MATARAM - Bantuan pelayanan sosial terhadap 100 juta jiwa penduduk Indonesia diminta dinilai sebagai investasi sosial. Pemerintah diminta untuk tidak menghitung nilai ekonominya. Sebab, meskipun hasilnya tidak secepat investasi ekonomi dan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM) kalangan tidak mampu yatim piatu dan lainnya dapat menyumbang peningkatan pendapatan pajak negara.

Kepedulian terhadap pelayanan sosial juga menjadi penilaian dari lembaga internasional United Nations Commission on Human Rights di Jenewa yang dapat menentukan donor yang bisa diberikan kepada Indonesia. Meskipun pelayanan sosial tampaknya kecil, dampaknya di tingkat internasional cukup besar. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Makmur Sunusi mengatakan bahwa investasi sosial memang memerlukan waktu lama. ‘’Jangan berhitung investasi ekonomi, dalam jangka panjang investasi sosial akan berhasil dan berdampak di level internasional,’’ katanya sewaktu berbicara di depan pengurus panti asuhan, penyandang cacat berat dan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial di Mataram, Kamis (25/6) pagi.

Dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia, saat ini hanya 100 juta jiwa yang bekerja produktif dan menghasilkan pembayaran pajak. Karenanya, pemerintah harus memberikan bantuan sebagai investasi sosial pada SDM bukan orientasi pasar untuk meningkatkan ketrampilan. Kalau dari investasi sosial tersebut dapat menghasilkan 50 juta jiwa penduduk yang memiliki ketrampilan bekerja maka berarti ada tambahan pendapatan pajak negara.

Sampai saat ini, alokasi Rp194 miliar yang tersedia dalam APBN untuk program bantuan anak yatim piatu, penyandang cacat berat dan lanjut usia yang tersebar pada 8.000an panti asuhan se Indonesia. Semestinya secara keseluruhan jumlah yang diperlukan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial hingga Rp3,1 triliun bukan Rp794 miliar yang selama ini sudah diterimanya untuk menangani 16 persoalan. Sekarang ini baru seluruh dana Departemen Sosial (Depsos) yang sebesar Rp3,1 triliun atau kurang satu persen dari dana APBN Rp1047,6 triliun yang tersedia. ‘’Dari anggaran tampak Depsos disepelekan. Semestinya Departemen Sosial memperoleh 10 persen dana APBN,’’ ucapnya.

Makmur menyatakan keprihatinannya bila membandingkan kemampuan ekspor TKI. ‘’Kwalitasnya pas-pasan. Malu kita,’’ ujarnya. Disebutnya, staf hotel di Timur Tengah banyak dikuasai oleh pekerja dari Filipina.(supriyantho khafid/lomboknews)