MATARAM – Akhirnya pasangan suami istri dokter Ali Akbar dan dokter Dewi Evelina Pane diantara 51 orang di Mataram yang harus mengembalikan rumah dinas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyerahkan kembali rumah yang telah ditempatinya selama 25 tahun. Ia yang tidak memiliki rumah pribadi memilih akan mengikuti anak-anaknya di Jakarta.

Pengembalian rumah dinas tersebut diterima oleh Kepala Biro Umum Iswandi mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Madjdi di rumah yang disengketakan di Jalan Catur Warga I Nomor 4 di Mataram. ‘’Saya tidak mau menempati yang bukan milik saya,’’ kata Dewi Evelina Pane sambil terisak. Sebelumnya sempat ngotot ingin mendapatkan hak membayar rumah tersebut bersama 51 orang penghuni rumah dinas lainnya yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pensiunan.

Suaminya, Ali Akbar sempat menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Islam Siti Hajar di mataram selain menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencananya pasangan doktor yang pensiun mulai tahun 2000 akan meninggalkan Mataram 5 Oktober mendatang.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat Iswandi mengatakan masih ada tujuh orang yang belum menyerahkan rumah dinas. Selebihnya 29 dari 51 rumah dinas yang berada di kompleks Catur Warga, Pajang dan Puring yang ditempati para pensiunan tersebut telah dikembalikan meskipun masih ada yang menempatinya sampai waktunya bisa pindah ke rumah yang lain. ‘’Gubernur minta maaf karena aset daerah akan dioptimalkan,’’ ujarnya.

Ketua Forum Solidaritas Pensiunan (FSP) Kolonel (Purn) Patekkai yang pernah menjabat Kepala Direktorat Sosial Politik dan Kepala Dinas Perhubungan sebelum menjabat Staf Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, menyangkal kalau tersisa tujuh orang yang mengembalikannya. ‘’Itu akal-akalan,’’ ucapnya menanggapi cara-cara penerimaan kembali rumah dinas keluarga Ali Akbar tersebut.

Menurutnya, semua penghuni rumah dinas menolak perlakuan diskriminatif yang tidak memberikan mereka hak untuk mendapatkannya dengan cara membayar. ‘’Ambil semua rumah dinas kalau tidak diskriminatif. Karena itu saya tidak mau keluar kalau tidak semua keluar,’’ katanya.(supriyantho khafid/lomboknews)