MATARAM - Jum’at (20/6) malam, bertempat di kompleks Datu Brenga, Dasan Sari Mataram, dihadiri oleh mantan Ketua Umum DPP Golongan Karya Akbar Tanjung dan seorang anggota Komisi I DPR RI bidang Luar Negeri, Intelijen dan Keamanan Marzuki Darusman yang juga mantan Jaksa Agung, lembaga baru yang akan bergerak di bidang sosial dan pendidikan Win Institute (WI) dilaunching.
Direktur WI Abdul Majid dalam pengantarnya menyebutkan kehadiran WI bertujuan berjuang untuk kemasyarakatan. ”Kami akan mengabdikan diri untuk pendidikan dan pelatihan,” ujarnya.
Sedangkan pendiri WI, Lalu Winengan yang di lingkungan organisasi kepemudaan menjadi ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Nusa Tenggara Barat dua kali berturut-turut, mengemukakan keinginannya agar WI bisa menjadi tempat pengaduan masyarakat. ”Win Institute bukan tempat untuk mencari makan. Kami ingin mengabdi untuk kepentingan umumm,” katanya.
Rumahnya sendiri selama beberapa tahun terakhir ini, di Jalan Datu Brenga, sudah dijadikan ”rumah rakyat” untuk teman-teman pemuda dan mahasiswa. ”Moto hidup saya adalah berbuat untuk memperjuangkan kesejahteraan,” ucapnya.
Dikemas dalam acara silaturahmi yang hadiri oleh sekitar 100an orang pegiat organisasi kepemudaan dan mahasiswa, acara yang berlangsung didahului dengan makan malam bersama tersebut, menampilkan Akbar Tanjung yang seorang politikus tapi didaulat bicara masalah ekonomi : Jalan Baru Keluar Dari Krisis Ekonomi. Kado Untuk 100 Tahun Kebangkitan Nasional.
Menurut Akbar Tanjung yang mengakui dirinya sebenarnya adalah seorang politikus yang mendalami ilmu politik, pembangunan ekonomi sangat penting. ”Harus menjadi fokus perhatian. Kita belum lepas dari dampak krisis,” ujarnya. Sejak krisis moneter 1998 yang mengakibatkan krisis ekonomi yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah walau pada waktu itu fundamental ekonomi dianggap kuat.
Dikatakannya bahwa pada waktu itu pemerintah mendorong kekuatan konglomerasi yang berada di tangan orang tertentu yang punya akses kekuasaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang tiba-tiba besar namun tidak memiliki basis ekonomi yang kuat. Tumbuh bank yang demikian banyak oleh orang yang tidak memiliki keahlian, menyerap dana masyarakat digunakan untuk kepentingan usahanya sendiri.
Karenanya, ke depan, diharapkan oleh Akbar Tanjung, pembangunan ekonomi harus menghilangkan dampaknya dengan menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sehingga dananya dapat ditarik dan didaya gunakan. Betapa tidak, saat ini terdapat 37 juta jiwa penduduk miskin, pengangguran cukup tinggi sekitar 10 persen dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 100 juta orang diantaranya 750 ribu orang berpendidikan. ”Ini problem yang kita hadapi. Kita harus mampu atasi kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Ia yang tidak setuju banyaknya badan usaha milik negara yang dijual kepada pengusaha asing, mengatakan dibutuhkannya kemauan politik pemerintah agar memberikan manfaat sumber daya alam negeri ini kepada masyarakat, harus disemangati Kebangkitan Nasional. ”Kita harus melakukan perhitungan matang. Semangat kebangsaan harus betul-betul dimiliki untuk pembangunan ekonomi kita,” katanya lagi.
Menurutnya, pembangunan ekonomi juga butuh stabilitas politik. Pembangunan demokrasi harus juga mampu memberikan stabilitas ekonomi tidak mengakibatkan instabilitas keamanan. Karenanya, diperlukan penguatan kelembagaan partai yang dapat menjamin stabilitas guna memberikan dukungan pembangunan ekonomi.
Kemudian ia membeberkan adanya pengusaha energi di Indonesia yang memperoleh untung yang besar dari minyak yang akhir-akhir ini melambung harganya. Agar bisa memberikan manfaat yang besar, diperlukannya pengenaan pajak yang besar kepada penerima keuntungan tersebut. ”Untung yang tiba-tiba dari ekonomi dunia itu, dipajaki,” ucapnya.(supriyantho khafid)
