MATARAM - Pembebasan biaya pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum memungkinkan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Masalahnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) NTB hanya Rp1,1 triliun, untuk penggunaan belanja rutin Rp600an miliar dan hanya Rp400 miliar yang bisa digunakan untuk pembangunan. Itupun harus dibagi untuk belasan sektor.
”Apa yang bisa dilakukan. Bagaimana akan membebaskan biaya pendidikan kalau Pemprov NTB tidak memiliki sekolah. Ini masalah,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB Lalu Fathurrahman kepada LombokNews, setelah tiga pasang calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB menawarkan program gratis biaya pendidikan. Menurutnya, janji bebas pendidikan dinilainya kurang realistis.
Ada tiga pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013 yang melakukan kampanye, Nanang Samodra-Muhammad Jabir, Zainul Majdi-Badrul Munir, Zaini Arony-Nurdin Ranggabarani menawarkan gratis biaya pendidikan. Kecuali pasangan incumbent Lalu Serinata-M Hsni Djibril.
Ia mempertanyakan apabila sekolah negeri dibebaskan, bagaimana dengan sekolah swasta, siapa yang membayar. Yang terbaik sebenarnya program pemberdayaan termasuk sektor pendidikan. Rencananya, Oktober 2008 mendatang, setelah selesainya pemilihan gubernur NTB, Bappeda NTB akan menyelenggarakan lagi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk membahas rencana pembangunan jangka menengah(RPJM). ”Untuk RPJM ini, juga dilakukan pembabakan setiap tahun untuk menghadapi perubahan karena tidak semuanya jalan terus,” ucapnya.
Dari laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur NTB Lalu Serinata, pada tahun 2007 sektor pendidikan memperoleh alokasi dana APBD sebesar Rp56,20 miliar lebih, meliputi sekitar 110 item kegiatan pokok antara lain: pemberdayaan sekolah swasta (SD/MI, SMP/MTS), pemberdayaan operasional sekolah sehat dan sekolah bertaraf internasional, bantuan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, pemberdayaan manajemen berbasis sekolah kabupaten, bantuan rehabilitasi gedung sekolah swasta (SD/MI, SMP/MTS).
Selama periode 2003 - 2008, Pemprov NTB telah mengalokasikan dana sebesar Rp 151,97 miliar lebih dengan program antara lain: pembinaan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah dan pembinaan dan pengembangan PNS. Dari total jumlah guru di NTB saat ini sebanyak 47.780 orang, terdiri dari 30.532 orang guru PNS dan 17.248 orang guru non PNS, jumlah guru yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi sebanyak 3.654 orang atau sekitar 7,65 persen.
Untuk pendidikan non formal, melalui program pendidikan anak usia dini (PAUD), NTB telah berhasil meraih predikat 10 besar terbaik nasional, dan dalam program pemberantasan buta aksara pada tahun 2007, NTB juga menerima penghargaan anugerah aksara atas keberhasilan menuntaskan buta huruf untuk penduduk NTB usia 15 - 44 tahun sebanyak 161.760 orang.(supriyantho khafid)
