MATARAM – Pemerintah diminta untuk menyelesaikan kasus daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah Jawa Timur (DPT Pilkada Jatim). Sebab persoalan tersebut adalah serius yang harus diusut secara tuntas. Tidak setuju apabila ada yang mengusulkan untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum legislatif.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengemukakannya kepada wartawan disela kampanye partianya di lapangan umum Muhajirin Praya Lombok Tengah, Kamis (19/3) sore. ‘’Selama ini, pemerintah dinilai tidak serius mengusut kasus DPT Pilkada Jatim tersebut. Ini masalah serius,’’ katanya. Justru pemerintah dinilai dingin terhadap kasus Kepala Kepolisian Daerah Jatim Inspektur Jenderal Herman Suryadi Sumawiredja.

Menurutnya, masalah DPT Pilkada Jatim harus diusut tuntas supaya jelas siapa yang berdiri di balik kasus tersebut, adakah institusi yang berdiri di balik itu agar tidak menjadi bola salju. Seterusnya, ia tidak menginginkan menjadi preseden buruk yang bisa melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU dan pemerintah.

Wiranto melakukan kampanye di Lombok Tengah bersama penasehat Hanura Bambang W Suharto dan didampingi salah satu unsur ketua DPP Partai Hanura Subagyo HS. Sebelum kampanye di depan lebih kurang seribu orang simpatisan pendukung Partai Hanura, ia terlebih dahulu selama 30 menit menyempatkan diri berkunjung ke rumah pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahiddin Tuan Guru Kiyai Haji Syamsul Rizal dan melakukan pembicaraan.

Dalam waktu 30 menit pula, dalam kampanyenya, Wiranto mengatakan bangsa Indonesia sudah cukup diinjak oleh bangsa lain. ‘’Karena itu pentingnya pemerintah yang harus bisa merasakan penderitaan rakyat dan bersikap tegas,’’ ujarnya.(supriyantho khafid/lomboknews)