingatkan bahwa informasi merupakan kebutuhan dan pers juga melayani masyarakat untuk menyajikan berita. Namun pemberitaan yang diinginkan adalah berita yang diidamkan oleh semua pihak bukanlah yang dibuat-buat untuk menyenangkan pihak tertentu. ‘’Memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi hendaknya tidak menimbulkan konflik kalau mengandung makna yang sebaliknya,’’ ujarnya.

Anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi mengatakan bahwa wartawan yang ditugaskan untuk meliput konflik ke daerah haruslah mengetahui situasi wilayahnya. ‘’Juga harus pelajari adat istiadat. Dan yang penting juga memegang teguh etika jurnalistik,’’ ucapnya. Sebab, 85 persen wartawan Indonesia belum pernah membaca kode etik jurnalistik.(*)