LombokNews.Com - Lombok Sumbawa Online » Blog Archive » PEMPROV NTB SIAPKAN LAYANAN KESEHATAN

Wednesday, 24 September 2008 • KESEHATAN •

MATARAM – 279.801 jiwa penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum terjangkau jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Untuk kepentingan mereka yang setiap tahunnya dibutuhkan dana santunan dan premi sebesar Rp16,788 miliar. Sedangkan penduduk tidak miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan mencapai 1.721.271 jiwa memerlukan pembiayaan santunan dan premi Rp36,5 miliar.

Paparan tersebut disampaikan oleh Konsultan Perumus Pembiayaan Kesehatan Prof.DR Askobat Gani yang sehari-hari guru besar Demografi Universitas Indonesia, di kantor Gubernur NTB, Rabu (24/9) siang. ‘’Sakit tidak bisa ditunda. Usulan, untuk layanan dasar kesehatan, provinsi menanggung 40 persen dan pemerintah kabupaten-kota 60 persen,’’ ujarnya sewaktu berbicara di depan Gubernur NTB M Zainul Madjdi dan Wagub NTB Badrul Munir bersama peserta kordinasi antar Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten-Kota se NTB.

Kebutuhan dana tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat NTB agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Berdasar data yang dikutip Askobat, angka kematian bayi di NTB mengutip data 2005 mencapai 61,2 per 1.000 lahir hidup atau di atas rata-rata nasional 26,9 per 1.000 lahir hidup.

Sedangkan gambaran kesehatan masyarakat dari angka tahun 2007, 10 besar penyakit rawat inap di RSU se NTB adalah diare, demam typoid, TB paru, malalria, Dispepsia, Anemia, DBD, Asma, Bronkitis dan Diabetes. 10 besar penyakit di puskesmas se NTB yaitu Infeksi Saluran Pernafasan Akut, penyakit pada sistem otot, penyakit kulit, diare, alergi, desentri, tekanan darah tinggi, asma, penyakit pulpa.(supriyantho khafid)

2 Comments »

kalo menurut saya mengenai kebijakan pemerintah NTB terhadap alokasi dana untuk kesehatan masyrakat miskin. upaya pemerintah tersebut menurut saya masih tercebak pada upaya kuratif (pengobatan) saja, sedangkan hakekat upaya kesehatan tidak hanya pada upaya kuratif namun harusnya lebih memprioritaskan upaya preventif(pencegahan). kemudian sering kali pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan tanpa alat kontrol yang jelas sehingga taraf keberhasilan tidak diketahui sebagai bahan evaluasi.
saran
1. supaya pemerintah sebagai penentu kebiajakan menguji UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan karena UU tersebut ada pasal-pasal yang tidak sinergis dengan UU yang lain misalnya UU otonomi. dimana sejak bergejolaknya reformasi telah merubah tatanan negara kita dari sentralistis menjadi desentralistis. apa bila rencana strategi daerah tetap mengacu pada kebijakan Nasional yang tidak bisa mengakomodir permasalahan daerah, saya hawatir tidak jelasnya sinergitas kewenangan pusat dan daerah.
2. kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana lebih besar pada Upaya Kesehatan Perorangan(UKP) sekitar 70% dari anggaran dan 30% untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), masalah kesehatan di masyarakat kita tidak akan terselesaikan karena sasaran kesehatan adalah produktifitas masyarakat yang mandiri dengan demikian seharusnya kebijakan pemerintah lebih ditekan pada Upaya Kesehatan Masyarakat sebagai tindakan Preventif.

Elly Solihin.,S.Kep
Hp :081917170200/081237147880

Comment by Elly Solihin.,S.Kep — November 19, 2008 @ 10:53 pm

saya sangat mendukung kebijakan pak gubernur karena sangat membantu terutama masyarakat miskin. namun kebijakan tersebut pak gubernur, masih bersifat menunggu bola, artinya bahwa kebijakan yang sudah ada sangat bagus dan alangkah bagusnya kalau di tambah lagi dengan kebijakan yang bersifat promosi (pendidikan kesehatan). saya melihat alokasi anggaran lebih berorientasi pada pengobatan, namun jangan diabaikan upaya preventif dan promotif pak gubernur.
EllY SOLIHIN.,S.Kep
(081917170200, 081353637999)

Comment by Elly Solihin — January 19, 2010 @ 12:10 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL