MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan pendidikan gratis dan layanan kesehatan hanya untuk yang tidak mampu. Untuk pendidikan bentuknya adalah pemberian beasiswa mengadopsi konsep Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dananya yang diberikan sebesar 20 persen dari APBD NTB sebesar Rp1,3 triliun. Sedangkan gratis layanan dasar kesehatan rujukan ditargetkan mencapai dua digit atau 10 persen dari APBD.
Pembebasan biaya pendidikan dan layanan dasar kesehatan itu diberikan sesuai janji pasangan Gubernur Muhammad Zainul Madjdi dan Wakil Gubernur Badrul Munir yang dilantik Rabu (17/9) lalu. Zainul Madjdi – Badrul Munir menegaskan janjinya tersebut dalam jumpa pers kepada wartawan. ‘’Format yang diajukan adalah cermin politik anggaran,’’ ujar Zainul.
Selama ini, dana BOS disebutnya hanya menyukupi 60 persen standar minimal biaya pendidikan. Nantinya, sudah tidak boleh ada lagi pungutan apapun. Peduli pendidikan gratis ini juga tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara pendidikan negeri saja tetapi juga swasta. ‘’Minimal tidak boleh ada dikotomi negeri dan swasta,’’ ucap Zainul yang sebelumnya anggota Komisi IX DPR RI. Kalau sekarang ada gaji guru swasta Rp100 ribu maka nantinya bisa menerima paling rendah Rp2 juta.
Untuk layanan kesehatan gratis, Zainul menyiapkan jaminan kesehatan provinsi yang disinergikan dengan jaminan kesehatan daerah yang diyakini para Walikota dan Bupati juga menyetujuinya. ‘’Untuk ini tidak ada urusan politik,’’ kata Zainul.
Menurutnya, pemenuhan layanan pendidikan dasar sembilan tahun bagi masyarakat miskin dan pemberantasan buta aksara sebagai wujud kepedulian yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas melalui kordinasi dengan pemerintah kabupaten-kota di NTB.
Ia mengemukakan bahwa Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota agar menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimintanya untuk segera mencari siswa yang tidak mampu.(supriyantho khafid)