MATARAM - Hampir seluruh tempat pemungutan suara Pilkada Gubernur - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah didatangi oleh lebih separo warga yang terdaftar memiliki hak memilih. Seperti di TPS 9 Karang Sampalan Kelurahan Cakra Barat Mataram, dari 400an orang yang terdaftar sudah separo dilaporkan telah datang menyoblos.
Sewaktu Gubernur NTB Lalu Serinata bersama Ketua Komisi Pemilihan Daerah NTB Mahally Fikri, Ketua Panwaslu NTB AKBP Suwarno mendatanginya, menjawab pertanyaan kemungkin klim dari penduduk, petugas TPS 9 menyebutkan adanya 15 orang penduduk yang tidak terdaftar. Tetapi karena tidak terdaftar dalam DPT maka tidak diberikan kesempatan memilih.
Gubernur NTB Lalu Serinata setelah menyoblos di TPS IX Lingkungan Monjok di dekat rumah pribadinya, melakukan kunjungan keliling ke kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah. Awalnya, mendatangi TPS 5 Pajang Timur di lapangan Pelikan yang merupakan TPS tempat calon Gubernur Nanang Samodra menyoblos.
Serinata juga menanyakan penempelan DPT/DPS agar warga yang berhak memilih dapat melihat namanya apabila tidak menerima kartu pemilih dan surat panggilannya.
Di TPS 21 Kampung Arong-arong Timur Dasan Agung Mataram, dari 505 warga yang terdaftar, dan yang dipanggil 480 orang karena 25 orang tidak berada di tempat, sudah melakukan penyoblosan sebanyak 401 orang. Nantinya, pemungutan suara akan ditutup pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah.
Ketua DPRD NTB Suhaili FT meminta agar adanya pilkada Gubernur-Wakil Gubernur pertama kali ini tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. ”Mari kita laksanakan secara tertib dan aman damai. Tentu sukses,” katanya. Dan yang terpenting, bahwa dalam pilkada ini hanya satu pemenangnya. Karena itu diingatkan agar tidak hanya siap menang tetapi juga siap kalah. Pertarungan dalam merebut kepemimpinan NTB ini adalah hal yang wajar dalam penegakan demokrasi. Dan yang paling penting, ujarnya, siapa pun pemenangnya harus didukung.
Secara pribadi, Suhaili yang juga Wakil Ketua Tim Sukses Pemenangan Calon Gubernur Lalu Serinata - Wakil Gubernur M Husni Djibril, mengatakan sungguh berat dilakukannya pemilihan langsung. ”Baik dari segi materi dan sosial. Bisa menimbulkan gesekan di masyarakat karena perbedaan kelompok,” ujarnya.
Menurutnya, sangat berat pembiayaan yang harus ditanggung seorang calon. Kalau Rp10 miliar - Rp 20 miliar disebutnya tidak berarti. Sebab, untuk menyiapkan sticker dan poster atau baliho saja menghabiskan miliaran rupiah. ”Semuanya adalah beban kandidat,” ucapnya.
Beda dengan Ameriksa Serikat yang penduduknya sudah mapan tingkat kesejahteraannya. Pembiayaan yang tinggi juga disebabkan tuntutan masyarakat yang sebelumnya juga berpengalaman dalam pemilihan kepala desa yang juga memberikan saweran akibat menilai kandidat membutuhkan jabatan.(supriyantho khafid)