MATARAM – Akibat terhambatnya izin pinjam pakai lahan hutan untuk menyimpan batuan tambang PT Newmont Nusa Tenggara, selama setahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) merosot menjadi 1,37 persen dari tahun sebelumnya 2007 yang mencapai 4,89 persen. Kinerja ekonomi di sektor pertambangan mengalami kontraksi dan terkoreksi cukup tajam hingga akhir triwulan IV-2008 sehingga agregat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di NTB.
Penurunan tersebut disampaikan oleh Pemimpin Bank Indonesia Mataram Tri Dharma sewaktu berbicara di depan peserta Pertemuan Tahunan Perbankan di NTB Tahun 2009, Jum’at (20/2) malam. ‘’Perlambatan mulai terasa sejak triwulan kedua tahun 2008,’’ ujarnya.
Ia mengatakan minimnya kualitas infrastruktur : kelistrikan, ketiadaan dermaga ekspor, kualitas sarana jalan menjadi kendala utama upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam mendorong aliran masuk investasi. Karenanya pemerintah daerah beserta dinas-instansi terkait perlu mengupayakan pembenahan infrastruktur secara berkelanjutan.
Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik NTB Mariadi Mardian mengemukakan bahwa selama triwulan III-2008 saja, laju pertumbuhan ekonomi NTB pertambangan yang diperoleh dari proyek tambang Batu Hijau PT Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat merosot 20,81 persen dari semula Rp2,682 triliun menjadi Rp2,451 triliun.
Menurutnya NTB masih tergantung hasil produksi pertambangan. Diduga menurun hasil pertambangan karena produksinya diturunkan. ‘’NTB Masih tergantung pertambangan,’’ ujarnya. Pendapatan NTB terbesar triwulan III-2008 dari pertanian. PDRB tanpa pertambangan triwulan III-2008 hanya Rp7 triliun sedangkan keseluruhannya Rp9,274 trilun, disebutnya NTB masih tergantung hasil produksi pertambangan. Diduga menurun hasil pertambangan karena produksinya diturunkan.
Pada triwulan III-2008 ini, sumbangan terbesar PDRB di NTB selain dari pertanian dan pertambangan, juga didapat dari perdagangan, hotel dan restoran Rp1,236 triliun atau meningkat 6,3 persen dari sebelumnya Rp1,133 triliun.(supriyantho khafid/lomboknews)