MATARAM - Seorang pengusaha perusahaan pelaksana penepatan TKI swasta (PPTKIS) MNS Kasdiono terpilih sebagai ketua umum Komite Olahraga Provinsi (KOP-dulu KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2009-2013, Sabtu (7/3) menjelang tengah malam. Ia mengumpulkan 29 suara menyisihkan seorang birokrat bekas pejabat Dinas Perhubungan NTB Soekartadji Anwar yang dipilih oleh 13 orang. Targetnya, NTB harus mendapatkan 10 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional 2013 di Riau Pekanbaru.

Ini adalah kali pertama seorang bukan pejabat yang terpilih sebagai ketua KOP setelah adanya ketentuan baru yang tidak membolehkan pejabat memegang pimpinan lembaga olahraga. Kasdiono sebelumnya banyak membiayai atlit tenis pada PON sebelumnya selain bertindak sebagai pengurus Pelti NTB.

Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi sewaktu membuka Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) NTB Sabtu (7/3) pagi meminta calon yang akan memimpin KOP adalah memiliki kemampuan organisasi yang dapat melakukan percepatan dan inovasi program kreatif. Selama ini, prestasi NTB pada PON yang berlangsung terakhir di Samarinda hanya mendapatkan tiga emas selain beberapa medali perak dan perunggu. Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB akan membantu secara maksimal. ‘’Dibutuhkan marwah agar prestasi keolahragaan NTB bisa maju,’’ kata Zainul.

Ketua Komisi Hukum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Umbu S Samapaty yang mewakili ketua umum, sewaktu menutup Musorprov NTB tersebut mengatakan jangan mengharapkan prestasi kalau anggaran pembinaan olahraga di NTB hanya sebesar Rp300 juta setahun dan masing-masing cabang olahraga (cabor) hanya mendapatkan R2,5 juta setahun. ‘’Saya terbengong mengetahui kecilnya dana tersebut. Jangan mimpi menuntut prestasi,’’ ucapnya. Padahal, pembiayaan cabor di KONI pusat sebulannya Rp7,5 juta per bulan.

Umbu menjelaskan bahwa seharusnya KOP membiayai minimal Rp5 miliar setahun dan 36 cabor bisa mendapatkan dana pembinaan Rp120 juta. Sesuai Undang-Undang Olahraga Nomor : 3 Tahun 2005 pemerintah daerah wajib mendanai pembinaan. ‘’Olahraga itu alat pemersatu bangsa. Jadi patut didukung,’’ katanya.(supriyantho khafid/lomboknews)