LombokNews.Com - Lombok Sumbawa Online » Blog Archive

MATARAM – Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia menggugat peran profesi yang dikerdilkan oleh pemerintah. Selama ini kedudukan dokter hewan tidak memiliki posisi pejabat eselkon I yang memiliki kewenangan di lingkung Departemen Pertanian. Padahal, peran dokter hewan mendukung pembangunan peternakan dalam aspek keamanan pangan, kesehatan hewan, pencegahan penyakit. Dibutuhkan political will pemerintah yang mengurusi profesi dokter hewan.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Wiwiek Bagja mengemukakannya sewaktu berbicara di depan anggota PDHI Nusa Tenggara Barat peserta seminar Peningkatan Peran Dokter Hewan Untuk Swasembada Daging dan Pengamanan Terhadap Penyakit Menular, Jum’at (31/7-2009) malam.

Menurutnya, seharusnya pimpinan tertinggi negara dan pimpinan departemen yang mengurus profesi ini memberikan pemberdayaan jabatan atau kewenangan. PDHI memerlukan pejabat eselon I yang mengurus veteriner atau kesehatan hewan untuk mencapai tingkat yang memadai dalam rangka veteriner. ‘’Bukan hanya action penting atau tidak penting. Tapi langkah politik dukungan yang berkuasa, ’’ ujarnya, yang tampil bersama Soehadji dari Indonesia Veterinary Watch (Lembaga Pengamat Hewan) dan Badan Pekerja Peduli Profesi.

Selama ini peran dokter hewan hanya di tingkat direktorat yang dinilai sebagai warganegara kelas dua di Departemen Pertanian. Ada tawaran untuk dimasukkan ke dalam kelompok tenaga kesehatan yang sesuai peraturan pemerintah ada tenaga kesehatan di dalam Departemen Kesehatan yaitu seperti sarjana keperawatan, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana gizi, sarjana farmasi, sarjana fisioterapi.

Selama ini dokter hewan tidak ikut dalam penataan tunjangan fungsional yang diatur Departemen Kesehatan. Dokter hewan yang masuk golongan pangkat III/b saja diirikan oleh para sarjana S1 bidang pertanian. Selama ini, selama ini doklter hewan hanya diperhitungkan sebagai profesi dalam keputusan presiden yang menetapkan dokter, dokter gigi, perawat dokter hewan. ‘’Tetapi tidak bisa pensiun di usia 60 tahun,’’ katanya.

Menurut Ketua PDHI NTB Abdul Samad, di daerahnya terdapat 116 orang dokter hewan yang mengabdi di lapangan bahkan sampai di tingkat dusun. Tetapi menurut Evy dari Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, di daerah begitu mudahnya seseorang membeli obat di toko dan melakukan penyuntikan sendiri terhadap ternaknya. ‘’Begitu bebasnya orang melakukannya,’’ ujarnya.(supriyantho khafid/lomboknews)

Memangnya apa harus eselon 1 tho ??

Comment by srnNTB — August 2, 2009 @ 12:36 pm

RSS feed for comments on this post.