MATARAM - Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Iwan Nursyirwan menyeluhkan rendahnya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaporkan pengelolaan dana operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi dan rawa di 118 kabupaten se Indonesia. Di wilayah II yang dana tugas pembantuan mencapai 34 persen oleh 28 SKPD baru 18 persen atau 5 SKPD yang menyampaikan pertanggung jawabannya melalui laporan rutin. Akibatnya kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjadi rendah.
Iwan Nursyirwan mengemukakan di depan peserta pertemuan regional OP prasarana sumber daya air, di Senggigi Lombok, Selasa (22/7). Karenanya, ia mengatakan akan menghentikan pengucuran dana tugas pembatuan tersebut, apabila terlambat mengirimkan laporan keuangannya. Seharusnya dari pusat yang dikelola daerah itu bisa sampai ke bawah. Sehingga betul-betul dapat digunakan sesuai peruntukannya. ”Kalau telat akan ditutup,” ujarnya.
Dana operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa termasuk perbaikan sungai di Indonesia setahunnya mencapai Rp20 triliun untuk 118 kabupaten. Karenanya, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk menggunakannya agar dapat bermanfaat untuk kepentingan petani. Sampai saat ini, 20-30 persen harus ditangani pemerintah pusat. Lainnya ditanggulangi oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Kalaupun pemda setempat tidak mampu, masih bisa dibantu sesuai persetujuan.
Sebelumnya, ia mengemukakan adanya kerusakan irigasi yang mengairi sawah seluas 540.000 hektar akibat bencana alam banjir dan gempa yang merusak sungai dan jaringan irigasi. Akhir-akhir ini, kelemahan irigasi di daerah disebabkan kita tidak lagi punya penyuluh pengairan dan penyuluh pertanian. Karena sewaktu otonomi daerah diserahkan ke pemda, tidak mampu membiayai sehingga dialihkan menjadi karyawan di kantor. Padahal dibutuhkan penyuluh lapangan dan pembimbing perkumpulan petani pemakai air.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Bonyo Thamrin Rayes mengatakan bahwa sebagai salah satu lumbung padi nasional, yang menghasilkan 1,6 juta ton gabah kering giling, setahunnya, memerlukan air sebanyak 6,6 miliar meter kubik. Air tersebut disuplai delapan buah bendungan, 345 bendung, 166 embung dan jaringan irigasi tanah seluas 8.000 hektar dan jaringan irigasi lahan kering seluas 4.000 hektar. Seluruh prasarananya tersebar di dalam 117 daerah aliran sungai (DAS) utilitas seluas 9.363 kilometer persegi atau 50 persen dari luas total DAS. Kebutuhan operasi pemeliharaan setahun Rp120 miliar. ”Adapun realisasi operasi pemeliharaan rutin baru mencapai sekitar separuhnya,” ucapnya menyebut Rp50 miliar - yang sebanyak Rp25 miliar dari pemerintah pusat, Rp23 miliar dari Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota se NTB sebesar Rp2 miliar.(supriyantho khafid)
