LombokNews.Com - Lombok Sumbawa Online » Blog Archive » TIGA TAHUN WAKTU UNRAM BERLAKUKAN BHP

MATARAM – Penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan (BHP) masih dicermati oleh pimpinan Universitas Mataram. Sebab, harus diketahui hal yang memberatkan kepada masyarakat dan pengelola. Karenanya, Rektor Universitas Mataram Prof.DR.Ir Mansur Mashum menyatakan akan membuka forum dialog guna membahas pengubahan status tersebut.

‘’Kami punya waktu tiga tahun untuk menyesuaikannya,’’ kata Mansur Mashum, sekembalinya dari Jakarta, Rabu (24/12) malam. Ia mengaku baru memperoleh copy naskah undang-undang BHP tersebut. Rencananya, masalah BHP tersebut akan dibicarakan kembali oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan kalangan pimpinan perguruan tinggi se Indonesia, Selasa (30/12) mendatang.

Menurutnya, pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa lembaga pendidikan nirlaba tidak mencari laba. Dan pasal 38 ayat (3) mencantumkan sisa hasil kegiatan atau bentuk lain wajib ditanamkan ke BHP. Pasal 39 pun menyantumkan bahwa kekayaan berupa uang dilarang dialihkan. Apabila dilanggar, sanksi pidananya penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta.

Mansur pun mengemukakan bahwa undang-undang BHP tersebut menegaskan semua dana investasi mulai dari gaji dosen dan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah. ‘’Dua pertiga biaya pendidikan ditanggung pemerintah,’’ ucapnya. Karenanya tidak ada alasan kawatir misalnya untuk membangun gedung. Apalagi, sudah ditetapkan pada Bab VI pasal 40 bahwa pendanaan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Paling banyak biaya yang ditanggung masyarakat sepertiga dari biaya operasional.

BHP pun harus menerima 20 persen mahasiswa miskin dan menyediakan anggaran untuk membantu mahasiswa berupa beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa dan atau pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. ‘’Ini justru yang harus dicermati. Alasan apa mendakwa BHP komersial,’’ kata Mansur.

Rabu (24/12) siang kemarin, Aliansi Mahasiswa Bersatu, Aliansi Mahasiswa Universitas Mataram dan Gerakan Mahasiswa Progresif menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Rektorat Universitas Mataram. Mereka menyatakan penolakan terhadap BHP.(supriyantho khafid/lomboknews)