JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Senin (9/2) siang melakukan kunjungan kerja ke kantor PT PLN (Persero) di Jl. Trunojoyo, Blok M, Jakarta Selatan. Presiden ke kantor PLN untuk memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran PT PLN, termasuk para komisaris, direksi, pejabat di kantor pusat PLN, dewan komisaris anak perusahaan serta perwakilan dari serikat pekerja.
Sebelum memberikan pengarahan, Presiden SBY menerima pemaparan dari Dirut PT PLN, Fahmi Mochtar, mengenai kondisi kelistrikan nasional, proyek pembangunan 10.000 MW, langkah-langkah yang telah dilakukan PLN, kendala utama yang dihadapi dan alternatif solusi yang diusulkan dalam pengembangan ketenagalistrikan nasional.
Presiden SBY memberi apresiasi terhadap kinerja seluruh anggota PLN dalam upayanya untuk terus mengerjakan proyek 10.000 MW, meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Usai pertemuan, kepada wartawan Presiden mengatakan, penambahan kapasitas listrik ini, digunakan untuk menyelesaikan masalah krisis listrik, meningkatkan cadangan untuk memenuhi margin cadangan. Pengembangan penambahan listrik ini, akan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk energi terbarukan dan ramah lingkungan.
Namun, menurut SBY, masih ada beberapa daerah dan provinsi yang masih berhadapan dengan masalah kekurangan listrik. “Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh Dirut PLN, ada kurang lebih 30 sistem yang defisit. Diharapkan defisit listrik tersebut, bisa dikurangi hingga menjadi 16 sistem, dan apabila memungkinkan, dihilangkan. Saya dukung agar PLN melakukan percepatan pembangunan, sehingga yang defisit, bisa betul-betul di 0 kan. Memang, untuk membangun pembangkit listrik membutuhkan waktu. Namun, untuk solusi jangka pendek, PLN dapat menyewa diesel agar dapat memenuhi kebutuhan listrik daerah setempat,” kata SBY.
“Pada periode 2009-2018, kebutuhan listrik Jawa dan Bali diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 9.5 persen per tahun. Sedangkan untuk luar Jawa dan Bali, akan tumbuh rata-rata 10.3 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah di luar Jawa dan Bali tumbuh sangat pesat dan membutuhkan infrastruktur kelistrikan yang lebih besar.” Oleh karena itu, Presiden SBY mendukung dilakukannya pembangunan pembangkit - pembangkit listrik baru.
Saat ini, 35 lokasi pembangkit akan dibangun pada Proyek Percepatan 10 Ribu MW Tahap I. Kurang lebih 1000 MW akan mulai beroperasi pada tahun 2009, diantaranya adalah PLTU Labuan, PLTU Indramayu dan PLTU Rembang.
Dalam pembangunan pembangkit-pembangkit listrik baru, Presiden SBY menekankan kembali pentingnya penggunaan mixed energy untuk menjaga kelestarian lingkungan. “Dalam pembangunan 10.000 MW berikutnya, kita pastikan sumber mixed energy bagus, dengan demikian ekonomi berjalan, lingkungan tidak rusak. Diharapkan 40 persen menggunakan batubara dan gas, sedangkan 60 persen bersumber pada geothermal dan tenaga hydro,” ujar SBY.
Selain menjaga kelestarian lingkungan, penggunaan sumber energi yang dapat diperbaharui dapat menurunkan tarif listrik walaupun subsidi untuk listrik akan dikurangi. “Dari Rp. 80 trilyun subsidi, pada tahun 2009 akan turun menjadi Rp. 45 trilyun. Dan saya tekankan jangan karena harga BBM turun, tetapi karena efisiensi penggunaan sumber energi yang mixed, bukan hanya fossil based fuel,” jelas SBY.
Isu pendanaan pembangunan infrastruktur juga dibahas oleh Presiden SBY dalam kunjungan kerja tersebut, karena menurut SBY, secara fisik, pembangunan infrastruktur proyek 10.000 MW dapat dilakukan dengan cepat, namun masih sering ada hambatan pendanaan. “Dalam praktek, banyak yang pembangunannya kurang lancar, terutama yang bekerja sama dengan pihak RRC dalam pembiayaannya. Saya instruksikan Dirut PLN untuk duduk bersama dengan pihak RRC untuk bersama mencari solusi. Terus lakukan negosiasi dengan pihak Tiongkok agar pendanaan mengalir,” ujar SBY.
Di dalam pemaparan tersebut, Presiden SBY juga menyampaikan harapan gubernur-gubernur di beberapa provinsi di Indonesia agar PLN memberikan atensi untuk membantu menyelesaikan masalah kelistrikan di daerahnya. “Carikan solusi. Bahas berapa biaya yang diperlukan, dari mana mendapatkan biaya tersebut, apakah dari APBN, APBD atau public-private partnership. Duduk dan bicarakan bersama,” harap SBY.
Tampak hadir mendampingi Presiden SBY dalam kunjungan kerja tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara BUMN Sofjan Djalil serta Juru Bicara Presiden, Andi Alfian Mallarangeng. (win)