MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama enam daerah provinsi lainnya yang tergabung dalam kelompok provinsi kepulauan meminta pemerintah mengubah jatah anggaran berdasar luas daratan menjadi luas lautan. Alasannya, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah masih belum proporsional. Padahal, kalau berdasar luas lautan, DAU yang diperoleh bisa dua kali lipatnya.

Misalnya NTB yang berdasar luas daratannya 20.153,15 kilometer persegi (km2) atau 40,87 persen dari luas wilayah NTB seluruhnya 49.312,19 km2, hanya memperoleh Rp515 miliar, maka NTB yang memiliki 332 pulau kecil, jika dihitung termasuk luas lautnya 29.159,04 km2 atau 59,13 persen, maka DAUnya bisa mencapai Rp1 triliun.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Lalu Fathurrahman mengemukakan kepada LombokNews, sabtu (28/6) pagi. ”Kami memperjuangkan anggaran berdasar luas lautan sebagai pertimbangan penentuannya,” katanya. Bappeda NTB sendiri sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2009-2014.

Provinsi Kepulauan dibentuk sejak 2005 lalu oleh tujuh provinsi se Indonesia yaitu NTB, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Tujuh provinsi bergabung dalam kelompok provinsi kepulauan tersebut sesuai gagasan yang dimunculkan oleh Maluku karena kecilnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan pemerintah. Sebab, perhitungannya berdasar pikiran continental yaitu penentuan formulanya hanya memperhitungkan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk. Sedangkan apabila diperlakukan khusus bisa memperoleh DAU dan DAK yang lebih besar hingga meningkat 75 persen(supriyantho khafid)