MATARAM – Kaukus Peduli Perempuan (KPP) yang beranggotakan para perempuan politisi partai politik di Mataram meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat (KPUD NTB) agar bersikap tegas memberlakukan kuota 30 persen dan penempatan calon legislatif (caleg) perempuan pada posisi nomor jadi.

Sikap KPP itu disampaikan kepada anggota KPUD NTB Lalu Ahmad Yani oleh Sekretaris Dewan Eksekutif KPP Elly Mahmudah yang datang bersama 20an orang anggota. ‘’KPUD harus tegas terhadap ketentuan kuota dan penempatannya,’’ katanya.

Anggota Dewan Eksekutif KPP Siti Husnin bahkan mengatakan bahwa penempatan perempuan pada nomor jadi harus menjadi perhatian KPUD NTB. Sebab, kenyataannya pengajuan caleg perempuan tidak berada di nomor urut satu dan dua. ‘’Penempatannya belum proporsional. Lebih banyak di nomor tiga,’’ ujar Husnin yang dirinya sebenarnya sudah ditempatkan di nomor urut satu caleg DPRD NTB dari daerah pemilihan (dapil) Mataram oleh Partai Pelopor.

Menurut Husnin, dari enam dapil se NTB itu, apabila melihat banyaknya partai peserta pemilu, tidak akan ada partai mayoritas. Karenanya, diragukan perempuan dapat diakomodir perolehan suaranya sebagai calon jadi. Contohnya apabila ada dua orang dari lima caleg satu parpol yang berhak satu kursi bisa memperoleh suara 30 persen. Apabila di urutan satu laki-laki yang mendapatkan 30 persen dan si perempuan juga 30 persen di nomor urut tiga, maka dipastikan caleg perempuan tidak mungkin ditunjuk sebagai calon jadi.

Karenanya, apabila penempatan caleg perempuan tidak meyakinkan perolehan kursinya maka KPP akan menyerukan untuk melakukan aksi boikot.

Anggota KPUD NTB Lalu Ahmad Yani mengatakan akan mengupayakan untuk mengakomodir tuntutan KPP tersebut dalam rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (6/9) besok. ‘’Memang sekarang ini banyak partai yang belum menempatkan 30 persen caleg perempuan,’’ ucapnya.(supriyantho khafid)