Lombok Sumbawa Online

Jual Link/Bandwidth IIX & Internasional Utk Seluruh Indonesia
call. 081-3535-70001 www.andira.co.id
Google
 
Friday, 22 August 2008 • DAERAH

MATARAM – 500an warga PKS dan Partai Persatuan Pembangunan selama dua hari berturut-turut, Kamis-Jum’at (21-22/8) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Barat (Lobar) dan KPUD Nusa Tenggara Barat (NTB). Gara-garanya, mantan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB Tuan Guru Haji (TGH) Muharrar Mahfudz yang juga anggota Fraksi PKS di DPRD NTB tidak diloloskan dalam verifikasi sebagai calon Bupati Lombok Barat (Lobar) dengan alasan ijazah PGAnya setingkat SMP diragukan.

Di KPUD Lobar mereka mencari ketuanya, TGH Hasanain Juwayni dan anggota lainnya yang menghilang tidak di tempat. Sehari sebelumnya, Sekretaris KPUD Lobar Lalu Patrah sempat disandera. Karena tidak menemukan anggotanya, mereka juga mendatangi kantor KPUD NTB. Namun, juga tidak ada Ketua Mahally Fikri dan anggota lainnya di tempat. Waktu bersamaan tiga orang anggota KPUD NTB Mahsan, Lalu Ahmad Yani dan Fauzan Khalid mengikuti seleksi tertulis calon anggota KPUD NTB periode 2008-2013 di Hotel Lombok Raya.

Salah seorang ketua DPW PKS NTB Suryadi Jaya Purnama yang juga anggota Tim Kastra Pemenangan Pilkada NTB mengatakan KPU Lobar bertindak subyektif. ‘’Tim verifikasi yang dibentuk KPUD Lobar surat keterangan yang dimiliki Muharrar sah,’’ kata Suryadi mengenai dokumen yang dinyatakan sah berasal dari Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional dan perguruan tingginya.

Suryadi menuduh Hasanain sejak awal sudah bertindak melanggar kode etik dan tidak netral, menyebarkan ketidak lulusan Muharrar. Hasanain disebutnya terlanjur kalap karena tidak mendapatkan dukungan sebagai calon Bupati Lobar dan membubarkan tim verifikasi yang dibentuknya. ‘’Hasanain pantas dipecat dari KPU,’’ ujarnya.

Hasanain sendiri sewaktu dikonfirmasi melalui pesan pendek menolak untuk berkomentar. ‘’Hubungi Panwas dan Kapolres Lobar,’’ ujarnya menjawab LombokNews.(supriyantho khafid)

65 Comments
  • “Kedzoliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat…”

    Potongan hadits ini perlu utuk menjadi perhatian renungan, agar lisan dan tangan kita tidak menjadi penyebab kedzoliman bagi siapapun dan apapun..

    sangatlah disayangkan kalau hanya karena diragukan ijazahnya, seroang Tuan Guru yang dikenal baik digagalkan pencalonannya sebagai calon bupati. padahal itu belum terbukti. terlebih sudah ada pengesahan dari depag dan depdiknas.

    KPUD Lombok Barat supaya lebih obyektif di dalam menilai. Semoga Allah segera menampakkan yang besar itu benar dan yang salah itu adalah salah.

    Perlu diingat bahwa doa seorang yang didzolimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah

    “Ya Allah, Penguasa kerajaan langit dan bumi, Engkaulah yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. ditangan Mu lah semua kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu…”

    Comment by elsasaki — August 25, 2008 @ 4:19 am

  • Ya udah,gelar TGH nya hasanain di cabut aja atau ganti dg TGH HASADAIN (tuan guru yg iri dan dengki) gmana?

    Comment by abdul — August 26, 2008 @ 10:32 am

  • Saat ini situasi sudah menjadi lain, martabat keluarga kami terusik dengan tuduhan bahwa Hasanain telah menyalah gunakan wewenang dengan tuduhan membuat kebijakan berdasarkan hawa nafsunya. Setelah saya bertanya secara pribadi, dia menjawab dibawah sumpah sebagai berikut :

    1. Peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal persyaratan bakal calon bupati tertuang dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 tahun 2005 yang saat ini sudah sampai pada perubahannya menjadi PP Nomor 49 tahun 2008 menuntut persyaratan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menyelesaikan pendidikan dan TAMAT pada Sekolah Dasar(SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA). Tidak dipenuhinya salah satu jenjang pendidikan tersebut, maka Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dapat ditetapkan tidak memenuhi syarat. Dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2008 Pasal 8, wajib melampirkan fotocopi ijazah/ STTB dan jika tidak dapat menunjukkan fotocopi ijazah, karena ijazahnya/STTB nya rusak, hilang atau terbakar maka wajib melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;

    2. Surat keterangan yang dimiliki oleh TGH Muharrar Mahfudz yang dikeluarkan oleh PP Al-Islahuddiny pada tanggal 31 Mei 2008 dengan Nomor: A.17/10.VIII/ISH/2008 ( sudah dikonfirmasi oleh PP Al Islahuddiny ( Pihak yang mengeluarkan) dan sudah pula dinilai oleh KPU Pusat ( Pihak yang membuat peraturan ) sebagai bukan SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    3. Surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh fihak Departemen Agama (Depag Kab. Lombok Barat, Dirjen Mapenda, dan Biro Hukum & KLN ) TIDAK MENEGASKAN bahwa Surat Keterangan Nomor: A.17/10.VIII/ISH/2008 yang telah diajukan sebagai persyaratan oleh yang bersangkutan sama dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Ketiga hal di atas dapat termaktub dengan jelas di dalam Surat KPU Pusat Nomor: 2485/15/VIII/2008 yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama RI dan KPU Propinsi NTB.

    4. Inti ketidak lulusan ybs. adalah pada ketidak mampuannya menunjukkan fotocopy Ijazah/STTB maupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah tingkat SLTP sampai batas masa perbaikan berakhir, Tegasnya BUKAN KARENA IJAZAH SP IAIN.

    5. Permasalahan Ijazah SP IAIN ini muncul setelah beberapa Surat Pernyataan yang dibuat oleh teman-teman dan Salah seorang Guru SP IAIN ybs. dimana dinyatakan bahwa ybs dulu masuk SP IAIN menggunakan Surat Keterangan (menyelesaikan pendidikan sampai kelas III PGAP 4 Tahun ) Sedangkan Surat Keterangan yang sekarang disodorkan tertanggal 31 Mei 2008. Mustahillah benda ini yang dahulu digunakannya. Masalah lain adalah Tahun ujian dan keluar Ijazah SP IAIN ini adalah bulan Desember 1971 dimana ybs duduk di tingkat III (tiga), artinya pada tahun sebelumnya (1970) ybs duduk di tingkat II (dua) hal ini mengundang pertanyaan “DIMANAKAH PASTINYA YBS BERSEKOLAH PADA TAHUN 1969? Apakah sepenuhnya di kelas III (tiga) PGAP 4 tahun atau di tingkat I (satu) SP IAIN? Hal ini telah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Lombok Barat yang juga telah dilimpahkan kepada Polres Lombok Barat;

    6. Tentang Rapat Koordinasi paska keluarnya SK KPU Lombok Barat tentang penetapan hasil verifikasi tahap kedua/akhir, ini sesungguhnya bersifat rahasia, kini telah kehilangan kerahasiaannya karena pihak yang seharusnya merahasiakannya justru telah menggunakannya sebagai pemutar balikan fakta melalui Media Massa/koran Lombok Post. Dari rangkaian kejadian ini se-akan-akan terasa ada otak tersembunyi yang mau membelokkan penafsiran surat KPU Pusat Nomor: 2485/15/VIII/2008;

    7. Mengenai Permintaan saya kepada TGH Muharrar Mahfuz untuk menjadi pasangan beliau:
    a. Pada hakikatnya adalah sebagai wujud dan bukti penghargaan dan pengakuan akan kredibilitas beliau;
    b. Permintaan itu dilakukan melalui dua orang sahabat terpercaya yaitu DR. H. Husni Muazd dan DR. H. Arifin Arya Bhakti. Beliau-beliau ini mendapat jawaban bahwa karena terlambat, partai pendukung saya belum jelas dan utamanya karena PKS sudah menentukan pilihan/pasangan yang lain maka permintaan saya tidak dapat dipenuhi. Dan itu biasa terjadi di dalam demokrasi. Tidak perlu ada yang marah dan tersinggung apalagi hasad dan dengki. Namun ternyata di belakang hari hal ini menjadi kambing hitam dan seolah-olah saya dendam kepada TGH Muharrar Mahfudz
    c. Jika dicermati secara arif tentu siapapun dapat memahami bahwa nafsu atau kedengkian dari “hanya” seorang anggota KPU tidaklah memungkinkan untuk MENJEGAL sebagaimana tidak mungkin MELULUSKAN seseorang Bakal Calon Bupati jika faktanya bertentangan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Peraturan diketahui semua orang dan persyaratan administratif yang berbentuk benda mati (foto copy Ijazah/STTB atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah tidaklah dapat dimanupulasi oleh siapapun, Anggota KPUD lima (5) orang memiliki hak yang sama, Panwaspun sudah terbentuk serta mata pers sudah sedemikian tajamnya.

    8. Berkaitan dengan Tim Verifikasi keabsahan Ijazah, ini sepenuhnya urusan sub sistem dalam KPUD Lombok Barat, yang dibentuk berdasarkan SK KPU Lobar Nomor 51, Pasal 33 dengan tujuan untuk membantu kelancaran. Dengan dasar ini pula Tim Verifikasi Kesehatan dibentuk, namun dalam haknya Tim Verifikasi Kesehatan diberi kelebihan oleh UU yaitu Hasilnya bersifat final dan mengikat, sedangkan Tim Verifikasi Ijazah hasilnya tidak mengikat. Sayangnya hanya Tim Verifikasi Kesehatan saja yang mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Sedangkan Tim Verifikai Ijazah terlambat dan malah memaksa KPUD Lobar merevisi terbatas Tahapan, jadwal dan program (mundur 7 hari) akan tetapi mereka tetap tidak mampu menyelesikan tugas tepat waktu. Kalau mereka dituruti terus menerus maka akan berdampak pada pengunduran Pilkada dan itu artinya melanggar UU nomor 22, 2008 yang tidak mungkin dapat dilakukan kecuali melalui Perpu.

    9. Tentang penggunaan hasil kerja Tim Verifikasi Ijazah, tentunya karena KPUD Lobar adalah pemegang wewenang, maka beberapa laporan (itupun sifatnya lisan dalam rapat) yang masuk akal tetap digunakan. Ini tertera dalam hasil verifikasi tahap awal. Beberapa Bakal Calon yang merasa dirugikan memprotes akibatnya. Pada puncaknya Tim Verifikasi Ijazah ini pada tanggal 18 Agustus 2008 menyerahkan hasil kerja mereka yang mencengangkan; muncul di Koran sehari sebelum diserahkan kepada KPUD Lobar, seakan ingin memaksakan agar KPUD Lobar tunduk di bawah hasil kerja mereka. Nauzubillah, kalau kehendak mereka diikuti niscaya Lombok Barat akan guncang.

    Comment by abu ridla — August 26, 2008 @ 3:08 pm

  • apakah demo PKS juga harus membawa preman dan memuntahkan sumpah serapah?
    jika demikian adanya, apa beda PKS dengan yang lain?
    jika yang dituntut adalah hak yag bersifat administratif, maka semestinya PKS juga menuntutnya secara administratif. PKS Adalah lembaga, KPU juga lembaga. tolong pisahkan antara Hasanain secara pribadi dan sebagai ketua KPU.
    sekali lagi saya secara pribadi dan atas nama keluarga menyatakan perang terhadap PKS jika tidak berhenti menghujat keluarga saya.

    Comment by abu ridla — August 26, 2008 @ 3:15 pm

  • Setahu saya PKS merupakan partai yang dihuni oleh orang-orang yang menggunakan rasionalitas serta taat akan aturan yang sudah disepakati. Namun saya perlu mempertanyakan, apakah kini PKS sudah mulai dikuasai oleh orang-orang yang ambisius dan haus kekuasaan. Apakah cara santun dan bijak PKS sudah berganti dengan cara-cara culas dan cenderung menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan ?
    TGH Muharrar bagi saya adalah orang yang mempunyai kemampuan melebihi seorang Doktor, namun ketika aturan tidak mengukur kemampuan seseorang namun bukti legal yang dapat diperiksa dan dinilai mata kasar seorang manusia, apakah aturan tersebut harus dikesampingkan karena kebetulan orang tersebut adalah seorang TGH.
    Wallohu A’lam

    Comment by her — August 30, 2008 @ 2:40 pm

  • PKS mulai serakah.
    Karena keberhasilannya meloloskan pasangan BARU, PKS ingin memaksakan kadernya untuk meju dalam pilkada Lobar meski persyaratan administratif tak terpenuhi ( apa guna punya gubernur orang kite ) kalau persyaratan administrasi bakal calon bupati tak dapat diakali.

    Comment by qairo — August 30, 2008 @ 2:45 pm

  • setahu saya Hasanain itu orang yang saat taat dengan aturan yang sudah disepakat, jika memang tak sesuai aturan dia berani melawan siapapun, meski seorang TGH.
    Terus maju saudara, Tuan Guru juga manusia, adakalnya keliru dan jangan takut ama siapapun, hatta orang yang mengatasnamakan diri kader PKS maupun kader preman PKS, Insya’allah kami selalu dibelakangmu

    Comment by Jero — August 30, 2008 @ 2:49 pm

  • yg perlu orang banyak tau..tgh.hasanain sdh melakukan kebohongan public…dgn mengatasnamakan orang tuanya yg memberikian tabayyun di lombok post tapi secara tdk langsung dia juga mengatakan dia yg menulis dilombok post pada acara wawancara di lombok TV, yg membocorkan hsil kpu pleno adalah hasanain 3 hari sblm kptsan dia sudh mnyebarluaskan hasil…dn menjadi kosumsi umum..itu sdh melecehkan hak orang…dia pintar…sekarang kita digeret utk ikut campur urusan kpu…pada urusan kpu yg akn mesti mnjatuhkan kpu (team prvksi)dia ushakan menjdi ursan kpu sja…..bgmn ceritanya di kpu propensi TGH MUHARRRAR lolos DI TEAM prvks jg lolos dan beliau jga jdi anggota dewan, kok di kpu lobar tdk
    …..coba perhatikan bupati sumbawa barat beliau jga sama dgn tgh muharrrar mengenai ijzah bisa jadi bupati…..sebanrnya wajar saja orng2 pks begitu, begitu jga dgn masa pendukung bekiau…. merka tdk akn pernah begtu jka hasanain objktp..hasanain tdk membawa kpu tpi pribadinya yg kebtlan mrsa kcewa dan didukung olh lawn politik tgh mhrar….jika dia seorang seorang tgh cblah tuk jujur…..sidang pleno mereka adakan pada jam 2 malm sdh msuk hari rabu dipndok pesantren islahuddin kediri bukan hari selasa dimana hadir bkn orang kpu saja…tpi dihadiri beberapa lwn politik yg membawa uang..mreka tertawa-tawa persis seperti orang2 pki….
    ini semua ada saksinya….istri dari saudara tgh mukhlis ibrahim yg kebtlan keponakan tgh muharrrar…….jika kita melihat masalah ini dgn kaca mata bijaksana …cobalah untk mengembalikan pada yg kuasa…..saya yakin para pendukung tgh muharrrar ikhlas tuk mendukung bukan karena uang…tapi apapun yg terjadi dkpu itu murni karena pribadi dan uang…..buktinya pada malam kptsan itu H.isros idris membawa uang….tuk dibagi-bagi..(h.isror ini misan tgh muharrar yg kebtlan jg kecewa karena tdk bisa mencalnkan dirinya-dia jg skrang anggota dwan lobar)…..ya allah ampuni mereka yg menjual belikan kepercayaan masyarakat….

    Comment by PEGIL — September 5, 2008 @ 1:29 am

  • sya bkn orang poltk tpi setidaknya saya tau mana yg benar dan salah….saya melhat maslah tgh muharrar dgn kaca mata awam pltk…utk apa kpu membentuk team prvksi ? yg hasilnya mrka tdk diterima dgn alasan kadaluarsa, hasl team hanya tgh yg lolos tpi dkpu beliau sndri tdk lolos, ada apa? tpi lhtlah team prvks adalah team ahli…perlu dikthui jg..berkas-berkas yg dibawa kpu lobar ke kpu pusat adalah berkas yg tdk lengkap yg memberatkan tgh…tapi syukurlah kpu pusat tau itu …

    Comment by ruslan — September 5, 2008 @ 1:46 am

  • perlu diktahui orang banyak apapun yg terjadi pasca pilbup lobar demonstrasi ke kpud lobar khusus premanisme pks itu slh besar…lihat saja dilpangan setiap ada masa pks tdk terjadi keributan….jika terjadi keributan itu bknlah pks tpi masa tgh muharrar dan fahmi…dimana mereka sngt dikecewakn sekali andai pks melakukan itu..itupun sah-sah saja lht sja ketika d ptun mrka ksana utk berdoa dan dzikir agar staff ptun yg bertugas dilapangkan hatinya olh allah agar mrk obyktv itu saja…

    Comment by ozak — September 5, 2008 @ 8:30 pm

  • Assalamu’alaikum
    Ikhwani Fillah!
    Terima Kasih Kepada Lomboknews.com atas dibukanya ruang diskusi masalah ini. Maafkan beberapa hari lalu saya sendiri tidak sempat memenuhi permintaan redaktur. Itu karena sangat sibuk.

    Saya tegaskan bahwa saya bukanlah orang baru dilingkaran PKS baik secara kelembagaan maupun hubungan personal, utamanya dengan Al-Mukarram TGH. Muharrar, TGH Shafwan Hakim dan lainnya yang banyak disebut seputar masalah ini. Untuk itu saya harus katakan bahwa jika ikhwan mau tahu secara psikologis, maka saya adalah orang yang paling miris dengan kejadian ini. Bayangkan melalui tangan saya dan anggota lainnya (4 orang) harus memutuskan hal yang paling tidak enak baik untuk Al-Mukarram pribadi maupun utk pendukung lainnya.

    Baiklah dimalam, dan bulan yang suci ini saya kembali berikrar sumpah ” Wallahi, wabillahi, watallahi ” bahwa:
    1. Sebelum pendaftaran Saya tidak pernah melihat langsung, atau tahu bunyi SURAT KETERANGAN yang beliau ajukan menjadi syarat (Ijazah Tingkat SLTP), saat beliau konsultasultasi beberapa minggu sebelumnya, yang terbayang difikiran saya adalah bahwa itu adalah SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH. Tapi ternyata setelah pendaftaran SURAT KETERANGAN itu hanyalah Surat Keterangan Sekolah sampai kelas III PGAP 4 tahun. Itupun kemudian secara resmi KPUD mengklarifikasi ke PP.Al-Islahuddiny dan ditegaskan BUKAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH.

    2. Kedatangan Ke PP. Al-Islahuddiny malam tanggal 20 Agustus 2008 itu adalah atas permintaan salah seorang anggota KPUD Lobar dan persetujuan seluruh anggota KPUD untuk klarifikasi ulang. Ada rekaman videonya. Pertanyaannyapun tercatat dan disetujui berbunyi: ” Apakah TGH. Muharrar, dahulu ketika keluar dari kelas III PGAP 4 tahun pada tahun 1969 secara resmi dan membawa SURAT KETERANGAN? ” Klarifikasi dipimpin oleh saudara M. Akhyar MSi, dan dibacakan oleh saudara Asmadi, SH. Waktu itu kalau disimpulkan jawabannya adalah bahwa TGH Muharrar tidak keluar secara resmi dan tidak ada membawa surat keterangan apapun. Hal ini ditegaskan kembali oleh TGH. Muslih Ibrahim di depan sidang PTUN. Tentunya dibawah sumpah. Disana tidak ada Rapat Pleno dan tidak pula disaksikan oleh Ummi (istri TGH. Mukhlis Ibrahim). Yang pasti pertemuan itu disaksikan oleh pihak keamanan dari Polisi, tentara dan Pol PP;

    3. Tuduhan H. Isror Idris membagi-bagi uang utk anggota KPUD pada malam itu, Ini fitnah. Kalau ada yang merasa tahu, melihat atau mendegar tentang hal itu saya siap bertemu dengannya di mana saja, kapan saja. dan kalau benar tuduhan itu saya siap diborgol.

    4. Klarifikasi ke KPU Pusat itu atas petunjuk KPUD NTB, dengan maksud agar kelak keputusan kami tidak dituduhkan karena kemauan anggota KPUD Lobar, tetapi benar2 atas kemauan aturan (Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2008, Pasal 8, ayat 1,2 dan 3). Klarifikasi itu dilakukan dengan surat resmi dan ditembuskan kepada YTH. Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI serta KPUD NTB. Jawaban kami tunggu selama 2 hari dan juga ditembuskan kepada instansi2 di atas. Lampiran dalam surat itu dalah Surat Keterangan yang dijadikan persyaratan itu + Surat Klarifikasi dari PP. Al-Islahuddiny + Surat Keterangan dari Depag Kab. Lobar yang menggunakan KOP Kanwil Depag Prop. NTB + Surat Pernyataan (DIMAKSUDKAN SURAT KETERANGAN TAPI SALAH KETIK) DARI Depag Kab. Lobar. Saat itu (tanggal 2 Agustus 2008) hanya itulah dokumen resmi yg berkaitan dengan masalah ini. Sedangkan fatwa PTUN belum masuk, demikian juga dua buah Surat Dari Depag RI yg tertanggal 11 dan 14 Agustus 2008 belum dibuat. Maka tidak benar kalau data yang kami serahkan ke KPU Pusat kurang. Secara logika dan hukum seharusnya Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI merujuk surat penjelasan dari KPU Pusat (Tertanggal 5 Agustus 2008).

    5. Tentang Surat dari Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI (11 Agustus 2008) dan Biro Hukum & KLN (14 Agustus 2008)kebanyakan orang silau dengan judul tetapi tidak benar-benar memperhatikan isinya. Begini jelasnya:
    a. Surat Keterangan itu sangat tidak lazim karena menggunakan kata wassalam;
    b. MENGANGGAP bahwa seseorang yang telah selesai di kels III PGAP 4 tahun, jika keluar membawa surat keterangan maka surat keterangan itu nilainya sama dengan ijazah SMP atau Tsanawiyyah. Padahal sudah jelas beliau tidak keluar dari kels III PGAP 4 tahun dengan sempurna dan membawa Surat Keterangan.
    c. Beliau masuk SEKOLAH PERSIAPAN IAIN setelah tahun 1969 menggunakan SURAT KETERANGAN. Nah sampai saat ini kita tidak pernah diperlihatkan MANA DIA SURAT KETERANGAN YANG DULU DIJADIKAN SYARAT MASUK SP IAIN itu. Adapun yang saat ini diajukan sebagai persyaratan adalah Surat Keterangan biasa yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei tahun 2008.
    Finalnya di dalam Rapat Pleno tidak ada satupun dokumen yang dapat dijadikan dasar yuridis untuk menetapkan bahwa SURAT KETERANGAN yang dijadikan syarat itu BISA NAIK STATUSNYA MENJADI SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH.

    d. Yang paling fatal dari Surat-Surat itu adalah Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Ka.Kandepag Lombok Barat sbb:
    1. Terbit pertama menggunakan KOP Kanwil Depag Propinsi, Hal ini sudah dikonfirmasi langsung dan dengan surat resmi. Ka.Kanwil Depag prop menyatakan tidak bertanggung jawab atas surat itu dan segala isinya;
    2. Diganti dengan diam-diam, sekalipun tanggal dan isinya sama tetapi Kepalanya SURAT PERNYATAAN;
    3. Isinya mengatakan bahwa ” Surat Keterangan yang diajukan sebagai syarat itu, dahulunya dipakai untuk menjadi syarat untuk masuk di SP IAIN. Karena diterima sebagai syarat masuk di SP IAIN maka ini dijadikan bukti bahwa Al-Mukarram memiliki pendidikan yang setara dengan SMP atau MTs. Dalam Rapat Pleno seluruh anggota KPUD sepakat bahwa tingkat pendidikan beliau tidak hanya setara dengan SMP atau MTs. bahkan lebih tinggi lagi. Tetapi aturannya meminta AGAR SECARA FORMAL BAKAL CALON MENYERAHKAN IJAZAH/STTB atau kalau hilang, rusak atau terbakar dapat diganti dengan SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH. Itulah yang sampai saat ini tidak mampu ditunjukkan. Mirip seperti Polantas yang meminta bukti SIM. Kalaupun pengendara terbukti nyata dapat menyetir mobil sampai sejauh itu dan ternyata tetap selamat dan aman saja, akan tetapi polisi tidak mungkin berdasarkan fakta itu menganggap yang bersangkutan telah memiliki SIM. Polantas akan tetap menilang. Salahkan Polantas itu?

    Ikhwanii fillah!
    Saya sendiri masih bisa menguraikan tetapi rasanya ini sudah sangat panjang. JIKA IKHWAN MASIH TIDAK PERCAYA JUGA, SAYA SIAP MEMPERDEBATKANNYA KAPAN SAJA DIMANA SAJA, DI RADIO, TV ATAU SECARA LANGSUNG. AYO SAYA SIAP MELAYANI. ATAU ADA YANG SKEPTIS MAKA SAYA JUGA SIAP BERMUBAHALAH dengan siapapun dan dimanapun.

    Ada peristiwa agak secret tapi mungkin ada baiknya saya buka begini:
    Kami Ustaz Muslih Kholil dan saya adalah sama-sama alumni Gontor seperti juga KH. Nurwahid, oleh karena itu seorang teman alumni Gontor bernama M. Zainuddin (yang kebetulan pengurus DPP PPP dan tianggal di Jakarta) mempertemukan kami di kantor KPUD Lobar diruangan saya sendiri yaitu setelah pengambilan nomor urut calon, ba’da zuhur. Saya merekam pertemuan itu dimana diantaranya Uztaz Zainuddin dan ustaz Muslih meminta hak untuk mengajukan PENGGANTI DARI TUAN GURU MUHARRAR yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Saat itu saya jawab sudah tidak mungkin karena sebelumnya telah diberikan kesempatan dalam masa perbaikan tetapi sayang tidak dimanfaatkan untuk mengajukan pengganti.

    Pertemuan tsb diakhiri dengan saling memaafkan bahkan berangkulan baik di dalam ruangan maupun di halaman kantor KPUD Lobar (banyak polisi dan karyawan yang menyaksikan). Kiranya harapan untuk ishlah sudah didapat. ternyata beliau berbalik dan malah semakin gencar menuduh saya hasad dan dengki terhadap guru saya yang sampai kapanpun tetap saya muliakan TGH. Muharrar Mahfuz. Dalam SMS saya jawab “sampai saat ini saya masih memaafkan”.

    Ikhwani fillah!
    Tentang Tim Verifikasi! Masya Allah tim ini dibuat untuk membantu melancarkan tugas KPUD Lobar. Tapi kenyataannya bekerja tidak jujur dan tidak tepat waktu. Buktinya terlalu banyak diantaranya adalah TIDAK MELULUSKAN TUAN GURU MUNAJIB. TGH. Munajib ini ijazahnya asli semuanya. Siapapun dapat datang ke KPUD Lobar untuk melihatnya. Beliau sudah mengizinkan untuk dipublikasi silahkan saya tunggu. Siapapun.

    Hasil kerja Tim Verifikasi diserahkan pada tanggal 18 Agustus 2008 padahal sudah ditegor dengan surat resmi selambat-lambatnya tanggal 8 Agustus 2008. Hasil mereka akan menjadi sebagian bahan dan tidak bersifat mutlak. berbeda dg tim dokter yang oleh UU diberikan hak mengikat dan final. Dalam dialog di TV Lombok saya analogikan Tim Verivikasi keabsahan ijazah ini seperti PENASEHAT PRESIDEN yang membeberkan hasil kerja internal mereka di TV dan Koran yang memutuskan untuk merekomendasikan kepada Presiden agar SKB Tiga Menteri Tentang Ahmadiyah tidak dikeluarkan. Tapi nyatanya Presiden tidak menggunakan nasehat mereka. Saat itu Ummat Islam Senang, tapi sebaliknya menyalahkan KPUD ketika menolak menuruti kehendak Tim internal yang rekomendasinya melawan hukum.

    Ikhwah khususnya anggota PKS yth.
    Al-Mukarrah Prof. DR. Salim Saggaf Al-Jufri adalah guru kami, bersama TGH. Maliki Samiun, Al-Ustaz Dahir Mujib juga Al-Ustaz M. Anis Matta. ( Sekjen DPP PKS ), dulu tahun 1990an kami bersama-sama mendukung penerbitan Majalah Sabili dan bersama Ustaz Muhammad Nur dan Ustaz Ainurrofiq mendukung majalah Ummi, bersama Ustaz Jazuli Juwaini, Ustaz Agus Hasan Bashori dll menamatkan di Fak Syariah LIPIA. Saya ingin katakan Mustahil saya akan mengorbankan silaturrhim saya dengan beliau-beliau itu. Mungkin saja ini ujian bagi kami dan kita semua. Apakah politikus muslim mampu menunjukkan kepatuhan pada aturan atau atau tidak? Sebagaimana kita meneladani Ibrahim atas ketaatannya utk bersedia mengorbankan Ismail a.s. atau Rasulullah yang megancam untuk memotong tangan Fatimah jika dia mencuri, atau Umar ibn Khattab yang merajam Abdullah putra beliau sendiri atau memecat jendral tangguhnya khalid ibn walid. Ayatnya jelas ” I’DILUU WALAU ‘ALAA ANFUSIKUM” berbuat adillah sekalipun harus menimpa dirimu sendiri.

    Menurut saja pribadi kalau musibah ini ditimpkan kepada PKS itu karena Allah menilainya mampu menanggungnya dengan ikhlas. Mengapa tidak saudaraku? Judge Bow mampu menerapkan keadilan atas dirinya mengapakah Ummat yang Ya’lu wala yu’la ini tidak mampu?

    Semoga kita semua mendapat ampunan dan rahmah Allah S.W.T. Amiin

    Wassalamu’alaikum
    Hasanain Juaini

    Comment by Hasanain — September 10, 2008 @ 12:37 am

  • wah tuan guru kok ikutan politik, sudahlah ceramah saja jgn ikutan politik karna akan rancu. jangn campur adukkan agama dengan politik.semua akan jadi mentah.

    Comment by edy — September 10, 2008 @ 10:44 am

  • Assalamu’alaikum Wr.Wb
    Ikhwany Fillah….
    Hampir 1 bulan lebih tiang amati sengketa antara dua TGH. Muharrar Vs TGH.Hasanain..yg keduanya adalah orang-orang yang seharusnya jadi contoh masyarakat lombok…terlepas dari yg benar dan salah..sekarang ini bukan lagi jadi masalah KPUD lobar dan Calon bupati tapi sudah menjadi masalah antara dua keluarga Tuan Guru dan menjadi masalah lombok barat..cobalah untuk jadi wacana berdua :
    1. Biarlah perjalanan Sidang PTUN berjalan dgn wajar jangan dibuat sesuatu yang tidak semestinya, berbuatlah fer…
    2. Lakukanlah sesuatu yang dengan niat Demi Allah, jangan paksakan kehendak diri sendiri…berbuatlah untuk lombok barat.
    3. Ingatlah Neraka…
    4. Usahakan kita hidup dari segala sesuatu yang halal jangan samapai anak cucu kita hidup dari segala yang haram
    4. Bukalah mata, pasang telinga, sematkan hati nurani demi Allah.
    5. Tiang Yakin seyakin-yakinnya Tuan Guru Berdua lebih tahu.. mana teman yang memberikan berkah Allah dan tidak.
    6. Hilangkan Rasa Dengki, hasad,cobalah saling memaafkan, cobalah untuk duduk berdua untuk berbuat demi kebaikan dan keadilan, di bumi lombok barat…
    7. Jika saja Tuan Guru Berdua saling bahu saya yakin alangkah indahnya lombok barat memiliki putra-putra yang jujur, adil, bijaksana…kembalilah kepasa sunnah rasulullah.
    8. bukan saatnya lagi kita saling caci maki..demi segelintir orang yang akan merusak sunnah rasul.
    9. Jadilah contoh generasi kita.
    10. Jika kita merasa politik akan merusak sunnah rasul…kembalilah berdakwah lewat pendidikan/lembaga yang Tuan Guru Pimpin…

    Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan

    Comment by Rahman — September 20, 2008 @ 4:52 am

  • Ass.wr.wb
    Saya sangat bingung dgn keadaan dilombok barat, mau dibawa kemana kita oleh orang-orang yg memiliki kekuasaa….apa mereka buta, tuli atau tdk mau dengar yg terjadi di lombok barat contoh : apakah mereka2 ini yg akan kita pilih, kapan makmurnya lombok barat kalo dipimpin oleh mereka..

    Comment by hamba Allah — September 26, 2008 @ 4:16 am

  • Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Kepada saudara yang menamakan diri hamba Allah, saya juga hamba Allah. Rupanya anda pengecut. mengapa tidak tampakkan diri saudara?

    Ini saya Hasanain, salah satu anggota KPUD Lombok Barat yang anda hujat tanpa bukti dan anda berlindung dibalik kepengecutan anda.

    Ayo mari! saya tantang anda untuk membuktikan keduastaan omongan anda itu, KAPANPUN, DIMANAPUN DIHADAPAN SIAPAPUN ANDA BERANI BERSUMPAH, BERDEBAT ATAU APAPUN NAMANYA HAYO!!

    Semoga Allah menghindarkan masyarakat dari mulut busuk yang mengatakan orang melakukan dosa tanpa bukti apapun. Anda hanya mengkhayal karena nafsu anda tidak terpenuhi.

    Siapapun para pembaca yang mau mengkorfirmasi semua hal yang ada didalam rubrik ini saya dengan senang hati menunggu anda untuk datang menanyakan, mendiskusikan, membuktikan, menyelidiki dst. agar apa yang saudara2 tahu adalah yang benar bukan fitnahan.
    Alamat Kantor Jalan Sriwijaya, 18 Mataram. eks kantor Bappeda Lombok Barat, NTB

    Wassalamualalaikum
    Hasanain

    Comment by Hasanain Juaini — September 26, 2008 @ 10:24 am

  • Assalamu’alaikum

    Protest !!!

    Inilah yang bisa saya lakukan untuk commentar saudara yang menamakan diri hamba Allah di atas komentar saya yang terakhir.

    Mengapa?
    Komentar saya yang terakhir sepertinya menerpa angin hampa karena koment itu sebenarnya dibuat untuk menaggapi fitnahan-fitnahan saudara “Hamba Allah” khususnya yang tertera setelah kalimat …. apa mereka buta, tuli . ….. contoh: ……yang intinya menghujat saya dan calon-calon lain ( tentu saja tidak benar dan memang juga tidak ada buktinya)

    Isi Protes
    ADMIN TELAH MENGHAPUS SEBAGIAN BESAR TULISAN SAUDARA “Hamba Allah” ITU SEHINGGA ORANG YANG MEMBACA KOMENTAR SAYA AKAN BERTANYA-TANYA MENGAPA SAYA SEKERAS ITU?
    SEHARUSNYA ADMIN TIDAK MENGHAPUS BAGIAN DARI TULISAN SAUDARA “Hamba Allah” itu, agar jelas sebab-musabbab saya berkomentar.

    KALAU ADMIN TIDAK BERSEDIA MEMUAT KEMBALI ISI TULISAN SAUDARA “Hamba Allah” itu seperti sedia kala, maka saya meminta komentar saya juga dihapus agar nampak keadilannya.

    Demikian. Wallahulmustaan
    Wassalamua’alaikum Wr. Wb

    Comment by Hasanain — October 3, 2008 @ 11:12 pm

  • Assalamualaikum Wr.Wb.
    hiruk-pikukPKS VS KPUD lobar (yang selama ini diputar balikkan PKS dengan menyebutnya menjadi Hasanain) telah membuat saya bertanya kembali akan esensi sebenarnya dari seorang yang diberi julukan TGH.
    Tidakkah seorang TGH adalah orang yang berani berkata benar walaupun itu pahit adanya ?
    Jika memang benar begitu, tidakkah lebih bijak jika TGH. Muharrar membuka dokumen yang dikatakan tidak sah oleh KPUD Lobar untuk dilihat dan disaksikan dan akhirnya dinilai oleh semua orang terutama kader-kader PKS.
    SETAHU SAYA TGB YANG SEKARANG JADI GUBERNUR juga memegang dokumen TGH Muharrar.Tidak lebih arif jika TGB juga memberikan penilaianilmiahnya akan keabsahan dokumen milik sang TGH.
    Putusan PTUN semakin membingungkan ummat, apalagi beredar kabar yang sahih karena ada bukti, bahwa TGH Mahalli Fikri bersama Musleh kholil melakukan pertemuan dengan ketua pengadilan TUN.
    Tidakkah lebih menunjukkan kebijakan seorang TGH jika Mahalli Fikri yang seorang TGH memberikan kesaksian yang dilandasi kejujuran dihadapan Allah akan apa yang dilakukan di sana ?
    Terakhir
    Jika ingin polemik ini segera berakhir,hendaknya KPUD Lobar (yang selama ini disebut PKS dengan hasanain) minta ijin pengadilan untuk mempublikasikan di koran dokumen TGH Muharrar yang diragukan keabsahannya sehingga khalayak memiliki dasar dalam menentukan siapakan orang-orang yang dzolim

    Comment by qairo — October 6, 2008 @ 7:15 pm

  • ramainya pilkada Lobar terutama pertikaian antara KPUD dengan PKS khususnya TGH Muharrar membuat kekecewaan kecil saya terhadap partai idola saya semakin membesar. Gimana tidak, kesantunan, kearifan, keobjektifan berpolitik yang dibangun PKS sepertinya hanya tinggal slogan, sehingga pasangan yang diusung sepertinya tak memmerlukan penelian kualitas. Jika bercermin dari pilkada Lotim yang dimenangi PKS, mestinya PKS perlu standbay sebentar untuk intro. Lihat saja, Program 100 hari yang digembar-gemborkan pasangannya, dalam 40 hari ini belum nampak ada titik terangnnya, malah sebalik menunjukkan kesuraman, apa itu :
    a. Listrik Eks KLP akan menyala dalam seratus hari. ( yang terjadi dalam 40 hari ini adalah Listrik PLN malah yang meninggal berkali-kali dalam sehari sampai 5 sampai 8 kali. Tak percaya tanyakan sama Pak Wabup 0
    b. Adil dan sejahtera ( adil koq kaum dhuafa tak dapat bingkisan lebara ALBED saja menggelontorkan 14.000 paket setiap hari raya tuk fakir miskin, sejahtera koq bingkisan untuk PNS tahun ini nilai sangat kurang dibanding tahun sebelumnya)
    b. Menyiarkan islam di Lotim ( Koq Ramadhan dan Nuzulul qur’an serta taaruf malam takbiran semakin sepi sehingga tak terasa ada gaungnya)
    saya semakin miris ketika mendengar kabar teman di Lotim bahwa sekarang ini terjadi politik balas dendam dimana banyak pejabat ( Lurah, Camat dll ) yang dicopot dan distafkan ditempat. Apa Kata Dunia, tidakkah ini memperpanjang daftar musuh yang selalu mengganggu tidur kita

    MUDDAH-MUDAHAN SEMUA INI AKAN SEGERA MENGALAMI PENCERAHAN

    Comment by batu ngompal — October 7, 2008 @ 9:04 pm

  • duh gmana yah?antara TGH MUHARROR & PP al ishlahuddiny,dalam hal ini pimpinan nya berada pada parpol yang berbeda,jadi bisa kita bayangkan adanya usaha penjegalan dari pihak pesantren untuk memberikan keterangan yang merugikan TGH MUHARROR,mereka(lawan politik TGH MUHARROR)tentunnya tau kalu di biarkan lolos maka muharror akan menang,jadimental2 politik politikus kita belum sepenuhnya bebas dari orba,dulu aja saat harun al rosyid jadi gubernur,mati-matian TGH MUKHLIS menempuh berbagai macam manuver,sampai2 beberapa TGH beneran&TGH dadakan di gratisin ke jakarta untuk memberikan dukungannya,jadi kemungkinan manuver-manuver ini secara langsung atau tidak berhubungan denagan pak lis(TGH MUKHLIS),gimana TGH HASANAIN benarkan?

    Comment by kariem — October 7, 2008 @ 11:38 pm

  • Wa’alaikumusalam Saudara karim dll

    Dalam hal ini KPUD Lobar berhubungan dengan PP Al-Islahuddiny sebagai lembaga tempat Al-Mukarram TGH Muharrar Pernah bersekolah ( PGAP 4 TH).

    Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Lembaga ini telah memberikan SURAT KETERANGAN kepada Al-Mukarram sesuai dengan apa yang telah ditempuh Al-Mukarram selama bersekolah disana ( Pada tahun 1969, beliau duduk di kelas III dan kemudian karena konflik Golkar VS PPP meninggal PGAP 4 Tahun tanpa ijin, demikian penjelasan ketua YPP. Islahuddiny TGH MUSLIH ( bukan Mukhlis) IBRAHIM ).

    Ttg perseteruan kedua pihak yang saudara sebutkan kami tidak tahu menahu.

    Yang saya sedihkan adalah selalu dikatakan bahwa KPUD Tidak meloloskan karena MENGANGGAP TIDAK SAH IJAZAH SLTP padahal IJAZAH ITU TIDAK PERNAH ADA, YANG ADA ADALAH SURAT KETERANGAN PERNAH SEKOLAH SAMPAI KELAS III. Jadi permasalahannya adalah apakah Pernah sekolah sampai kelas III tanpa mengikuti ujian, tanpa keterangan, tanpa raport dapat dikatakan sama dengan tamatan SLTP yang berijazah?

    Bagi yang mengatakan sama dan sederajat perlu menjelaskan DASAR HUKUMNYA AGAR tidak ngawur, karena orang lain yang puluhan ribu jumlahnya di Negara ini kelak akan menuntut pula hal yang sama.

    Depag Lobar yang memberikan keterangan yang mengatakan sama dan sederajat (selain wajib mendasarkan keterangannya atas peraturan perundangan) juga seharusnya Memberikan surat keterangan Sebentuk Ijazah atau Surat Keterangan Bernilai sama dengan Ijazah SLTP, sehingga berdasarkan itu KPUD bisa meluluskan. Di sini masalahnya adalah APAKAH DEPAG BERHAK MENERBITKAN IJAZAH ATAU SURAT KETERANGAN BERNILAI SAMA DENGAN IJAZAH?

    Kenyataannya Surat Keterangan Pengganti ijazah atau Surat Keterangan Yang Bernilai sama dengan ijazah SLTP itu tidak pernah ada. Jadi…? Apa dasar KPUD meluluskan? Tidak ada kan?

    Masalah keinginan, KPUD yang NBnya adalah murid2 Al-Mukarram tentu sangat ingin beliau lulus, lalu bertanding bahkan menang, namun akankah KPUD berani melanggar sumpah jabatan dengan meluluskan sambil melanggar hukum yang diterapkan atas calon-calon lain? Kami yakin siapapun anggota KPUDnya tidak akan berani.

    Demikian penjelasan sementara.
    SELAMAT BERLEBARAN TOPAT

    Wassalam/Hasanain

    Comment by Hasanain — October 8, 2008 @ 8:02 am

  • Assalamu’alaikum Wr. Wb

    PENJELASAN TENTANG PUTUSAN PTUN MATARAM

    Para Netter yang terhormat

    Untuk dimaklumi bahwa berdsarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG ( SEMA) Nomor 8 tahun 2005 yang masih berlaku sampai sekarang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berhak mengadili perkara2 yang berkaitan dengan seluruh proses dan hasil PILKADA. Banyak contoh Yurisprudensinya dan yang yang terakhir kalinya adalah putusan PTUN Mataram sendiri yang menolak gugatan KPI (Komite Pemilu Independen) NTB ketika menggugat KPUD NTB dalam perkara pilgub kemaren,. Alasannya yang SEMA itu. Tapi anehnya dalam perkara Arofah VS KPUD Lobar PTUN tetap mengadilinya.

    Oke deh, apapun alasannya PTUN sdh memutuskannya. Lalu apa saja putusannya?

    1. Arofah meminta skorsing atau penundaan pilkada. Disini PTUN Menolak untuk mengabulkan, karena penundaan Pilkada tdk dapat dilakukan kecuali karena ada bencana alam menyeluruh se kabupaten atau kerusuhan massal atau pelanggaran hukum oleh KPUD dalam meyelenggarakan pilkada. Lihat UU 32 Jo. UU 12 th 2008;

    Penolakan ini juga sebagai bukti sah bahwa KPUD dinilai tidak melanggar hukum;

    2. Yang dijadikan objek sengketa oleh Arofah adalah Berita Acara KPUD nomor 20 tentang Ketidak lulusan Arofah sebagai pasangan yang memenuhi syarat.
    (Penjlsn) Yang seharusnya dijadikan Objek sengketa adalah “TIDAK DISAHKANNYA SURAT KETERANGAN PERNAH SEKOLAH SAMPAI KELAS III PGAP 4 TH” sebab hal inilah yang menyebabkan berita acara nomor 20 itu terlahir. Tegasnya JIKA Surat Keterangan tersebut sah sebagai Pengganti Ijazah SLTP pastilah berita Acara no 20 itu akan berisi bahwa Arofah memenuhi syarat untuk menjadi calon.

    dalam hal ini PTUN memutuskan membatalkan BA no 2 tersebut TANPA MENETAPKAN BAHWA Surat Keterangan Pernah sekolah sampai kelas III itu SAMA ATAU BERNILAI SAMA DENGAN IJAZAH SLTP. Istilah ushul Fiqh dikenal Qaidah “Al-Amru bissyai’i Amrun Bi wasailihi” Seharusnya suatu perintah itu menyangkut pula perintah atas segala persyaratannya.

    Nah ketika PTUN memerintahkan meluluskan ybs, KPUD tidak memiliki dasar hukum padahal kelulusan setiap bakal calon harus berdasarkan kelengkapan seluruh persyaratan. ORANG MENGENAL PUTUSAN PENGADILAN SEPERTI INI SEBAGAI PUTUSAN BODONG alias perintahnya ada tetapi syarat untuk mengeksekusinya TIDAK ADA. Oleh sebab itu Biro Hukum KPU Pusat memerintahkan untuk melakukan BANDING KE PENGADILAN PTUN yang lebih tinggi di Surabaya. ( JADI JELAS BAHWA KEPUTUSAN UNTUK BANDING ITU BUKAN SEMATA-MATA KEMAUAN KPUD LOMBOK BARAT)

    3. KPUD diwajibkan membayar ongkos perkara Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) itu sudah dilaksanakan;

    4. PTUN Tidak mengabulkan permintaan pasangan Arofah untuk membayar ganti rugi karena TIDAK ADA BUKTI SAH AROFAH TELAH DIRUGIKAN.

    POKOK-POKOK PUTUSAN:
    1. Skorsing atau penundaan Pilkada DITOLAK olh PTUN;
    2. KPUD Lobar Resmi Banding dan AKTA BANDING sudah ditanda tangani tanggal 17 September 2008, Pemeriksaan Berkas (insahe) nanti Tanggal 17 Oktober serta Pengiriman berkas ke PTUN Surabaya nanti Tanggal 17 Nopember 2008; Jadwal sidang menyusul menurut petunjuk PTUN Surabaya.
    ====================selesai

    BERBAGAI KEMUNGKINAN:
    1. Bagaimana kalau Arofah dimenangkan?
    Jawab: Hal ini hampir mustahil karena sesuai SEMA NOMOR 8, 2005, PTUN pada dasarnya tidak berhak menangani perkara pilkada, baik proses maupun hasil. Tidak pernah ada Yurisprudensi yang memenangkan pihak yang menggugat perkara pilkada melalui PTUN setidaknya ditingkat Mahkamah Agung (mana mungkin MA akan mengangkangi SEMANYA sendiri?).

    2. Bagaimana kalau KPUD dimenangkan? KPUD bisa menggugat balik atau membiarkan saja;

    3. Mungkinkah KPUD mengakomodir AROFAH sambil melakukan banding? Jawabnya TIDAK MUNGKIN sebab ketika seseorang atau lembaga melakukan banding atas suatu Putusan Pengadilan, maka keputusan itu sama dengan TIDAK ADA. MELAKSANAKAN PUTUSAN YANG DIBANDING SAMA DENGAN membuat kebijakan tanpa dasar hukum.

    Nanti kita sambung kalau ada perkembangan baru.
    Wassalam/Hasanain

    Comment by Hasanain — October 8, 2008 @ 8:45 am

  • SE MA No 8 Tahun 2005

    1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya disingkat KPUD) menerbitkan keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil pemilihan umum sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

    2. Bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di Peradilan Tata usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili.

    Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal tersebut adalah mengenai hasil pemilihan umum, namun haruslah diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait denganpemilihan umum apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga pengadilan yang berhak memutusnya, padahal dilakukan terhadap produk keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama yaitu KPUD dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaiyu perihal pemilihan umum maka perbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, bahkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling kontroversial.

    3. Bahwa selain daripada itu, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

    (Antara lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004)

    4. Bahwa dengan demikian oleh karena lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di Peradilan Tata usahaNegara, misalnya antara lain penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.

    Comment by Hasanain — October 8, 2008 @ 9:21 am

  • Demo Arofah 07/10/08 semakin membuka mata batin kita bahwa semua manusia siapapun dia selalu diselimuti oleh ambisi meskipun dia seorang TGH.
    Nilai kearifan, kesantunan, keintlektualan yang semula dijunjung seketika bisa berubah menjadi kedengkian, kesombongan yang menjurus kearah kedzoliman.
    Jika dulu pandangan disejukkan oleh langkah tenang soarang kyiai yang diiringi langkah para punggawa yang santun dan menebar salam kedamaian, kini duniaku miris menyaksikan sang kyiai diiringi balatentara bersenjatakan tombak dengan mars umpatan serta wajah bringas menebar kekalutan.

    Comment by batu ngompal — October 8, 2008 @ 1:37 pm

  • Menyikapi situasi pilda Lobar tahun ini, saya teringat peristiwa beberpa tahun lalau yang menimpa Ketua PPP Lotim H. Suparman Hamry, kasusnya pas buanget seperti TGH. Muharrar yaitu tidak mempunyai ijazah sltp namun hanya surat keterangan pernah bersekolah sampai kelas tiga di madrasah nw pancor yang di ttd oleh TGB. Di PN suparman terpental dari bursa Bacawabup, karena sahih dia tak mampu menunjukkan ijazah yang legal dan sah, Hebatnya dia menerima putusan itu dengan tenang meski konsekuensinya di harus hengkang dari hingar bingar politik. Hebat kan.
    Nah PPP. Tidakkkah ini menjadi pelajaran bagimu dalam mendukung seseorang

    Comment by pancoran — October 8, 2008 @ 1:47 pm

  • Plok…plok…plok10x, tepuk tangan atas kepiawaian saudara Hasanain (meminjam istilah Ulil Abshar) berdansa dengan lidahnya. Kata-katanya memukau khalayak. Biasanya memang pandai si kancil berbual, sementara di hati ada maksud yang tersembunyi. Akan tetapi tak pernah kudengar dalam hikayat si kancil bersumpah “Wallahi, Billahi, Tallahi”….duh…duh…duh, tampaknya episode kancil kali ini telah digubah dalam gaya baru karena Si kancil made in pesantren. Ngeri mendengar sumpahnya itu, laksana sedang memamah biak seikat rumput besi. Besi beradu dengan geraham berbahan batu gurinda memercikkan hujan api yang panas membara. Hati-hati lho dengan sumpah! Bisa celaka kalau diucapkan dalam suasana emosi. Eh…yang lebih keren, si kancil santri yang juga aktivis lingkungan merangkap politisi arogan bertitel MH yang mencari makan di rimba belantara politik sosial masyarakat lombok barat, sambil mengendarai kuda sembrani bernama KPUD, berani mengangkat dagu sambil menantang pasukan lebah untuk ber”mubahalah” gara-gara sang ratu lebah tak lolos verifikasi pencalonan raja rimba lombok barat lantaran kontroversi status keabsahan surat keterangan sekolah sang ratu. Bah…keren abis si kancil. Tapi anehnya, saat para lebah berdemo di depan kantor si kancil, eh si kancil malah raib tak kelihatan batang hidungnya. Berkali-kali pula menghilang bersama crew nya ketika ada demo. Padahal kantornya di kawal puluhan polisi, 1 unit water canon, beberapa truk Dalmas, dan lain-lain. Takut kah si kancil dientup sama lebah? Lhadalah…kok bisa ya? Katanya mau mubahalah? Tapi saat pihak yang mau dimubahalahi ngumpul, si kancil kok malah menghilang tak tahu rimbanya? Waduh cil….Lu pegimana sih? Nongol dong atau janjian deh ketemu di halaman kantor lu’ trus mubahalah dah sama jama’ah lebah! Lantangkan pakai mikrofon, meski dibalik tembok kantor KPUD dan dibelakang pantat polisi ”Wallahi…Billahi…Tallahi…!” Jangan lupa ajak orangtua, isteri, anak, keluarga dan handai taulan. Lalu semua masyarakat Lobar menunggu laknat Allah turun kepada siapa sebelum 30 oktober….? Pegimana Cil…? Ini elu’ juga lho yang pengen mubahalah…..

    Comment by bajanklobar — October 8, 2008 @ 4:02 pm

  • Assalamualaikum Wr. Wb.
    Saudaraku H. Hasanain Juaini
    Saya salut anda tidak mau meladeni demo yang mengatasnamakn diri PKS & PPP. Sabar dan hadapi dengan kepala dingin karena ada beberap hal yang perlu dicermati : Jika anda menghadapi secara terbuka demonstrasi tersebut tentu akan sangat sia-sia karena beberapa hal :
    a. Demo yang domotori PKS sekarang tidak lagi seperti sejatinya demo PKS yang pernah mengharumkam nama PKS dan parpol Islam karena kesantunan, kearifan dll, namun cendrung mengarah kepemaksaan kehendak dan premanisme. Lihatlah pemberitaan di Lombok Post ( meskipun LP memperhalusnya dan kontradiktif dengan TV Nasional) Para demonstran mengancam akan menyantroni rumah, anak istri anda. Wah ini garong namanya.
    b. Dalam analisa sempit saya, POla Demo PKS sekarang yang cendrung berubah beringas adalah upaya untuk merealisasikan koalisi PKS + PDIP seperti dilansir di media masa. ( Wah nantinya kita akan digembalakan oleh koboi berpeci Haji dan Baok menunggang banteng ngamuk)
    Sory lho ini analisa orang kampung aja.
    trims

    Comment by Pancoran — October 8, 2008 @ 7:17 pm

  • Asslamu’alaikum Wr Wb

    Netter yang saya hormati!

    Hari selasa, tanggal 7 Oktober 2008, teman2 PKS membawa sekitar 25 truk massa, ada pendukung asli ada pula yang bayaran. Pemirsa TV dan yang melihat langsung kejadiannya pasti bisa membedakannya.

    Mereka orasi dan menyemburkan kata-kata kotor dan kasar, menuduh-nuduh tanpa bukti. Kmi anggota KPU dengan koordinasi dengan Polres Lombok Barat menghindar agar tidak menambah panas suasana.

    Bosan berorasi, mereka melabrak masuk dan sebagian perwakilan diberikan masuk oleh polisi, sedangkan seluruh staff KPUD diminta meninggalkan kantor. Didalam kantor mereka memukul salah seorang penjaga kebersihan yang bertugas merapikan ruangan-ruangan, sampai yang bersangkutan jatuh terjengkang.

    Di dalam ruangan mereka melakukan sweeping hampir kedalam semua ruangan, sampai merusak plafon (langit-langit) peralatan kantor diacak-acak, menginjak injak meja, membanting korsi2 sampai rusak, mencorat coret ruangan. Semua ini masih kami biarkan menjadi barang bukti.

    Yang lebih memeranjatkan ternyata kader-kader PKS ini sudah bisa mencuri berbagai barang kantor seperti printer dan dokumen2, merusak dan memotong2 kabel telpon dan fax.

    Demikian apa yang saya beritakan ini masih ada buktinya. Bagi yang mau menyaksikan silahkan datang langsung di kantor kami Jalan Sriwijaya Nomor 18, Mataram.

    Pertanyaan saya ada apa dengan gelagat PKS yang seperti ini?

    Wassalam

    Comment by Hasanain — October 8, 2008 @ 8:24 pm

  • Hallo Sdr. Bajanklobar
    Trims, saudara telah memberikan pencerahan bagi kami dengan memberikan kami sebuah kamus baru yang mudah-mudahan bukan made in PKS.
    Kamus tersebut adalah :
    MUBAHHALAH : DATANG KETEMPAT SESEORANG/KANTOR DENGAN MEMBAWA MASSA YANG BUANYAAAK, MEMBAWA KAYU, PENTUNGAN DLL …. MENAMPAKKAN WAJAH SANGAR ….. MENGELUARKAN UMPATAN DAN KATA KOTOR SERTA MENGINTIMIDASI ORANG/ BADAN DENGAN ANCAMAN KETIDAK TENANGAN UNTUK ISTRI SERTA ANAK-ANAK ORANG DIMAKSUD.
    Trims yaaaa. Kalau betul itu kamus anda yang dikutif dari Si Ulil made in JIL, maka saya ogah ah….. saya takut baok saya akan bergelantungan jin, dedemit, ifrit dll.
    sorry men

    Comment by pancoran — October 8, 2008 @ 8:29 pm

  • Polemik KPUD LObar vs PKS menarik perhatian saya yang seorang guru seklah rendah. Begini pokoknya
    ” Kalau betul sang TGH yang mau jadi Cabup hanya memiliki surat keterangan pernah duduk kelas tiga lalu pemerintah mengakuinya sebagai ijazah setara SMP, maka saya mengusulkan agar kami disekolah juga diberi hak yang sama untuk membuatkan anak-anak kami yg sudah duduk di kelas 3 surat keterangan ( meski baru 3 bulan / tapi pernah duduk di kelas 3 khan) sehingga mereka tak perlu ikut UN untuk masuk SMA atau Aliyah (belum tentu lulus lagi ”
    Gimana Tuan Guru, boleh nggak, kalau nggak boleh wahhhh anda batal dong jadi PKS ( Partai Keadilan Sejahtera) namun jadi PKS ( Partai Ku Saja )
    Oh yaaa.. Untuk TGH ketahui di sekolah saya, setiap memasuki akhir semester satu yang bertepatan dengan awal musim penghujan, sekitar 20 - 25 anak kami Drop Out karena tenaganya dibutuhkan oleh ortu, Boleh juga dong dibuatkan surat keterangan pernah duduk di kelas tiga sehingga nantinya tak tau nasip mungkin dia bisa jadi DPR seperti itu lohhh
    sorry mex

    Comment by omarbakri — October 8, 2008 @ 8:42 pm

  • Semeton…orang kampung boleh-boleh aja ikutan nganalisa. Ngebelain juga boleh. Tapi ente kudu dibenerin, PKS itu demo membela yang benar bukanmmembela yang bayar. Kemungkaran ya harus tetap ditantang dengan lantang dan tegas, seperti dari dulu juga mereka melantangkan dengan tegas bahwa zionis yahudi itu terlaknat atau kebrutalan amerika di timteng itu adalah ambisi berdarah George ”war” bush. Yang penting kan demonya tertib, tidak anarkis dan terkoordinir di bawah satu komando. Polisi juga gak dibuat repot-repot amat. Masih bisa nyantai di bawah pohon. Bahasa keras, tegas dan
    lantang tak identik dengan hujatan. Nah dalam hal demo Arofah ente kudu cermat dong ngebedain mana gaya orang PKS, mana gaya orang Parpol lain, atau mana yang murni simpatisan lepas TGH. Muharrar yang berkarakter ”lombok barat” . Wartawan tahu banget tuh mana yang PKS minded dan mana yang bukan, makanya Lombok Pos sangat hati-hati berbahasa dalam medianya. Demo Arofah itu di bawah bendera Aliansi Rakyat Pendukung Arofah. Bukan bendera PKS !! Yang cinta Al Mukarom TGH> Muharrar itu bukan Cuma orang PKS man, masyarakat lobar dari Lembar sampai Bayan atau bahkan di luar lobar banyak sekali jumlah dan ragamnya. Kalau suasana demo agak panas, ya jangan moncong terompet lu dimonyongin ke PKS aje bro. Apalagi sampai diarahkan pada analisa ente yang memang sempit itu, sebuah upaya koalisi PKS+PDIP????, Bah runyam ente mah. PKS >

    Comment by bajanklobar — October 8, 2008 @ 10:22 pm

  • hey meton bajanklobar
    Cinta ane ama TGH siapun dia tak pernah luntur, yang penting si TGH selalu memperjuangkan kebenaran. Namun jika TGH memperjuangkan surat keterangan duduk kelas tiga diakui sama dengan sttb atawa pengganti ijazah wah tak tau ane apa itu.
    Kualitas sih boleh aje, namun kalo aturan bunyinya udah gitu yah kenape kagak diikuti aje. Toh TGH kita juga kerjanya buat aturan-aturan.
    Kita ane mau berbuat jelek, biasanya ane pake topeng dengan menggunakan wajah orang lain, itulah manusia men…… kagak bisa disembunyiin.
    Atao gini aje men gimana kalo kita dukung si TGH jadi bupati dengan syarat wajib mutlak untuk mengakui semua surat keterangan duduk kelas tiga = ijazah.
    setuju….. kalo setuju itu baru adil namanya.
    sori men, inikan polemik-boleh-boleh aje khan.
    eassy men, aye juga selalu berdoa agar tuhan membuka membuka mata kita untuk melihat yang haq itu haq dan yang bathil itu bathil, sehingga akan nampak siapa yang bertopeng sebenarnya.

    Comment by omar bakri — October 9, 2008 @ 1:13 pm

  • assalamualaikum
    ikut nimbrung nih.
    Saya seorang guru smp punya pengalaman soal surat keterangan.
    saat itu tahun 2003 kami terlambat menerima blanko sttb sehingga semua anak kami kami buatkan surat keterangan lulus dalam ujian nasional lengkap dengan petikan nilai UN dan US. seorang anak kami langsung berangkat ke Sulsel melanjutkan sekolah di sana smpai tamat sma, setamat sma sianak ngelamar polisi dan diterima, namun pemberkasannya terhambat karena si anak tak mampumenunjukkan sttb yang asli atau pengganti sttb, sehingga si anak harus balik ke Lombok utk mengurus sttbnya yang asli.
    Nah polisi aja tak mengakui surat keterangan lulus un sebagai penggati sttb apalagi surat keterangan pernah duduk di kelas tiga, saya yakin mustahil akan diakui.
    kualitas seseorang tak ditentukan ijazah, namun apa bisa diterima oleh aturan di negara ini, orang pintar tak pernah sekolah untuk jadi bupati, gubernur, atau presiden.
    tak pernah ada sejarahnya khan.
    trims

    Comment by Harun — October 9, 2008 @ 1:29 pm

  • Bapak-bapak para guru, pak Omar dan Pak Harun, saya rasa analogi anda itu tidak pas dengan kasus Surat keterangan TGH. Muharrar (TGHM). Begini lho, di masa TGHM itu duduk di PGAP 4 tahun, Undang2 saat itu memperbolehkan jika siswa telah menyelesaikan sekolah PGAP (Pendidikan Guru Agama Persiapan), ini sederajat MTs maka ia boleh untuk lompat (istilahnye sekarang akselerasi) ke kelas satu SPIAIN (Sekolah Persiapan Institut Agama Islam) nyang ini sederajat SLTA. Diangkatan beliau banyak dan lumrah yang seperti ini. Masih banyak saksi hidup yang aktif di beberapa instansi pemerintah dengan berbekal Surat keterangan telah menyelesaikan kelas tiga PGAP, bukan masih sedang belajar di kelas tiga seperti yang bapak-bapak pahami. Nah kalau ditanya wewenang siapa yang membolehkan sistem pendidikan seperti itu? Dalam hal ini adalah wewenang Depag, sesuai fatwa hukum PTUN yang diminta oleh saudara Hasanain terkait surat keterangan TGHM itu. Makanya TGHM dan orang-orang seangkatannya dibolehkan melanjutkan sekolah lagi atau bekerja layaknya yang lain. Perlu anda ketahui TGHM sekarang mengantongi Ijazah S1 IKIP. Kalau IKIP saja yang kompeten dalam surat-surat yg menjadi syarat pendidikan tak mempermasalahkan itu, kenapa seorang ketua KPUD merasa lebih hebat? TGHM juga sekarang masih aktif di DPRD provinsi NTB, bagaimana KPUD dahulu bisa meloloskannya? Sekarang kita kenal ada program akselerasi kelas sat SMU bisa langsung naik kelas tiga, atau sarjana S1 bisa langsung disertasi doktoral tanpa S2 asal memenuhi syarat, ia tak akan punya ijazah S2 tapi bisa menjadi Doktor. Silakan tanya ke Prof. Galang, satu-satunya pakar hukum pemerintahan di NTB. Kira-kira begitu analogi beliau. Oya Prof. ini sudah menasihati KPUD, tapi tak digubris. Nah jika Undang-undang zaman itu seperti itu maka undang2 sekarang tak bisa berlaku surut atau membatalkannya. Ok bapak-bapak guru yang saya hormati? Sekarang saya mau nyambung komen saya kemaren yang terputus:

    PKS >

    Comment by bajanklobar — October 9, 2008 @ 3:31 pm

  • PKS >

    Comment by bajanklobar — October 9, 2008 @ 3:34 pm

  • PKS TIDAK SAMA DENGAN PDIP, lihat tuh megawati sewot ketika Tifatul Sembiring mewacanakan Presiden BALITA (Bawah 50 Tahun)! Megawati merah padam wajahnya karena merasa dianggap tua. Kalau mau mesra dengan PDIP sudah dari dulu sejak megawati jadi presiden menawarkan Hidayat Nur Wahid jadi Menag pasti diterima. Heleh-eleh semeton…ente keknya diam-diam black campaign ya thd PKS? Karena bentar lagi Pemilu 2009? Keluar dari konteks pembicaraan lu Bro! Lu pendukung parpol mane sih lu? Tapi udah deh, jangan diterusin, kita kembali ke masalah Pilkada Lobar. Eh sapa cih yang koboi berpeci? Keknya lebih pas gelar itu buat mas Hasanain deh. Apa untungnya dia mati-matian menjegal TGH. Muharrar. Pake banding segala atas putusan PTUN, ngabisin duit aja ke surabaya. Biarin aje blio ikut Pilkada, toh nanti yang milih rakyat Lobar! Gua dengar kabar nih ada salah seorang calon wabup yang pernah terlibat kasus korupsi, kemudian dituntut di atas 5 tahun penjara, trus jatuh vonis 1 tahun penjara tanpa ada upaya banding dari ybs, kok dilolosin ya verifikasinya ama mas koboi? Padahal kan undang-undangnya gak boleh tuh. Adil banget yak? Mas koboi gak mati-matian menjegalnya semisal kepada TGH. Muharrar.. Ehm…hm, abis ini pasti deh mas koboi panas dan langsung komen…ditunggu mas…Oya gak perlu terpengaruh mas dengan komen semeton di atas! Mas ladenin aja tuh massa Arofah dengan Mubahalah. Kan Mas yang mulai nantang….ayo buktiin dong mas…

    Comment by bajanklobar — October 9, 2008 @ 4:22 pm

  • Oya meton Pancoran…hehehe, ente pinter juga nyimpulin tulisan gue ya? Tapi keliru dah mas keliru dan ngaco. Alias serampangan binti kacau. Gua tidak ngerubah kamus istilah mubahalah. Dalilnya tetap:” ….. maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” (Q.S 3:61). Nah karena Mr. Hasanain Juaeni, Lc. MH yang berani nantang mubahalah, maksud gua kenapa tak ia katakan itu di depan para seterunya langsung mumpung mereka ngumpul semuanya saat demo. Di antara para seterunya itu ada yang membawa anak, isteri, keluarga juga. Tinggal pihak Hasanain yang gak berani nongol? Beraninya Cuma ngomong di dunia maya gini aja….gitu lho maksud gue Cor…Makanya kasih tahu pada beliau untuk berhadapan dengan gagah sama seterunya. Kalau masalah Ulil, gua Cuma minjam kosa katanya saja (Lidah berdansa) biar rada dikit nyastra. Gua rasa itu gak ada salahnya. Yang penting bukan ngadopsi pemikiran liberalnya saja. Ngarti kagak lu? Masak kalau Ulil pakai kacamata umpamanya kita lantas gak mau pakai kacamata karena takut mirip dia? Kalau dia menghalalkan wanita jadi Imam, ya jelas kita tantang itu man. Al Halalun bayinun wal haromun bayyinun. Barakallah fikum sameton…Allahu ma’akum bit taufiq…

    Comment by bajanklobar — October 9, 2008 @ 4:39 pm

  • Waalaikumussalam

    Yth. Saudaraku “Bajanglobar”
    Yth. Meton2 Netters

    Saya pilih beberapa item yang sempat saya komentari dari Posting pkl 03:31:
    1. bajanglobar said: “BEGINI LHO, DI MASA TGHM ITU DUDUK DI PGAP 4 TH, UU SAAT ITU MEMPERBOLEHKAN JIKA SISWA TELAH MENYELESAIKAN SEKOLAH PGAP (Pendidikan Guru Agama Persiapan), ini sederajat MTs maka ia boleh untuk lompat (istilahnya sekarang akselerasi) ke kelas satu SPIAIN nyang ini sederajatn SLTA.

    Jawab: Justru Al Mukarram TIDAK MENYELESAIKAN SEKOLAH DI PGAP 4 TAHUN ITU, bro! Hanya sampai kelas 3 dan tidak membawa apa2. Kalau ada buktikan dong! Ajukan sekarang mana dia tanda telah selesai di PGAP 4 tahu itu?

    Tolong sebutkan nomor dan tahun undang-undang dahulu yang saudara bilang itu, KAsihan kan? Ka.Kandepag ketika ditanya PANWAS justru mengatakan aturannya tidak ada. Baah apa ia negara ini mau diatur tanpa UU? Utk diketahui bahwa tahun 1950 sudah ada UU Sistem Pendidikan nomor 2 yang dipertegas dengan UU Sistem Pendidikan nomor 12 tahun 1952. Semeton Asbun dalam hal ini.

    FATWA PTUN?
    JAWAB: Baca lagi deh surat PTUN, itu bukan fatwa sebab Hanya Mahkamah Agung yng boleh memberi fatwa hukum. yang ada adalah saran diantaranya ANDA BISA MENANYAKAN LANDASAN HUKUM YANG DIJADIKAN DASAR HUKUM OLEH SETIAP PEJABAT PEMERINTAH. Nah kami sudah tanya “Apa alasan Depag Lobar menyetarakan seseorang yang kelas 3 PGAP 4 TH dengan Tamatan MTs? ( MTs. waktu -1969-itu belum ada) dan menyetarakan dengan SMP (padahal SMP itu domainnya Diknas)Kandepag menjawab (sesuai pengakuan PANWAS): Tidak ada dasar hukumnya” Nah barang kali meton bajanglobar bisa bantu?

    NASIHAT PROF?
    Hello bro! kita mau memutus masalah hukum formal, nasihat hukum harus resmi tertulis disertakan landasan hukum yang jelas/tegas tak terbantahkan. Nah kalau kami turuti nasihat dalam bentuk angin itu, maka ketika harus mempertanggung jawabkan, caranya bagaimana? weleh-weleh.

    Udaaah?
    Wassalam

    Comment by Hasanain — October 9, 2008 @ 6:09 pm

  • Assalamu’alaikum

    Yth. Semetonku “bajanglobar”
    Yth. Netters

    Sekarang saya akan jawab posting oktober 9, pkl 04:22. (semoga beliau doakan kita dalam tahajjudnya)

    BL said: ” Apa untungnya dia mati-matian menjegal TGH Muharrar, Pake banding segala atas putusan PTUN, ngabisin duit aja ke Surabaya….

    JAWAB:
    1. Tidak untuk keuntungan apa-apa selain untuk menepati sumpah jabatan bahwa TETAP BERJALAN DIATAS PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. UU 32 Jo. 12 2008, PP No. 6, Peraturan KPU No. 15, 2008 Pasal 8, ayat 1,2) al. Bacabup/ bacawabup wajib melampirkan ijazah SD, SLTP, SLTA. Kalau hilang, atau rusak maka diganti dg Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Nah kan beliau tidak punya ijazah SLTP! . . . jadi tidak dapat kami loloskan dong. Anda juga kalau jadi KPUD dan disumpah pasti akan memutuskan sesuai dengan aturan itu.

    2. Menggugat itu haknya Arofah, dan KPUD tidak sedikitpun meminta untuk jangan menggugat. Lalu Banding itu hak konstitusional KPUD, mengapakah kami dilarang untuk banding? Katanya mo adil, kok gitchuu bro?! Oh ya. perintah banding juga datang dari Biro Hukum KPU Pusat. Apa KPUD tidak patut menuruti perintah atasannya? yang bener aja bos!

    3. Ada anggaran di KPUD untuk advokasi, nah saya tanya apa PKS tidak keluar uang untuk mengurus gugatan? Untuk anda tahu Arofah menggugat 3 kali. Kok kita banding sekali azza nggak boleh?

    BL SAID: ” Gua dengar kabar nih ada ada salah seorang calon wabup . . . .kok dilolosin ya verifikasinya ama mas koboi?”

    JAWAB:
    Ybs. membuktikan bersih dirinya dengan SKCK dari Polres Lobar, lalu Surat Tidak Sedang Dicabut hak pilihnya dan hak memilih serta tidak pernah dihukum penjara dari PENGADILAN NEGERI KELAS 1A Mataram, Ditanda tangani oleh Ketuanya Bapak Humuntal Pane. Ketika kami memverifikasi Kepolisian dan Pengadilan menjawab bahwa kasus itu tidak menghilangkan hak ybs.
    Sorry ya? kami sudah verifikasi dengan baik. anda dapat lihat dokumenn tertulisnya di kantor kami. Anda asbun lagi deeeh !!!

    MUBAHALAH???
    ayo siapa lawan saya? Mubahalah itu harus jelas dari kedua belah pihak. Mari saya siap, kapan? dimana? dengan siapa? Jika anda sangat-sangat yakin saya yang salah dan anda yang benar, dengan andapun saya siap mubahalah. Saya disini pernah bersumpah bahwa saya benar. Sekarang coba anda bersumpah bahwa anda yang benar. saya mau tahu tingkat keyakinan anda sampai di mana. Atau jangan-jangan anda belum lihat sendiri SURAT KETERANGAN yg tidak memenuhi syarat itu? Ini yang banyak terjadi di kalangan teman PKS. Membela hal yang tidak jelas diketahui.

    Ochhe methon BL?
    Tentu saya akan komen lagi posting terakhir anda karena memang anda menunggunya. Siiiiplah untuk pendidikan politik ummat Islam.

    Wassalam

    Comment by Hasanain — October 9, 2008 @ 6:46 pm

  • Assalamu’alaikum

    Atas posting al-akh Bajangloba, october 9, 04:39 ada yang menarik yaitu saya mo tanya hadist yang ditulisnya begini:

    “Al halalun bayyinun wal haromun bayyinun”
    Apa ada makrifah diujungnya pakai tanwin?
    Rupanya asbunnya bro BL ini bukan hanya dihukum formal tapi juga di hukum agama. berabe kalo ginniiih!

    Wassalam

    Comment by Hasanain — October 9, 2008 @ 7:41 pm

  • nih mau nanya gimana dengan calon yang ijazah sarjana dan Ma lebih duluan daripada smpnya kho bisa lolos ?

    Comment by banser — October 10, 2008 @ 1:37 am

  • Untuk guru-gruku: TGH. Muharrar 2. TGH. Mushlih Kholil 3. TGH. Hasanain Juaini.
    Saksikanlah sebuha judul Muthola’ah kita :
    IBLIS YANTSHIR………….!!
    Untukmu guru-guru ku, muridmu hanya berpesan :
    1. Kembalilah ke mardhotillah wadah perjuangan kita yang bernama Pondok Pesantren Insya Allah itu lebih mulia, ayoo saya tantang …..
    2. Berpolitik ternyata hanya membahagiakan Iblis,apapun alasannya, terbukti !!!
    3. Fii ayyi ardhin tatho’ fa Antum mas’uuluuna ‘an Islaamiha……
    4. Kalau tidak siap kembali ke Ma’had……..IBLIS YANTASHIR……..( Bersambung )

    Comment by EL-faruq — October 10, 2008 @ 1:55 pm

  • Hallo methon-methon
    Terutama para pendukung TGH.
    Jika anda mampu membawa nurani dengan mengedapnkan rasionalitas di atas segalanya, serta meletakkan sesuatu pada porsinya, mis kasus pilkada ini diselesaikan melalui jalurnya tanpa memaksakan kehendak dengan melakukan pembenaran atas pendapat sendiri tanpa dasar perundang-undangan, maka kasus saling serang seperti di kantor KPUD hari ini tak akan terjadi.
    Tempuhlah jalur yang semestinya, tidakkkah PKS memiliki kader-kader yang tersebar di dunia hukum yang terserak mulai dari kabupaten sampai pusat ?
    Jika anda memaksakan kehendak atas dasar hak anda maka orang lainpun berhak melakukan perlawanan jika haknya merasa dikangkangi.
    Adil khan

    Comment by sulaiman — October 10, 2008 @ 4:42 pm

  • Alangkah Indahnya Kalau :
    1. TGH. Muharrar bukan CABUP
    2. TGH. MUSHLIH bukan Ketua DPW PKS
    3. TGH. Hasanain Juaini bukan Ketua KPU
    mereka pasti jihad fi sabilillah melalui lembaga pendidikan masing-masing……….Kembalilah guru-guruKU…dunia kalian bukan di sana, tapi disini santri-santri menunggu belaian tarbiyahmu…………
    ttd
    ( Santri-mu )

    Comment by EL-faruq — October 11, 2008 @ 9:28 am

  • Sadarlah ketika guru-guruku masuk ke dunia yang dipenuhi Syetan itu, yang keluar dari bibir ust. hanya kalimat-kalimat :PERPU, UU, PERDA, PAW, SK dan hasil industri hukum syubhat………………astaghfirullahal’adhiiimmmm

    Comment by EL-faruq — October 11, 2008 @ 9:38 am

  • ass….
    tambah seru saja nih…
    demi Allah saya bukan orang partai apapun, namun ketika PKS dikatakan sdh berubah…itu salah, perlu kita perhatikan demonstrasi yg terjadi d KPU lobar itu murni,warga Sinptsn TGH Muharrar bukan PKS/PPP,…., tpi yg namanya berita pasti dilebih-lebihkan atau dikurangi…

    Comment by razack.. — October 11, 2008 @ 3:21 pm

  • Hai orang-orang yg menjadi panutan saya (TGH.Muharrar n TGH Hasanain)
    1. Bisakah anda berdua tidur dengan nyenyak?
    2. bisakah anda berdua makan dgn enak?
    3. Bisakah anda berdua beribadah dgn khusuk
    saya sudah bosan mendengar caci maki yg keluar dari mulut-mulut pendukung…yg semuanya mendekatkan kita kepada api neraka…mengapa anda berdua tdk mencoba duduk berdua…itu terlepas dari UU negara, cobalah sekarang utk saling sharing seseuai sunnah kita…

    Comment by rahman — October 11, 2008 @ 3:29 pm

  • Wa’alaikumussalam

    Yth. Para Netters
    Bil Khusus Ananda “el Farouq, rahman” wa ikhwaanuhum!

    Prediksi para ulama tentang bolehkan Ummat Islam mengikuti sistem Demokrasi masih berlanjut sampai sekarang, adapun realitas di Negara kita Indonesia, sebagian besar lebih meilih UMMAT ISLAM HARUS MEMILIH MEMASUKI DUNIA POLITIK PRAKTIS INI (kecuali Hizbuttahrir) dengan alasan bahwa inilah satu-satunya jalan sementara ini yg dapat ditempuh Ummat Islam untuk dapat mengambil haknya, sehingga tidak terus menerus dipimpin oleh mereka yang tidak dikehendakinya.

    Munculnya Partai-Partai Islam, yang terakhir adalah PKS sebagai jawaban ummat Islam atas hal itu, dan memang mulai menampakkan hasil dimana kendali kepemimpinan mulai dipegang ummat Islam. sayangnya hal ini tidak diiringi dengan SEMAKIN ISLAMINYA keadaan, kebalikannya justru para pemegang amanah itu tidak sedikit yang justru TERWARNAI OLEH JURUS-JURUS DAN KONSEP-KONSEP POLITIK KOTOR. La haula wala quwwata illa billah.

    Posisi saya sebagai anggota KPU bukanlah posisi politis atau partisan, lembaga saya independen dan tidak memihak partai manapun. Nah dalam kondisi seperti ini KITA MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MENUNJUKKAN bahwa ummat Islam kalau diberi amanah tetap dapat berlaku adil sekalipun terhadap diri sendiri. Adil di sini jelas bukan ukurannya hukum Islam, akan tetapi Peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ini. Dan jangan lupa yang membuatnya adalah mereka yang juga diantara ummat Islam yang sudah duduk di DPR. Apakah UUnya belum adil? Mungkin saja, karena ini memang buatan manusia.

    Netters, ananda yang terhormat!

    Masalah di KPUD Lobar ini sangat sederhana yaitu:
    Salah seorang calon kita tidak memiliki Ijazah SLTP atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dimana di dalam aturannya WAJIB DITUNJUKKAN. Nah kebetulan beliau adalah Tuan Guru Kita semua, dan senyatanya adalah orang terhormat yang kita cintai. Tapi bagi saya dan teman-teman anggota KPUD Lobar, tentu tidak punya pilihan lain selain menerapkan Aturan-aturan yang memang sudah disepakati oleh semua bakal calon yang mendaftar. Artinya bagi mereka yang tidak setuju dengan aturannya seharusnya tidak mengikutinya.

    Saya tidak ingin lagi berdebat. Jadi yang utama adalah saya meminta maaf jika keputusan yang berdasarkan undang undang ini dengan sangat terpaksa tidak menyenangkan kita semua (termasuk saya). Kedepan mari kita rubah/amandemen aturan ini jika memang terasa tidak adil. namun untuk sekarang ini, mohon semua pihak menerimanya.

    Untuk tingkat Propinsi ummat Islam NTB sudah mendapatkan manfaatnya sehingga Tuan Guru Terpilih menjadi Gubernur.

    Maafkan, maafkan, inilah yang dapat saya lakukan demi tegaknya aturan dan kredibilitas ummat Islam juga dimata ummat lain. kalau tidak maka ummat ini akan dituduh sebagai diskriminators. Bukankah Allah dan RasulNya melarang kita menjelekkan nama baik Agama kita dimata orang lain? Masih Ingat Khalifah Ali bin Abi Tholib pernah dikalahkan seorang Yahudi dalam perkara baju besi? Ali KW dan Ummat Islam waktu itu menerimanya karena dari bukti formal Khalifah Ali tidak dapat menunjukkan bahwa Baju esi itu melik beliau? Khalifah Umar yang memutuskan perkara sambil berlinang air mata memuji ketaatan ALi KW pada hukum. Mampukan kita berlaku seperti itu?

    Sekali lagi maafkan
    Wassalam/Hasanain Juaini

    Comment by hasanain juaini — October 12, 2008 @ 5:16 pm

  • assalamualaikum

    alhamdulillah
    sekarang saya sudah ada pencerahan dari TGH Hasanain (KPU Lobar) tentang berita2 di media massa.

    mau nanya sedikit tentang surat keterangan dari TGH…
    apakah beda peraturan yang dibuatkan saat menjadi caleg di DPRD dengan sekarang cabup lobar…

    terimakasih atas infonya.

    wassalam/Rahmat

    Comment by rahmat — October 12, 2008 @ 10:44 pm

  • saudara hasanain knp masalah kehilangan saja yg diklarfksi, itu kan maslah kecil? tapi masalah arofah yg sudah kehilangan hak gara2 kepentingan pribadi anda yg membawa nama KPU dan Kelurga kok tdk jawab? berarti benar kan? kalo diam brarti bnar?……, yang jelas masyarakat harus tau,
    1. jauh hari sebelum rapat pleno KPU anda sudah bersumbar utk menggagalkan beliau.artinya ADA TIDAKNYA IJAZAH TGH MUHARRAR ANDA AKAN BERUSAHA MENGGAGALKANNYA DENGAN SEGALA CARA, ingat anggota KPU anda memiliki banyak kepentingan. mulut orang bisa ditutup dgn uang kalau uang kurang mereka akan bicara. hati-hati bicara, anda lupa mana teman dan lawan…anda kecewa karena tdk jadi calon wakil kan?
    2. Bagaimana ceritanya ketidak lolosan Arofah sudah menyebar di masyarakat lombok barat sebelum
    koran memberitakan.dan yg paling banyak tau malah Zaini arony dan timnya….jgn lupa ada anggota tim zaini masih kasihan dgn arofah…dia banyak cerita…
    3. kejadian demo atau apa saja, merupakan akibat dari perbuatan pribadi anda bukan KPU atau undang-undang…..
    4. tidak usahlah berbicara tntng UUD/PTUN atau apa saja…cobalah pakai hati nurani yg didasari agama ..
    5. saya tdk perlu menjelaskan tntang hukum agama karena anda lebih tau tapi anda telah melanggar. tidak usah bersumpah…..hati2 lo NERAKA…..
    6. masa aropah (Bukan PKS/PPP)tdk akn pernah melkukan hal yg negtif jika anda bekerja lillahita’ala,
    8.hidup sahur, hidup SMS, hidup aropah………
    semoga lombok barat bebas dari koruptor,kebodohan, yg anda ciptakan….lo ya anda mendukung zaini kan? jadi calon bupati 2003-2008 gagal, jadi gubenur gagal, jadi bupati? mudah2an beliau tdk mengalami nasib seperti calon bupati ponorogo….amin.

    Comment by rahman — October 13, 2008 @ 2:18 am

  • begini coy ane bukan partisan atau mendukung salah satu paket cabup cawabup lobar, ane cuma bingung dengan lobar, apa yang salah dengan lobar permasalahan beruntun terjadi, bayangkan dari tahun 2007 sampai sekarang lobar tidak pernah sepi dari permasalahan, saya ingat ketika pemilihan bupati lobar ketika iskandar terpilih lagi, suasana lobar sangat tidak kondusif, kedua massa prokontra terhadap iskandar saling baku hantam di ruang sidang dewan, kemudian berlanjut dengan demo besar-besaran yang memporakporandakan gedung dewan dan kantor bupati, selanjutnya masalah mutasi lombok barat yang kontroversial sampai pemerintah propinsi melakukan konsultasi ke mendagri dan menyatakan mutasi yang di lakukan wabup izzul islam tidak sah tetapi tampaknya tidak di gubris, terakhir masalah pilkada lobar yang memunculkan konflik antara pasangan arofah dengan kpud semakin sengit, hari ini senin 13 oktober terjadi aksi demo sebelumnya aksi demo terjadi dan menyebabkan kerugian bagi warga yang tidak mengetahui permasalahan alias tidak tahun apa-apa menjadi sasaran amuk massa yang mengejar pendukung arofah, saya bingung ada apa dengan lombok barat, sedemikian parahkah kondisi lombok barat, dulu lobar terkenal daerah yang paling aman tidak pernah terjadi konflik tetapi sekarang kenapa lobar seperti ini, saya sendiri bukan orang lobar tapi saya mempunyai ikatan batin dengan lobar.
    coba kita renungkan betahkah kita dengan situasi seperti ini, kebersamaan merupakan budaya khas orang indonesia kalo kebersamaan sudah tidak ada apa enaknya menjadi orang indonesia..
    para tgh dan ustad yang mengetahui lebih dalam masalah agama tolong agar mengedepankan kepentingan orang banyak kepentingan lombok barat, bukan kepentingan kelompok tgh muharar bukan kepentingan ustad musleh atau bukan kepentingan tgh hasanain juaini..

    Comment by hacker — October 13, 2008 @ 10:53 am

  • thank buat saudara rahman dan hacker….
    syukur sekali anda sangat peduli dgn lombok barat…saya setuju dgn tulisan rahman
    pi perlu anda ketahui masalah mendasar adalah masalah pribadi hasanain : bukan partai, bukan kelompok, bukan masyarakat..
    1. Niat untuk menggagalkan aropah sudah ada sebelum rapat pleno artinya “ADA TIDAKNYA IJAZAH TGH.MUHARRAR TETAP AKAN DIGAGALKAN” anggota KPU sndiri cerita..inilah yg menybabkan konflik, andai kata hasanain bekerja dgn fear, lobar akan aman…..tgh. muharrar berkali-kali melarang agar tdk ada demo anarkis, jika itu terjadi murni itu masyarakat yg perduli
    2. ungkapan yg diatas itulah yg menjadi pemicu sehingga aropah berusaha…meminta hak, ini kan hak azazi…jika hasanai menyampaikan dgn fear apa permasahalan(kekurangan)aropah sejak awal saya yakin TGH. Muharrar akan terima dgn legowo..
    3. yang membuat kaget lagi tim Vrfksi meloloskan aropah, yg tidak…malah KPU sebaliknya?
    4. Ketidaklolosan aropah malah diketahui halayak rame dari timnya zaini

    Comment by murid — October 13, 2008 @ 12:37 pm

  • Assalamu’alaikum ikhwah fillah sekalian..

    Berikut dibawah ini ana cantumkan sedikit artikel tentang politik yang ana comot dari milist tetangga..

    Partai dan Parlemen
    (Dialog Syaikh Al-Albani dengan Pemuda FIS)
    Sejumlah pemuda FIS (Islamic Salvation Front = Partai Islam di Aljazair
    yang memenangkan pemilu ) datang kepada Syaikh Al-Albani untuk mengadakan
    dialog sekitar partai dan parlemen. Dialog ini berjalan lama dan di rekam
    dalam kaset nomor 440 seri pengajian berjudul ‘ SILSILATUL HUDA WAN NUR.
    Dalam dialog ini Syaikh Al-Albani menyatakan pendapatnya bahwa kaum
    muslimin terlarang masuk dalam parlemen.
    Beliau menyebutkannya sebagai berikut:
    Pertama : hal itu menyalahi petunjuk Nabi Saw.
    Demikianlah karena beliau (Nabi) tidak pernah duduk bersama-sama orang
    kafir dalam suatu majelis semacam parlemen sekarang ini untuk membuat
    undang- undang bersama mereka.
    Kedua : setiap orang yang masuk ke dalam parlemen sudah pasti melakukan
    penyimpangan dari ajaran islam sedikit demi sedikit.
    Pemuda FIS membantah hal ini dengan manyatakan bahwa FIS tidak menyimpang
    sedikit pun dari agama.
    Syaik Al-Albani bertanya:” Adakah sebagaian mereka ikut melakukan mu’amalat
    riba’ karena mereka turut mengelola lembaga-lembaga pemerintahan yang
    melakukan hal tersebut?
    Pemuda FIS menjawab:” Ya’
    Salah seorang pemuda FIS segera mengajukan pertanyaan yang justru
    menunjukkan kelemahannya. Pemuda itu berkata :” Kalau kita di hadapkan
    masalh fiqh yang mempunyai dua pendapat yang berbeda di kalangan ahli fiqh,
    yang satu kuat dan yang satu lemah, lalu kita mengambil yang lemah dan
    meninggakan yang kuat demi menghindari fitnah atau kesulitan atau
    perpecahan di kalangan masyarakat Islam, apakah tindakan kami tersebut
    tidakboleh?
    Syaikh Al-Albani menjawab: “Tindakan semacamitu adalah politk. Tindakan
    semacam itu adalah Politik.
    Muhammad Ibrahim Syaqrah (peserta dialog) berkata:” Politik semacam itu
    bukan merupakan syari’at”
    Syaikh Al-Albani menjawab:” Benar. Akan tetapi, persoalan tidak sekedar itu
    , ada hal yang lebih penting. Saya mendengar bahwa perkumpulan atau
    pergerakan atau apalagi yang namanya saya tidak ingat, mempunyai jutaan
    anggota. Apakah berita ini benar?
    Pemuda menjawab :” Benar”.
    Syaikh Al-Albani bertanya:” Berapa ribu ulama yangada pada mereka?
    Pemuda menjawab : Tidak ribuan”
    Syaikh AL-Albani bertanya:” Berapa ratus ulamanya ?”
    Jawab pemuda :” Tidak ratusan”.
    Syaikh Al-Albani bertanya: Baiklah, kalau begitu siapa yang memimpin mereka
    , wahai jama’ah ?
    Jawab pemuda : Ada sedikit ulama ”
    Tanya Syaikh Al-Albani:” Apakah ulama yang dikit itu mampu memimpin jutaan
    anggota jama’ahnya?
    Jawab pemuda:” Tentu tidak”
    Syaikh Al-Albani bertanya :” Apakah mereka dapat mengajar jutaan orang itu?
    Jawab pemuda : Sama sekali tidak :”
    Syaikh Al-Albani berkomentar: Kalau begitu, kalian ini hidup dalam
    kekacauan dan kebingungan . pertanyaan yanganda sampaikan tadi menunjukkan
    kekalahan anda, karena ternyata jutaan ummat islam yang menjadi anggotanya
    hanya mempunyai beberapa orang ulama sebegai pembimbing mereka. Saya tidak
    mengatakan ada ribuan, bahkan seandainya ada ratusan saja ulama pada
    jama;ah kalian, niscaya pertanyaan yang seperti anda kemukakan, apakah
    suatu pendapat itu kuat atau lemah atau bolehkah kita mengambil pendapat
    yang lemah dan meninggalkan yang kuat, tidak perlu ditanyakan kepada ulama
    di luar partai. Persoalan semacam itu menjadi kewajiban seoarang faqih
    untuk menjawabnya. Saya akan memberi contoh kepada kalian suatu kejadian
    yang kami alami sendiri dengan berbagai partai.
    Suatu saat salah seorang anggota Hibut Tahrir saya beri nasihat : “Wahai
    jama’ah,kalian ingin mendirikan negara Islam , tetapi kalian tidak
    mempelajari seluk - beluk dan pokok-pokok syari’at islam. Kalian menulis
    buku-buku dengan menggunakan dalil-dalil yang sebagiannya ternyata
    merupakan hadist-hadist tidak shahih”.
    Jawab Hizbut Tahrir.: Wahai saudaraku, kami justru minta tolong kepada
    orang-orang semacam anda’.
    Jawab Syaikh Al-Albani: Jawaban semcam ini merupakan kekalahan peratma,
    karena ketika sebuah partai mengandalkan diri pada pihak lainn, hal itu
    berarti kekuatannya tidak sempurna.”
    Orang Hizbut Tahrir itu menjawab: Kalian ternyata menghabiskan waktu untuk
    membolak-balik kitab kuning saja”.
    Syaik Al-Albani berkata:” Bukankah jutaan anggota partai itu memerlukan
    dokter-dokter medis? Sudah tentu anda mempunyai ratusan dokter medis,
    bahkan ribuan. Bukankah mereka ini juga memerlukan dokter-dokter rohani
    menurut istilah orang sekarang? Justru dokter-dokter rohani inilah yang
    lebih penting dan lebih dibutuhkan. Apakah ada pada mereka dokter-dokter
    rohani yang jumlahnya cukup untuk sejumlah besar anggota partai ini?
    Jawab Pemuda :”Tidak”
    Syaikh Al-Albani kemudian menceritakan kembali pembicaraannya dengan Hizbut
    Tahrir, katanya :
    “Seandainya kalian ini dalam suatu hari dapat mengibarkan bendera negara
    Islam dengan cara-cara revolusi, sedangkan rakyat ternyata tidak seiap
    untuk menerima berlakunya hukum-hukum Islam, mungkin kalian akan menjawab:”
    Kita buat satu atau dua peraturan pemerintah. Misalnya, melarang adanya
    bioskop, melarang wanita keluar tanpa jilbab, dan sebagainya,.’Mungkin
    sekali sebagian dari wanita yang menolak ketetapan tersebut adalah
    istri-istri kalian sendiri. Mengapa begitu? Karena rakyat sebelumnya tidak
    terdirik dengan syari;’at islam. Lalu siapakah yang harus mendidik rakyat
    ini?. Tentulah para ulamanya. Apakah sembarang ulama bisa melakukannya?.
    Kemudian beliau membicarakan sifat ulama ahlul Qur’an dan Hadist yang
    mumpuni, berwawasan luas, serta teguh dalam mengamalkannya.
    Selanjutnya, ujar Syaikh Al-Albani: Oleh karena itu, saya berkeyakinan
    bahwa jihad akbar dewasa ini adalah kewajiban jutaan anggota partai untuk
    sekedar melahirkan puluhan ulama islam di tengah mereka, sehingga orang
    yang jutaan ini kelak mendapat bimbingan untuk mengenal agama mereka dan
    mendidik mereka dengan ajaran islam. Adapun pengertian jihad yang di
    kembankan berbagai kelompok sekarang tujuannya untuk merebut kekuasaan.
    Oleh karena itu , setiap kelompok akan berusaha untuk meraihnya dan setelah
    di peroleh mereka menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan semua
    undang-undang dan ketetapan pemerintahannya, baik hak atau bathil, padahal
    islam tidaklah seperti itu.
    Seandainya saudara-saudara kita ini mau memperhatikan nasihat yang berharga
    tersebut, niscaya Islm dan ummat islam dapat terhindar dari fitnah besar
    yang dewasa ini menimpa segenap negara Islam. Setiap kali dakwah Islam di
    kesampingkan, para pemuda Islam dengan cepat terjerumus dalam bimbingan dan
    pengarahan yang sesat, dan orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu
    biasanya akan memetik kegagalan.”

    Comment by Orang yang dhaif — October 13, 2008 @ 1:31 pm

  • sdr. murid yth.
    jika benar statement anda diatas, maka ada beberapa hal yang menggelitik pikiran saya:
    a. bukankah anggota kpu yang berkata itu sedang teler, karena keputusan yang ditetapkan itu adalah keputusannya sendiri, sehingga kalau benar dia berkata begitu maka dia membuka boroknya sendiri.
    b. jika aturan akan adanya ijazah itu yang menurut anda menjadi penghalang seseorang utk maju dalam pilkada, tidakkah lebih tepat anda ke lembaga yg berwenang untuk mencabut aturan tersebut sehinggga semua orang tanpa terkecuali akan berhak untuk ikut dalam pilkada.
    trims

    Comment by putu — October 13, 2008 @ 9:11 pm

  • Assalamu’alaikum

    Menanggapi komentar akhuuna “murid” yang mengatakan:

    1. Niat untuk menggagalkan arofah sudah ada sebelum rapat pleno. Artinya”ADA TIDAKNYA IJAZAH TGH. MUHARRAR TETAP AKAN DIGAGALKAN” anggota KPU sendiri cerita…inilah yang menyebabkan konflik . . .

    JAWAB:
    Qaidah: NAHNU BIZZOWAHIR, WALLAHU YATAWALLA ASSAROOIR. ( Kita manusia hanya dapat menilai hal-hal yang zahir, dan hanya Allahlah yang tahu hal-hal yang bathin ). Saudara murid telah menilai NIAT SAYA. Itu melampauai ajaran Rasulullah. Terus terang saudaraku keliru. Saya telah berupaya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan disepakati di negara ini. Tentu saya berupaya meluruskan niat saya. Saya tidak mungkin mengklaim tetapi saya berupaya dan berdoa semoga saya ikhlas. Selebihnya Allahlah yang tahu.

    Dalam sebuah Lembaga Negara, sangat mustahil melakukan kebijakan yang terang-terangan melanggar aturan. Saya Jamin kalau ada Ijazah SLTP TGH. Muharrar dipastikan lolos verifikasi. Tapi kalau diloloskan tanpa adanya Ijazah, itu namanya kami di KPUD melanggar sumpah janji, melanggar aturan dan sekaligus bunuh diri. (baca penjelasan saya pada posting-posting sebelumnya dibagian atas, dengan teliti)

    Murid katakan ” seandainya kekurangan itu diberi tahukan sejak awal saya yakin TGH. Muharrar akan terima dengan legowo…”

    Sudah diberi tahu dan diberi kesempatan untuk memperbaiki selama seminggu. Tetapi tidak ada ijazah yang diserahkan, tetap Surat Keterangan yang tidak memenuhi syarat itu yang dijadikan syarat. Nah kenyataannya tidak diterima dengan legowo. Keyakinan saya sih bukan karena faktor beliaunya, tapi faktor pendukung. Saya tanya pernahkan anda MELIHAT SENDIRI SURAT KETERANGAN ITU?

    Tentang pelanggaran aturan oleh tim verifikasi sudah saya jelaskan sebelumnya, silahkan dibaca ulang.

    Ketika murid mengatakan: “Hanya timnya Zaini yang tahu terlebih dahulu…”

    Jawab: Anda ingin memfitnah dan mengadu domba. dari mana anda memastikan bahwa tim calon yang lain tidak tahu? Kalau itu memang terjadi tentu yang akan keberatan semua calon, bukan hanya tim Arofah. Dalam proses verifikasi justru semua calon punya kesempatan yang sama untuk tahu keadaan calon-calon lainnya. Dalam halnya verifikasi persyaratan TGH. Muharrar tentu yang paling tahu adalah pihak SAHUR karena memang kami memverifikasi ke PP. Islahuddiny.

    Al-hasil, banyak sekali fitnah seputar hal ini, namun tetap terbuka kesempatan bahwa jika masyarakat yakin kami melanggar aturan silahkan laporkan ke Panwas, polisi atau pengadilan.

    TERAKHIR UNTUK PERTANYAAN SAUDARA RAHMAT TENTANG ADAKAH SURAT KETERANGAN KETIKA TGH. MUHARRAR MENDAFTAR JADI CALEG DI DPRD PROPINSI?

    Jawab: Wallahu A’lam, namun perlu diketahui bahwa syarat untuk menjadi DPR yang diminta hanya ijazah terakhir saja. Sedangkan utk menjadi Bupati/wabup semua ijazah dri SD, SLTP sampai SLTA WAJIB ditunjukkan.

    Demikian sementara saudara-saudaraku. Terima kasih atas nasihat2 yang sangat berharga. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin

    Wassalam/Hasanain

    Comment by Hasanain Juaini — October 13, 2008 @ 11:31 pm

  • assalamualaikum…..

    tampaknya masih sama seperti kemarin, hari ini saya membuka email dan milis ini ternyata masih juga terjadi perdebatan saling serang saling fitnah, ite heran ape kemelekm pade endekm puas engat lombok barat ye ancur lebur, angkak sak pade pagah selapukm ndak paran dirik paling bagus doank lamun endek taok sak tetu rubin pade lahir batin nane melem mesiat malik.. angkak ye ruen lamun masi saling caci maki jak ne kebeng kelewang pade-pade sekek aneh wah pade mesiat bareh ite sak jari wasit.. woiii dengah ne selapukm te-te pade besiak engat dengan kafir ye pade kederek selapuk engat ite besiak doank, badak tgh muharar kance musleh kholil arak care laen ngabdi juk negare ne endek cume jari bupati doank.. tgh seharusne jari pembimbing umat tulak malik jok pondok pesantren.. side ampok tgh hasanain keluek santri-santri sak ngantih side dari pada jari ketua kpu sak datangan mudarat mendingan jari ustad lek ponpes mauk pahala..
    astagafirullah…

    Comment by hacker — October 14, 2008 @ 9:43 am

  • Terimakasih kepada Bapak Hasanain Juaini atas penjelasannya…

    wassalam,
    rahmat

    Comment by rahmat — October 14, 2008 @ 1:00 pm

  • yang jelas ust hasanain adalah pemenangnya,ust gak usah bersedih hati karena lobar 2 lepas dari incaranmu,ntar habis pilkada ini,ust lanjutin studi S3 di bidang hukum lagi dengan desertasi”KASUS PILKADA LOBAR”trus klo dah jadi DR TGH HASANAIN DJUAINI Lc MH,ntar ustad maju jadi calon RI 1,nah kalao dah gini kami dukung.ok

    Comment by kariem — October 14, 2008 @ 1:10 pm

  • astagfirullah………..
    bang hacker…tiang setuju basen side nike,…
    ye wah semeton ye pade pagah doang ni…beng kelewang doang pade2 sekek laun tiang jari wakil wasit…..berembe?
    malah sak jari maslah nane…due tuan guru perang…ngakah pade jauk kepentingan umum, wah jari kepentingan pribadi dan napsu…coba pade legowo…maka mene ni dunia lombok barat ni…

    Comment by netcholik — October 14, 2008 @ 1:46 pm

  • Waalaikumussalam

    Alhamdulillah, tiang matur tampi asih, nasehat semeton-semeton jak tiang jarian petuah. Insya Allah jak tiang berusahe se-bagus-bagusne. Inggih.

    Hacker, rahmat, kariem, netcholik mudah-mudahan pelungguh de tiang telindungin sik de side Allah Subhanahu wata’ala. Amiin.

    Tiang nunas do’a kebagusan.

    Wassalam/Hasanain

    Comment by Hasanain Juaini — October 15, 2008 @ 6:17 pm

  • melihat pemberitaan LP kemaren bahwa KPU pusat berpendapat persyaratan AROFAH sudah memadai untuk menjadi cabup/cawabup&juga keputusan PTUN MATARAM yang memenangkan AROFAH,maka sudah sepantasnya KPUD LOBAR gak keras kepala untuk tetap tdk meluluskan pasangan tsb walaupun KPU pusat menyerahkan sepenuhnya pada KPUD LOBAR,hal itu di lakukan untuk menjaga wibawa KPUD LOBAR saja,klu pernyataan hasanain untuk tetap pd pendiriannya padahal rapat pleno belum di gelar itu adalah sikap super arogan seorang ketua,lho ya khan?rapatnya aja belum kok.

    Comment by kariem — October 19, 2008 @ 10:06 am

  • assalamualaikum..kepada yg terhormat almukarrom Ust.H.Hasanain

    tiang perlu tanya pelungguh”
    1. apalagi yang mengganjal pasangan aropah sehingga tdk bisa ikut.
    2. kalo kita baca isi koran diatas secara mata yg buta UU, kita bisa simpulkan bahwa arofah seharusnya dan berhak ikut…kecuali ada kepentingan2 yg membuat ustadz tdk bisa memutuskan dgn arif,
    3. kalo kita baca koran LP tgl 16, bahwa menangani kasus KPU dgn arofah membutuhkan kearifan..seperti yg dikatakan ketua KPU Pusat.
    4. Tolong putuskan dgn bijak dan arif,jgn ada tekanan dari siapapun, saya yakin ust. adalah orang yg mengerti..dn sangat mengerti agama.

    Comment by abd. malik — October 19, 2008 @ 7:42 pm

  • Assalam

    klo sy nyalon jdi bupati bisa gak ya? sy cma punya ijazah SD tapi soal kemampuan bisa di du kok.
    wassalam

    Comment by Y@dhie — October 22, 2008 @ 9:48 am

  • Assalam…

    Habib riziq di tangkap dan di adili karena diduga melalukan penghasutan jamaah FPI untuk menyerang anggota AKKBB, tapi TGH. Muharrar Mahfuz yg ngajak orang demo trus ngerusak sarana di kantor KPUD Lobar ko ga di adlili ya..???
    seharusnya seorang tuan guru bisa mengatur jamaahnya biar bisa berbuat yg lebih tdk anarkis.
    wassalam

    Comment by Y@dhie — October 22, 2008 @ 9:55 am

  • Assalam….

    buat saudaraku Hasanain Juaini,
    aku pendukungmu, terus maju tunjukan pada semua bahwa keputusan andalah yag benar,jika keputusan yag anda buat terkalahkan maka kami menuntut kepada menteri pendidikan agar tahun 2009 nanti hapuskan saja UJIAN NASIONAL di sekolah anggap saja semua yg duduk di kelas tiga udah lulus ujian lalu kasi aja surat keterangan entar biar rame bursa calon bupati periode mendatang

    Comment by Ipon Masay — October 22, 2008 @ 10:04 am

  • Assalamualikum….

    sy ga berpihak pada siapapun, namun sbg seorang pelajar sy kecewa bgat pada orang yag nyalonin diri jadi bupati tapi ga punya ijazah, jadi buat apa ada sekolahan???
    bubarin aja sekolah2 yg ada palingan juga entar jadi pengangguran sedangkan yag ga punya ijazah basa jadi bupati.
    coly ya…!!!

    Comment by underground — October 22, 2008 @ 10:16 am

  • Sorry, the comment form is closed at this time.

    Recent Comments
    » 311.394 PELANGGAN LISTRIK TIDAK TERKENA KENAIKAN TDL
    10/29/2014 12:27 am | 1 Comment
    » NTB Siap Menjadi Destinasi Syariah
    10/28/2014 10:29 pm | 1 Comment
    » DPRD NTB SUDAH TETAPKAN PERSETUJUAN PROVINSI PULAU SUMBAWA
    10/24/2014 06:42 am | 3 Comments
    » Jet Star Tutup Rute Perth - Lombok, BPPD Rintis Bandung - Lombok
    10/02/2014 08:17 am | 4 Comments
    » POTENG JAJE TUJAK SEBAGAI MAKANAN KHAS WARGA SASAK DI LOMBOK
    09/21/2014 06:15 pm | 2 Comments
    Lomboknews.com - 2012 - Media Lombok - Developed by andiraweb.com