MATARAM – Pemerintah Provinsi NUsa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bertekad untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM) yang berada di urutan buncit. Program Angka Kematian ibu Nol (AKINO), Angka Buta Huruf Nol (ABSANO) dan Angka Drop Out Pendidikan Dasar Nol (ADONO) sebagai program strategis segera dicanangkan sebagai program strategis untuk mempercepat wujudnya.
Pemprov NTB juga akan menyiapkan program NTB Hijau, pengembangan ternak, swa sembada pangan tidak terbatas beras sebagai salah satu tekad untuk NTB Beriman dan Berdaya Saing sesuai moto sewaktu kampanye Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi dan Wakil Gubernur Badrul Munir.
Kesemuanya akan diluncurkan bersamaan dengan peringatan ulang tahun NTB ke 50, 17 Dsember mendatang. Asisten I Sekretaris Daerah NTB Chairul Mahsul bersama Kepala Biro Umum Iswandi dan Kepala Bagian Humas Pemprov NTB Andy Hadianto, dalam keterangan pers menyambut ulang tahun NTB Emas tersebut, di Lesehan Kalisari, Sabtu (6/12) sore.
Yang menarik, tersedianya layanan NTB SMS Center untuk laporan pengaduan dari masyarakat. Selain via pesan pendek (short message service-SMS), juga dibuka pos pelayanan pengaduan. Semuanya akan ditangani untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan memperbaiki kinerja birokrasi di tingkat Pemprov NTB.
Asal SMS tersebut bukan fitnah, pengelola NTB SMS Center akan melimpahkan informasinya kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemprov NTB sudah menyiapkan sistem. ”Asal bukan fitnah, semua pengaduan akan dilimpahkan ke SKPD dan bisa dipantau penyelesaiannya,” katanya. Apalagi kalau pelapornya korban perbuatan dzalim aparat SKPD.
Menurut Chairul Mahsul, penyediaan NTB SMS Center harus dipercayai dan layak dipercaya karena Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ingin mewujudkan pemerintahannya 2008-2013 sesuai tekadnya NTB Beriman dan Berdaya Saing. Sebab, selama ini indeks pembangunan manusia NTB berada di urutan nomor dua terakhir di Indonesia.
NTB yang akan memasuki tahun emas (50 tahun) kelahirannya, juga akan memulai menyematkan Pin Anti Korupsi di setiap dada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov NTB.(supriyantho khafid/lomboknews)

