MATARAM - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang bersidang di Senggigi Lombok selama tiga hari, Rabu-Jum’at (16-18/7), mengeluarkan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan energi yang bersifat economic wide. Tidak hanya kebijakan dalam bidang pangan dan energi saja. Tapi menyangkut segala aspek ekonomi.
Hal yang mendasar bagi kebijakan tersebut adalah perubahan pada undang-undang (UU) dan sistem kelembagaan untuk mengatur ketersediaan pangan dan energi dengan lebih efisin. Selain itu terobosan teknologi dan peningkatan produktivitas merupakan hal yang mutlak harus dilakukan.
Ketua Panitia Pengarah Sidang Pleno dan Seminar Nasional ISEI ke-XIII di Senggigi Lombok Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dimensi kebijakan tidak hanya tidak hanya terbatas kepada kebijakan di bidang pangan dan kebijakan energi. ”Implikasi kebijakan adalah perlunya kebijakan ekonomi dalam perspektif yang lebih luas,” katanya, Jum’at (18/7).
Sebelumnya, mantan Gubernur Bank Indonesia 1983-1988 Arifin Siregar, 74 tahun, yang juga pernah menjadi Menteri Perdagangan 1988-1993 dan Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat 1993-1997 yang selama tiga hari hadir di persidangan, mengatakan bahwa agar ISEI tidak berada di ”Menara Gading”, mengajukan regulasi untuk lompatan kebijakan-kebijakan.
Menurut Suahasil Nazara melanjutkan kesimpulan hasil sidang pleno, untuk peningkatan ketersediaan, masing-masing sektor harus memiliki iklim yang kondusif untuk pengusahaan, produksi, teknologi dan distribusi. Banyak pembicara telah menguraikan secara rinci kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hal tersebut. Di sektor energi, perlu segera dilakukan penyempurnaan UU migas untuk mendorong eksplorasi. Indonesia perlu memberdayakan sumber-sumber ekonomi baru untuk menunjang kebutuhan energi dalam negeri.
Begitu pula, perlu penggunaan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan dan mendorong efisiensi. Di bidang produksi pangan diperlukan perbaikan produktivitas melalui perbaikan bibit, irigasi, dan pengolahan pangan. Kebijakan perlindungan lahan pertanian dan pengembangan kawasan agribisnis dan lahan potensial.
Selengkapnya, dalam kesimpulan yang dibuat Suahasil Nazara yang sehari-hari Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menyebutkan peningkatan daya beli didorong oleh rangkaian kebijakan pertumbuhan dan kebijakan subsidi . Khusus bagi kebijakan subsidi, perlu diperhatikan bahwa subsidi untuk mendukung kerentanan ekonomi (economic vulnerability) harus berfokus pada kelompok ekonomi. Untuk subsidi yang mendukung produktivitas berfokus pada subsidi yang bukan commodity base dan tidak mendistorsi harga. Satu alternative adalah subsidi kredit dengan skema eligibility yang berfokus pada kelompok ekonomi lemah dan miskin.
Kebijakan harga memegang peranan penting. Harus dipahami bahwa kebijakan harga di satu sektor akan memiliki dampak mekanisme keseluruhan harga-harga lain di perekonomian. Kita tahu bahwa harga yang stabil memiliki dampak kepada pengendalikan inflasi dan pengentasan kemiskinan, meskipun harus diperhatikan pula dampaknya kepada output.
Dimensi kebijakan lainnya adalah dimensi regional. Dengan kondisi geografis yang sedemikian besar, Indonesia perlu memperhatikan dimensi regional dari ketahanan dan energi. Peningkatan ketahanan pangan dan energi bisa sangat mungkin berbasis regional. Perbedaan energy mix dan konsumsi pangan antar daerah bisa jadi adalah solusi awal ketahanan pangan dan energi Indonesia. Beberapa isu yang timbul di sini adalah misalnya, identifikasi potensi energi local, dan juga regionalisasi harga. Dimensi kebijakan regional ini perlu terus didalami sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
Seminar nasional dalam rangka sidang pleno ISEI ke-XIII ini mengangkat tema: ”Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi Nasional dalam Era Persaingan Global”. Pada seminar ini telah dilakukan diskusi untuk beragam isu di sekitar topik tersebut. Ada beberapa sebab krisis energi dan pangan yang terjadi belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi yang belakangan sangat tinggi di Asia Timur, memiliki dampak yang meluas ke seluruh dunia, terutama bagi Negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan energy yang besar dengan ketersediaan pangan yang cukup.
Di sisi lain harga pangan dan energi mengandung elemen spekulatif (bubble) yang cukup signifikan. Spekulasi yang terjadi membuat ekspektasi inflasi tetap tinggi dan berlanjut, sehingga pengendalian inflasi menjadi semakin sulit. Kredibilitas bank sentral menjadi syarat utama dalam pengendalian ekspektasi inflasi. Oleh karena itu bank sentral tetap menjaga stabilitas harga daripada pertumbuhan. Dengan kredibilitas yang baik, biaya pengendalian inflasi menjadi lebih murah, seiring dengan rendahnya ekspektasi inflasi. Rasa optimisme baha hari esok menjadi lebih baik menjadi tugas bersama untuk disebarkan kepada seluruh masyarakat.
Jaminan ketersediaan dan daya beli masyarakat terhadap pangan dan energi merupakan prasyarat utama bagi ketahanan pangan dan energi di dalam negeri, untuk keberlangsungan perekonomian negara, maupun untuk menghadapi guncangan (shock) dari luar negeri. Strategi peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dan penguatan basis ketahanan pangan dan energi harus diciptakan untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan dan energi tersebut. Kebijakan ekonomi yang dibutuhkan, tidak hanya pada bidang pangan dan energi sendiri, tetapi merupakan kebijakan ekonomi yang menyeluruh. Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam menjamin ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk membeli, juga merupakan hal penting yang harus dipikirkan.
Mengenai elemen-elemen ketahanan pangan dan energi, disebutkannya bahwa kondisi terpenuhinya pangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau. Peningkatan produksi pertanian merupakan solusi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dari sisi suplai.Peningkatan produksi pangan akan lebih efektif dengan meningkatkan produktivitas pertanian seperti perbaikan irigasi/infrastruktur pertanian, diversivikasi pangan, teknologi pertanian, distribusi hasil pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi, penataan fungsi kelembagaan, pembiayaan (pasar dan kemitraan).
Ketahanan pangan dan energi dipengaruhi juga oleh struktur penduduk dan pola konsumsi masyarakat serta adanya fenomena urbansasi sehingga perlu regional self sufficiency dan system zoning bagi produksi dan penyediaan komoditi.
Untuk meningkatkan daya beli otomatis harus meningkatkan pendapatan masyarakat seperti program padat karya serta menciptakan pertumbuhan ekonomi. Isu ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan permasalahan mendasar makro ekonomi sehingga kebijakan harga dan harus memperhitungkan dampaknya terhadap angka kemiskinan dan inflasi. Peningkatan harga pangan akan mengancam ketahanan pangan Untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan diperlukan kebijakan-kebijakan pro perlindungan lahan pertanian dan pengembangan kawasan pangan.
Kebijakan stabilisasi harga saja tidak cukup, diperlukan infrastuktur untuk mengurangi dampak inflasi dan kemisktinan. Selain itu kebijakan subsisi khususnya subsidi yang bersifat less distortive bagi harga dan bukan kebijakan yang berdasarkan komoditi, tetapi berdasarkan kelompok peruntukan.
Peningkatan daya beli dapat dilakukan dengan menciptakan kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan R & D karena dapat mendorong pertumbuhan. Deregulasi pasar akan mendorong masuknya investasi baru ke pasar. Khusus bagi energi , harus dilakukan kebijakan perubahan energy mix, perubahan UU Migas untuk mendorong eksplorasi dan regionalisasi tarif dan subsidi energi yang tepat.(supriyantho khafid)