MATARAM – PT Djarum Kudus akan membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) sebagai saksi ahli dalam perkara judicial review undang-undang cukai tembakau di Mahkamah Konstitusi. Sebagai perusahaan yang telah 24 tahun mendapatkan suplai 4.400 ton tembakau setiap tahun untuk produksi rokok di Kudus Jawa Tengah.

Direktur PT Djarum Suwarno M Serad mengemukakan rencana membantu Pemprov NTB yang memperjuangkan memperoleh dana alokasi cukai (DAC) setelah bertemu Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi, Selasa (13/1) siang. ‘’Ya kami yang sudah dua puluh empat tahun di sini akan membantu mendapatkan DAC,’’ katanya didampingi Kepala Dinas Perkebunan NTB Lalu Mawarir Haikal.

Bersama perusahaan rokok lainnya diantaranya PT Leaf - British American Tobacco yang menerima produksi tembakau Virginia Lombok, Djarum siap menjadi saksi ahli di persidangan.

Dalam diskusi tematik Hak Atas Cukai Tembakau di Universitas Mataram, Wakil Gubernur NTB Badrul Munir menyatakan dari 114.053 hektar menghasilkan 30.595 ton daun tembakau kering atau sekitar 70-80 persen kebutuhan tembakau industri rokok nasional. Penerimaan negara dari cukai tembakau mencapai rata-rata Rp38-41 triliun, kalau 70-80 persen tembakaunya dari Lombok, maka berarti sumbangan perolehan cukainya Rp28 triliun. Seharusnya jika dua persen dari kontribusi cukai itu dikembalikan maka berarti memperoleh hak Rp50-60 miliar. Kenyataannya, NTB tidak memperoleh bagian sesen pun.

Karenanya, Pemprov NTB sedang menghadapi sidang judicial review undang-undang cukai tembakau yang diajukannya di Mahkamah Konstitusi agar bisa mendapatkan haknya.(supriyantho khafid/lomboknews)