MATARAM – Proyek bandara internasional Lombok (BIL) di Dusun Slanglit Desa Tanak Awu Kabupaten Lombok Tengah masih mengalami kendala pembebasan tanah sepanjang 150 meter lebar 15 meter atau seluas 2.250 meter persegi untuk kepentingan drainase di ujung barat landas pacu ke sungai Batujai. Akibat belum dibebaskannya lahan tersebut, dikawatirkan pengerjaan proyek tidak dapat bersamaan dengan pekerjaan lain karena terkendala musim hujan.
Sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP) standar harganya Rp2 juta per are atau 100 meter persegi sedangkan petani pemilik meminta Rp13 juta. Karenanya, PT Angkasa Pura (AP) I meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) agar menuntaskan penyelesaiannya. Kalau sesuai NJOP tanah seluas maka dibutuhkan dana sebesar Rp45 juta. Tetapi jika mengikuti permintaan pemilik tanah, diperlukan sejumlah Rp292,5 juta.
Untuk pembebasan tanah tersebut, Deputi Direktur Aministrasi Proyek dan Pengadaan PT AP I Gusti Ngurah Ardita mengakui belum ada kata sepakat harga. Ini untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Sebab, masyarakat juga bisa menerima akibat banjir yang terjadi. ‘’ Angkasa Pura akan menunggu keputusan,’’ katanya sewaktu dikonfirmasi Tempo melalui telepon, Jum’at (7/11) siang.
Masalah kebutuhan tanah drainase tersebut semula terungkap dalam kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Madjdi bersama Direktur Utama PT AP I Bambang Darwoto ke lokasi proyek, Rabu (5/11) lalu. Dilaporkan bahwa landas pacu sudah mencapai 39 persen dari target 40 persen, dan pembangunan gedung terminal baru 14 persen dari target 18 persen.
Pembiayaan BIL yang tidak ditanggung pemerintah melalui APBN, semula memerlukan dana sebesar Rp665 miliar. Tetapi karena pada tahap pertama ini adanya perpanjangan landas pacu dari semula 2.500 meter menjadi 2.750 meter dari rencana hingga tahap II sepanjang 3.500 meter, maka pembiayaannya diperkirakan akan menjadi sekitar Rp799 miliar.
Pembangunan BIL tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibebani membangun taxiway, apron dan fasilitas penunjangnya diperkirakan nilainya Rp119 miliar, Pemkab Loteng dikenai membangun areal parkir, jalan lingkungan dan fasilitas penunjangnya Rp41 miliar. Sedangkan selebihnya sekitar Rp639 miliar ditanggung PT AP I untuk kepentingan landas pacu, terminal, fasilitas operasional dan keselamatan penerbangan serta bangunan lain.(supriyantho khafid/lomboknews)