MATARAM - Sejak tiga bulan lalu sebanyak 125 orang pejabat eselon II dan III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) sudah menjalani assesmen psikologi. Hasilnya, diperlukan pembinaan terhadap mereka yang belum memenuhi standar kompetensi dan kepemimpinannya.

Menurut Koordinator Unit Assesment Center (UAC-Pusat Penilai) Syamsul Buhari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar menempatkan pejabatnya sesuai kemampuannya. ”Agar tepat orang dan jabatannya,” katanya kepada Tempo. Katanya, yang paling penting adalah penempatan yang selama ini belum sesuai kompetensinya. Syamsul Buhari sendiri adalah pejabat baru yang ditempatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana NTB yang baru dibentuk setelah sebelumnya di Dinas Tenaga Kerja NTB.

Assesmen psikologi terhadap 125 orang pejabat eselon II dan III Pemprov NTB tersebut dilakukan untuk mengisi jabatan struktural yang ditetapkan berdasar Peraturan Pemerinta Nomor : 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah. Akibat perampingan jabatan itu ada dua instansi yang digabung dan secara keseluruhan sebanyak 232 jabatan yang dihapus.

Menurut lulusan Pasca Sarjana Program Kesehatan Kerja Universitas Gajah Mada 2004 ini, pejabat harus mengubah pola pikir bukan dilayani tetapi melayani masyarakat. ”Agar masyarakat bisa mengembangkan dirinya,” ucapnya.

UAC adalah bentukan Pemprov NTB yang anggotanya enam orang dari 13 orang psikolog yang diseleksi oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat dan kemudian dilatih serta menjalani magang.(supriyantho khafid)