MATARAM – Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Nusa Tenggara Barat (APKLI NTB) Irwan Prasetya mengadu sulitnya memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan dari perbankan di Mataram. Tawaran pemerintah yang berniat membantu pedagang kecil tidak sesuai dengan kenyataannya.
Irwan Prasetya menyampaikan pengaduannya kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang bertemu kelompok masyarakat dan pengusaha di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Sabtu (13/9). ‘’Yang ditayangkan televisi merupakan kebohongan besar. Kenyataannya dimintai agunan,’’ kata Irwan.
Pertemuan tersebut dilakukan Mari Pangestu setelah melakukan peninjauan ke pasar-pasar di Narmada Lombok Barat, Mandalika dan Kebon Roek di Mataram, pasar murah di lapangan umum Gunungsari Lombok Barat.
Ia mengaku sudah melapor kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah namun hingga kini belum ada tanggapan perubahan. Sebagaimana diluncurkan program KUR menawarkan pinjaman hingga Rp500 juta. Pemerintah menyimpan dananya untuk kepentingan KUR melalui PT ASKRINDO dan Perum Sarana Pengembangan Usaha.
Di Mataram, menurutnya, selama tiga bulan terakhir hanya ada Bank Rakyat Indonesia unit Ampenan dan unit Airlangga yang memberikan pinjaman hingga Rp3 juta tanpa agunan kepada pedagang kaki lima (PKL). ‘’Lainnya tidak ada. Padahal itu uang negara,’’ ucapnya. Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Mataram telah melakukan pemantauan kepada kaum perempuan pedagang. ‘’Yang paling banyak membutuhkan tambahan modal usaha utamanya kaum perempuan yang berdagang,’’ kata Sri Wahyulina.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Mashur juga mengadu hal yang sama sewaktu menjelaskan besarnya potensi kacang tanah, jagung dan kedele selain padi di daerahnya. ‘’Masih terhambat kendala modal karena harus menyediakan agunan untuk KUR,’’ ujarnya.
Mari Pangestu membenarkan bahwa semestinya KUR tanpa agunan. ‘’Porsi terbesar kUR diberikan kepada pedagang,’’ ucapnya yang menjanjikan untuk melakukan kordinasi di tingkat menteri.(supriyantho khafid)