MATARAM – Kalau Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa soal rokok haram, sebaliknya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengajak bank dan pengusaha di daerah membantu kebutuhan minyak tanah para petani tembakau untuk keperluan omprongan (oven pengering) tembakau yang tidak mendapatkan harga subsidi.
Salah satu alternatif bantuan yang akan diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Indonesia (BI) akan mengordinasikan pimpinan bank pemerintah agar menyiapkan skim kredit untuk petani tembakau.
Adanya bantuan pinjaman kepada para petani tembakau Virginia Lombok tersebut dibicarakan dalam rapat kordinasi konversi minyak tanah ke batu bara yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi, Selasa (27/1) pagi. ‘’Ini salah satu langkah antisipasi kita, soal lobi-lobi masih kita akan upayakan,’’ ujarnya.
Kalangan perbankan dan pengusaha diajak Zainul Majdi untuk secara bersama-sama memikirkan nasib petani tembakau karena terdapat sekitar 150 ribu jiwa yang menggantungkan hidupnya pada komoditas tersebut.
Skim kredit yang akan disediakan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk membangun tungku batu bara dari sebelumnya menggunakan omprongan bahan bakar minyak tanah.
Selama ini kebutuhan minyak tanah untuk omprongan tembakau sebanyak 45 ribu kilo liter (KL) dan pada 2008 pemerintah mengurangi subsidi menjadi 27 ribu KL serta pada 2009 akan dikurangi menjadi 18 ribu KL, pada 2010 tinggal 9 ribu KL dan dihapus total pada 2011.
Sejak tahun lalu Pemprov NTB telah memulai melakukan konversi minyak tanah ke batu bara dengan cara membangun tungku. Namun dari 13.509 unit oven tembakau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) baru mampu mengganti 300 unit tungku omprongan. Biaya pembuatan satu tungku mencapai Rp9 juta.
Setiap tahunnya NTB menghasilkan 42 ribu ton lebih dari luas areal tanam 20 ribu hektar dari potensi 52 ribu hektar. Ini memenuhi 75 persen kebutuhan stock nasional memasok 15 perusahaan diantaranya British AmericanTobacco (BAT), Sampoerna, Jarum, Indonesia Dwi Sembilan (IDS), Cakrawala dan menyerap tidak kurang dari 140 ribu tenaga kerja.(supriyantho khafid/lomboknews)