MATARAM - Senin (14/7) pagi ini, pukul 10.00 Waktu Indonesia Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat (KPUD NTB) menjadwalkan akan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tingkat provinsi. Setelah itu, dilakukan penetapan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTB masa jabatan 2008 - 2013.
Sementara ini, dari hasil penghitungan suara yang dilakukan bukan oleh KPUD NTB, sudah jelas memunculkan pasangan Tuan Guru Kiyai Haji (populer disebut Tuan Guru Bajang-TGB) Zainul Madjdi - Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah NTB Badrul Munir (BARU) mendapatkan suara sebanyak 845.431 (38,9 persen), pasangan incumbent Gubernur NTB Lalu Serinata - sekretaris DPD PDIP NTB M Husni Djibril 571.253 (26,3 persen), Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Informal Depdiknas Zaini Arony - Ketua DPC PPP Sumbawa Nurdin Ranggabarani 388.227 (17,9 persen) dan mantan Sekretaris Daerah NTB Nanang Samodra - Ketua DPW PAN NTB Muhammad Jabir 369.503 (17 persen).
Kemenangan BARU ini menjadikan TGB akan menjadi gubernur termuda di Indonesia. Ia yang dilahirkan di Pancor Lombok Timur, 31 Mei 1972 itu, kalau jadi dilantik pada 1 September 2009 nanti, menjelang tahun emas berdirinya Provinsi NTB 17 Desember 2008, oleh Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA disebut bisa mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. ”Selamat Datang Gubernur Termuda di Indonesia,” kata Denny yang melakukan penghitungan cepat (quick count), Senin (7/7) lalu. Adapun Badrul Munir, yang lahir di Sumbawa 11 Agustus 1954, berarti menjelang berusia 54 tahun.
TGB sendiri, yang sejak 2004 menjadi anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang, menanggapinya dengan merendah. ”Sebagai orang muda saya pikir banyak anak-anak muda, yang mampu memberikan yang terbaik kepada negara, daerah dan masyarakat,” ujarnya kepada LombokNews, Sabtu (12/7). Menurutnya, potensi generasi muda besar sekali. Kini, dengan terpilihnya dirinya, muncul kepemimpinan alternatif yang diharapkan mampu untuk mengembangkan daerah.
TGB adalah dilahirkan dari seorang ibu, Siti Rauhun, anak pertama dari pendiri organisasi sosial pendidikan dan dakwah Islam terbesar di NTB almarhum Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Bapaknya, Djalaludin adalah seorang pensiunan birokrat Pemerintah Provinsi NTB. Ia tamatan Jurusan Tafsir dan Ilmu-ilmu Al Qur’an Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar Cairo (Mesir). Lulus meraih gelar Lc pada tahun 1995 dan Master of Art (MA) pada tahun 2000. Kini kandidat doktor di Universitas Al Azhar pula.
Sebagaimana dikatakan bapaknya, Djalaluddin, ibunya Siti Rauhun.Zainuddin Abdul Madjid, memang berperan menanamkan semangat. Ketika baru selesai S1 di Kairo, melarangnya agar tidak pulang dan melanjutkan kuliahnya. Selama 8 tahun ia di Cairo. ”Teman-teman pulang. Kalau saya pulang tidak seperti inilah,” katanya
TGB menikahi Hajjah Rabiatul Adawiyah, SE putri KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Pimpinan Perguruan Islam Pondok Pesantren As Syafiiyah Jakarta dan telah dikarunia 4 orang putra dan putri. Pernikahannya semula dijodohkan ketika di Kairo. Ketemunya? ”Ala lama antar orang tua dulu bicara, baru kemudian melalui surat dan telepon. Alhamdulillah cocok. Sebentar saja. Pulang, ketemu seminggu langsung menikah, 1997,” ujarnya.
Ia anak ketiga dari lima bersaudara yang hampir seluruhnya berpendidikan tinggi. Lihat saja kakak tertuanya, Siti Rohim Jalilah, alumni Teknik Kimia ITS dan kini bekerja di PT Newmont Nusa Tenggara. Kedua, Muhammad Syamsul Lutfi yang sarjana ekonomi, Ketua DPRD Lombok Timur yang sebagai calon Bupati pada pemilihan yang bersamaan juga memenangkan pilkada berpasangan dengan seorang birokrat Departemen Agama mantan Komandan Kodim di Lombok Timur Sukiman Azmi. Keempat, adiknya, Muhammad Jamaludin, seorang ahli komputer tamatan ITS yang bekerja untuk sebuah perusahaan asal Australia. Sedangkan adiknya TGB yang terkecil, Siti Suraya, seorang ibu rumah tangga.
Kemenangan TGB ini seperti pengakuan bapaknya, Muhammad Djalaludin, tidak diduga. Ia memang semula disarankan untuk menjadi Bupati atau Wakil Gubernur terlebih dahulu karena belum pernah memiliki jam terbang sebagai seorang birokrat. Malahan, sang bapak menduga incumbent Gubernur NTB Lalu Serinata yang akan memenangkan pemilihan. ”Hahaha, tentu ada kegamangan dari orang tua betapapu secara obyektif jam terbang saya jauh sekali dibanding calon yang lain,” kata TGB mendengar hasil wawancara LombokNews tersebut, tiga hari sebelumnya.
Tetapi ia melihat masalah di NTB ini sangat krusial. Menurutnya, kalau tidak sekarang dipompakan semangat baru, NTB akan sulit mengejar ketertinggalan. Jadi ia mengambil keputusan maju sebagai calon berdasar masukan dari beberapa tokoh masyarakat yang memberikan amanah bahwa sekarang kita ubah sekarang kita ihtiarkan diri. ”Ya bismillah. Alhamdulillah ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat dan hasilnya seperti kita ketahui,” ucapnya kemudian.
Selain dari mesin partai, tentu keikut sertaan tokoh masyarakat diantaranya mantan Gubernur NTB Harun Al Rasyid yang dalam kampanyenya yang dalam bahasa orasi sederhana mendorong kemenangannya. Utamanya di daerah Bima. Disebutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangannya, diantaranya mesin partai. Kedua adalah intergritas dari calon. Ketiga adalah testimoni atau kesaksian dari tokoh masyarakat karena menganut paternalistik yang masih sangat kuat. Jadi diakuinya secara jujur bahwa testimoni dari beberapa orang mempengaruhi pilihan masyarakat. ”Di atas semua itu adalah Ridha Allah SWT. Alhamdullilah ada keberhasilan,” katanya. Kemenangannya adalah kombinasi antara mesin partai, integritas calon dan testimoni dan semangat masyarakat ingin merubah.
Sebagai orang muda yang kelak akan bekerja di lingkungan birokrat yang tidak sedikit berusia lebih senior, dikatakannya seraya tertawa, bahwa untuk memimpin orang yang usianya lebih besar dari dirinya, dalam konteks pemerintahan tetap pendekatan profesional. Artinya dalam konteks kemanusiaan, sosial menghormati yang lebih tua. Kalau dalam pemerintahan harus tetap pendekatan profesional. Artinya dalam konteks kemanusiaan, sosial, menghormati yang lebih tua. Tetapi dalam konteks pemerintahan harus profesional di mana kita berada. Di situlah menentukan sejauh mana kemudian pemerintahan bisa berjalan dengan effektif.
Menanggapi kehadirannya sebagai kepala daerah dari seorang ulama, ia menjawab Insya Allah tidak repot. ”Setahu saya, masyarakat menghendaki pemimpin yang sebanyak mungkin mendekat melayani mereka,” katanya. Dan kerja-kerja kultural selama ini modal baginya untuk memelihara kedekatan kepada masyarakat. Jadi dalam pandangannya justru Gubernur itu 90 persen harus turun dan 10 persen di kantor. Hanya perlu menambah satu pegawai yang diam di kantor. Karena sudah ada ribuan pegawai di kantor yang lengkap dengan instrumen untuk bekerja. ”Sebanyak mungkin pemimpin itu turun kepada masyarakat untuk menyerap denyut nadi masyarakat,” ujarnya.
Untuk memimpin NTB, ada dua kata kunci dalam visi : beriman dan berdaya saing. Beriman karena percaya nilai-nilai baik di NTB seperti adat adalah modal besar modal sosial sesungguhnya untuk membangun NTB ke depan. Karena PR kita yang paling besar adalah bagaimana memenangkan NTB dari papan bawah IPM itu. Sampai turun temurun berada di papan bawah terus menerus. Pada posisi 32 dari 33 provinsi. Pertanggung jawab kepada generasi di bawah kita harus naik posisi IPM kalau bisa ke papan tengah. Insya Allah akan terjadi. Menepis kemungkinan perpecahan diantara pasangannya, seperti terjadinya ketidak harmonisan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sebelumnya, dikatakannya dirinya dan wakilnya punya satu visi satu cara pandang. ”Insya allah punya kesadaran terhadap posisi dan otoritas masing-masing, Insya Allah akan saling menutupi kekurangan masing-masing,” ujarnya.
Anggaran yang kecil untuk mewujudkan janji dalam kampanye membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan ? Menurutnya, APBD NTB sebesar Rp1,1 tiriliun tidak terlalu kecil. Ditambah dari kota dan kabupaten yang dilihat secara terpadu bahwa jumlahnya banyak sekali. Cukup signifikan untuk mampu mendorong pembangunan. Hanya perlu memadukannya secara terus menerus. ”Nantinya, tidak mesti Gubernur yang selalu memanggil bupati walikota. Gubernur datang ke Bupati atau Walikota,” katanya. Misalnya, untuk memaksimalkan kordinasi datang ke Sumbawa, Bima, Lombok Tengah atau Lombok Timur. Kira-kira apa yang bisa disinergikan untuk masyarakat yang dinaungi oleh bupati dan walikota. Sebab, Gubernur hanya punya teritori saja. Sehingga kalau nanti sinergi tidak ada tumpang tindih, mengerjakan bagian yang layak dikerjakan. Saya pikir banyak yang bisa diselesaikan. Terus terang saya merasa APBD NTB itu tidak terlalu kecil. Karena pada saat sekarang kita melihat, masih banyak item yang bisa dilaksanakan.
Diakuinya, dirinya sudah tiga kali bertemu dengan Bupati Jembrana I Gede Winasa yang telah dua kali memimpin Jembrana sangat terkenal dengan pengelolaan anggaranya untuk kepentingan masyarakat. Dua kali ke Jembrana secara khusus dan sekali bertemu di Jakarta. Katanya, mengutip Gede Winasa, sudah ada 200 lebih bupati dan walikota yang mengirimkan orangnya ke Jembrana. Tetapi tidak ada satupun yang mengaplikasikan. ”Kenapa? Ya karena tidak ada kemauan. Cobalah di NTB ciptakan kemauan itu. Dikawal oleh masyarakat, Insya Allah,” ucapnya.
Yang penting, dikatakannya adalah kemauan. Kecangkan ikat pinggang adalah wajib hukumnya. Sektor yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik dan kemaslahatan masyarakat akan disisihkan. Misalnya ritual pembelian mobil dinas dan lelang mobil dinas. Harus ditinjau kembali selama tidak ada kebutuhan. Dalam situasi NTB yang seperti ini jangan dululah bermewah-mewah. Saya pikir itu yang harus ditinjau kembali. Kalau masih layak pakai ya dilakukan penghematan. Kurangi perjalanan dinas yang bisa diefisienkan. Pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan. Maka tentu biayanya akan lebih rendah. Sehingga bisa dialihkan ke belanja publik. Cukup banyak bisa dicoba dan dikaji.
Kalau menanggapi suara tidak mudahnya merealisasikan program bebas biaya pendidikan dan kesehatan, ia mengemukakan, pertama perlu dijelaskan lebih spesifik bahwa pendidikan gratis itu yang dimaksudkan adalah bebas biaya pendidikan pada usia wajib belajar khusus untuk masyarakat yang tidak mampu. Kata kuncinya adalah jangan sampai ada anak di NTB pada usia wajib belajar 6-15 tahun putus sekolah gara-gara tidak mampu bayar uang sekolah.
Kalau bebas biaya kesehatan yaitu penjaminan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Memang betul tidak mudah. Memerlukan approvement atau persetujuan DPRD. Pada saatnya nanti dengan komunikasi, bahwa itu memang dihajatkan masyarakat diyakini akan ada respon yang positif.
Mengenai pembiayaan pencalonannya, menurutnya, biaya kampanye seperti yang dilaporkan oleh tim suksesnya ke KPUD NTB, sebanyak Rp1,1 miliar saja. Dan asal usul biayanya, diakuinya berkat bantuan teman-teman. ”Kalau perhatikan spanduk itu kan berbagai model. Saya hanya memberikan foto saja. Urunan. Efisien,” katanya. Karena itu, biaya kampanye menjadi tidak mahal. Bukan puluhan miliar seperti yang dilakukan orang lain. Efisien juga. ”Maqomnya lain. Itu maqomnya lain,” ujarnya menambahkan ketika menyebut pasangan lain bisa lebih dari Rp20 miliar.
Diakui sebagai betul-betul bermodalkan semangat. Kalau toh bila merekrut orang lain, yang diberikan sampai sekarang adalah penghargaan yang ditanda tangani oleh dirinya berdua dengan Badrul Munir. Memang ada juga yang tidak tahan, kemudian beralih ke pasangan lain. ”Karena kami memang tidak bisa memberikan macam-macam. Syukur alhmadulillah,” katanya.
Kini di rumahnya yang berlantai dua - berdampingan dengan rumah ibunya di Lingkungan Gelang Pancor depan Terminal Pancor, setiap harinya dari pagi hingga malam hari, para jamaah Nahdlatul Wathan berdatangan. ”Agak unik. Kalau biasanya pejabat yang memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah, khusus saya ini jamaah yang mungkin merasa dekat dengan saya,” ucapnya. Ini dikatakannya berkat melakukan dakwah selama 10 tahun terakhir ini. ”Berjamaah. Ternyata itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Mereka ingin pemimpin yang mau menyapa,” ucapnya lagi menambahkan.
Selanjutnya, pasca penetapan yang terpilih sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB, ia berniat untuk konsiliasi. Kalau selama ini ada yang meragukan karena bukan birokrat, untuk mengatasi birokrat, ia berpendapat tidak boleh medzalimi dan mengatakan bahwa tidak semua birokrat tidak baik. Banyak sekali mempunyai komitmen. Hanya yang diterapkan belum betul-betul berbasis kompetensi. Belum berbasis kepada meritokrasi - memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Sehingga ukuran obyektif selama ini mungkin agak terabaikan. Jadi berpengaruh kepada kinerja.
Kedepan ini, ia akan betul-betul memperlakukan supaya penempatan di birokrasi itu, berbasis kepada integritas dan kompetensi. Perombakan akan dilakukan semuanya tergantung kepada kebutuhan. Yang diinginkan adalah birokrasi yang profesional, efisien, melayani. Intinya berdasar kepada harapan realisasi itulah maka dilihat bagaimana birokrasi yang ada sekarang. Karena sebenarnya kalau terkait dengan struktur organisasi, sekarang sedang dibahas di DPRD NTB Perda tentang struktur birokrasi itu yang akan disusul dengan peraturan gubernur. ”Kalau melihat orang per orang tentu melihat kompetensinya,” ucapnya.(supriyantho khafid)