MATARAM - Selama tiga hari sekitar 400aan orang anggota Iakan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) berkumpul di Senggigi Lombok membicarakan masalah krusial pangan, energi dan kebijakan harga yang dianggap mendesak ditangani pemerintah Indonesia. Dibicarakannya pangan dan energi tersebut karena tahun depan, Indonesia masih akan disulitkan menghadapi persaingan global.
Dalam kaitan sidang pleno ke-13 di Senggigi Lombok, ISEI menghadirkan Gubernur Bank Indonesia Boediono, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso dan Direktur Jenderal Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso selain pengamat perminyakan Kurtubi dari Center for Petroleum and energi Economics Studies.
Selain mereka, juga pakar lain yang akan berbicara mulai dari masalah menjaga keberlangsungan ketahanan dan kebijakan pangan maupun energi. ”Merupakan suprise, ada lima puluhan paper dari ekonom muda se Indonesia. Kalau dulu didominasi ekonom dari UI dan UGM,” kata Ketua Bidang Organisasi ISEI yang mantan Direktur Utama BRI Rudjito kepada wartawan, Rabu (16/7).
Rudjito yang juga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan menyatakan bahwa sebenarnya perekonomian Indonesia secara makro masih on right track. Meskipun inflasi sudah naik dua digit di atas 12 persen tapi masih bisa dikendalikan karena monetery policy Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai fiscal policy. ”Seharusnya bergejolak sekali. Apalagi setiap BBM naik. Tapi sekarang sudah mulai tenang,” ujarnya.
Kemudian masih disyukurinya karena gejolak dunia yang disebabkan energi dan pangan, Indonesia masih bisa menghasilkan produksi minyak dan sawah yang menghasilkan padi yang bisa dikatakan surplus. Jadi secara keseluruhan dilihat dari makronya, disebutkan Rudjito ekonomi Indonesia masih aman. Yang ketinggalan dari pengembangan ekonomi di Indonesia itu adalah infrastruktur yang merupakan dampak dari krisis berturut-turut sejak 1991 dan paling besar pada tahun 1997, menyebabkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan pengembangan infrastruktur tidak mampu melakukan investasi.
Misalnya jalan raya dan irigasi untuk kepentingan agribisnis sebagai back bone pengembangan pertanian di Indonesia, terhambat pemeliharaannya pada masa sekarang. Padahal pengaliran air sampai tingkat tersier sangat penting sekali. ”Tidak mikir bendungan. Yang tersier saja pemeliharaannya terhambat,” ucapnya. Karena itu diharapkan pemerintah daerah yang sudah menerima dana alokasi umum (DAU) tidak menyimpan saja di bank. ”Seharusnya menggelinding ke sana,” katanya.
Krisis energi yang terakhir terjadi ini agak krusial dihadapi. Pemerintah melalui SKB lima menteri membuat keputusan listrik bergiliran dan industri menjadwal kerja Sabtu dan Minggu memberatkan industri yang sangat rentan terhadap keberlangsungan penggunaan energi seperti pabrik kimia yang tidak mungkin libur. Sebab bekerjanya 24 jam dalam tujuh hari. Bank tidak masalah apabila disesuaikan dengan jadwal tersebut karena lebih bagus untuk pelayanan kepada masyarakat terkecuali pelayanan hubungan dengan luar negeri.
Penyebab lainnya yang tidak dapat disalahkan adalah adanya globalisasi dan menghadapi implementasi demokrasi dan desentralisasi. ”Diawal-awalnya memang sangat krusial sekali,” ucapnya. Tapi kalau diperhatikan, menurut salah seorang dewan juri iGoverment, ternyata banyak daerah yang betul-betul bangkit konsentrasi sepenuhnya membangun daerahnya masing-masing seperti : Gianyar Bali, Malang dan Surabaya di Jawa Timur, Sragen Jawa Tengah, Bengkulu. Dari 100an kabupaten kota yang mengikutinya selalu ada pengembangan. ”Jadi perkembangannya itu tidak jelek,” katanya kemudian.(supriyantho khafid)
