MATARAM – Untuk kepentingan keamanan perjalanan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat (KPUD NTB) ke rapat pleno nasional penetapan hasil pemungutan suara pemilihan presiden, diminta untuk dikawal oleh ajudan dari kepolisian. Surat tertanggal 18 Juli kemarin, ditandatangani oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari. Rencana, Selasa (21/7) pagi, anggota KPUD NTB akan menghadiri rapat di kantor KPU di Jakarta.

Adanya permintaan pengawalan oleh polisi tersebut disampaikan oleh Ketua KPUD NTB Fauzan Khalid kepada Tempo, Ahad (19/7) malam. ‘’Ketua KPU pusat memang meminta kami dikawal ajudan untuk membawa berkas hasil penghitungan suara,’’ ujarnya.

Tetapi penyertaan ajudan sebagai pendamping mereka masih dipertimbangkan. Sebab, di Jakarta polisi juga telah melakukan pengawalan. Namun lima orang anggota KPUD yang akan menghadiri wajib rapat di KPU pusat tersebut, merasa tidak membawa berkas yang berlebihan volumenya. ‘’Berkas yang dibawa hanya dalam amplop kok,’’ katanya.

Sejak Sabtu (18/7) kemarin, kantor KPUD NTB dan rapat paripurna di Senggigi Lombok Barat juga telah memperoleh pengawalan polisi dilengkapi mobil taktis.(supriyantho khafid/lomboknews)