Lombok Sumbawa Online
Jual Fiber Optic Link IIX untuk Seluruh Indonesia
FULL FO sampai pelanggan, cocok untuk korporat, game online, isp dll.
tarif: 1 Mbps=13jt, 2Mbps=15jt, 4Mbps=20jt, 6mbps=26jt, 10Mbps 35jt per-bulan.
kami juga menyediakan bandwidth internasional 10jt/Mbps per-bulan
info lebih lanjut hubungi : 081353570001
Google
 
Friday, 27 June 2008 • KRIMINAL

MATARAM - Kordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki menengarai para bupati dan walikota di Indonesia mulai memainkan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kepentingan pembiayaan dirinya agar dapat maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) berikutnya. Di satu daerah di Jawa Timur didapati menyisihkan dana APBDnya sekitar 10-20 persen senilai ratusan juta rupiah ke pasar modal. Keuntungan yang bisa diperoleh mencapai hingga enam persen.

Menurutnya, sebagian dana APBD yang diantaranya hasil penangguhan belanja itu disimpan di bursa saham melalui broker sehingga dapat memberikan keuntungan yang tidak sedikit jumlahnya. ”Akibatnya pembangunan molor hingga menjelang akhir tahun selesainya agar dananya dapat dimainkan lebih dulu. Ini juga masuk korupsi,” ujar Teten Masduki dalam lokakarya APBD, Pelayanan Umum, dan Akses Informasi di Senggigi, Jum’at (27/6) petang.

Lokakarya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang baik ini diselenggarakan oleh Lembaga Pers Dr.Soetomo bekerja sama dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dikatakannya bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mempertanyakan realisasi anggaran menjelang akhir tahun baru mencapai 50 persen. Tetapi saat berakhirnya tahun anggaran dilakukan belanja hingga selesai 100 persen. Disebutkan bahwa 55 persen dari Rp609,227 triliun seluruh dana APBN diberikan kepada daerah. ”Karena itu perlu diwaspdai munculnya tindakan mark up dan pengadaan jasa yang tertunda,” katanya.

Selain itu, Teten Masduki juga menuduh birokrat melakukan alokasi anggaran hingga sebesar 17 persen untuk diberikan tunjangan kepada organisasi massa (Ormas) dibandingkan dana pendidikan ada yang hanya menyiapkan empat persen dari APBD. ”Ormas diberikan karena ikut membantu pilkada. Ini yang membuat ongkos pilkada menjadi mahal,” ucapnya.

Bahkan, ia menuduh terjadinya kolusi antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk mengenyangkan perut anggotanya supaya menjadi diam.(supriyantho khafid)

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment








Recent Comments
» DHC MULAI BUKA POSKO RELAWAN PALESTINA
01/08/2009 04:18 am | 1 Comment
» PEMPROP NTB BANTU DANA SKRIPSI 3.000 MAHASISWA
01/07/2009 04:20 pm | 3 Comments
» PERTUMBUHAN PENDERITA HIV/AIDS NTB 5 BESAR NASIONAL
01/06/2009 04:33 pm | 1 Comment
» ENAM TAHUN ANTRIAN CALON JEMAAH HAJI NTB
01/05/2009 02:27 pm | 1 Comment
» GUBERNUR NTB PIMPIN AKSI SOLIDARITAS UNTUK PALESTINA
01/05/2009 01:08 pm | 2 Comments
Lomboknews.com - 2007 - Media Lombok - Developed by andiraweb.com | busby seo challenge