MATARAM - Warga Jamaah Ahmadiyah di Mataram menunggu keputusan Pengurus Pusat Ahmadiyah di Jakarta setelah adanya surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, Senin (9/6) kemarin. Ketua Cabang Ahmadiyah Mataram Drs. Udin mengatakan akan mentaati keputusan tersebut apabila dinilai sesuai Pancasila dan konstitusi. ”Pimpinan pusat sedang memperlajari, kami diminta cooling down,” ujar Udin, 43 tahun, bapak dua orang anak, yang sehari-hari Dosen Bahasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, kepada LombokNews, Selasa (10/6) pagi.
Saat ini ada 33 kepala keluarga (KK) atau 137 jiwa warga Ahmadiyah di Asrama Transito Mataram dan 14 KK atau 53 jiwa di penampungan ex RSUD Praya di Kabupaten Lombok Tengah. Mereka sudah lebih dua tahun ditampung setelah rumah-rumah mereka di komplek perumahan BTN Bumi Asri, Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang ÿdirusak dan dibakar warga, 4 Pebruari 2006.
Sebelumnya, Walikota Mataram Moh.Ruslan pada pertemuan silaturahmi tokoh agama dan tokoh masyarakat di kantornya mengatakan mempersilahkan warga Ahmadiyah tinggal di daerahnya, dengan catatan tidak dalam lingkungan menyendiri. ”Tetapi hendaknya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera memulangkan mereka. Agar tidak menimbulkan masalah baru di kota,” ucapnya.
Udin yang tidak ikut tinggal di Asrama Transito Mataram karena menempati rumahnya sendiri di kompleks BTN Sweta bersama enam keluarga lainnya, mengatakan anggotanya bersedia dipulangkan ke rumah masing-masing asalkan memperoleh jaminan keamanannya. ”Kepulangan ini ditunggu sejak lama. Harus sepengetahuan pemerintah agar tidak disalahkan kalau terjadi penyerangan lagi,” kata Udin.
Sarim Ahmadi asal Pancor Lombok Timur juga mengatakan meminta jaminan keamanan agar bisa pulang. ”Bagus kalau boleh pulang asal dijamin keamanannya,” ujarnya kemudian.
Bulan Mei 2008 lalu, untuk kedua kalinya, wakil-wakil Jamaah Ahmadiyah di Mataram itu telah menyoba mencari suaka ke Konsulat Australia dan Jerman di Denpasar. Namun, Konsulat Australia tidak menerima kedatangan mereka. ”Sedangkan konsulat Jerman menemui kami. Tapi kalau politik urusannya di Kedubes di Jakarta,” ucap Sarim.(supriyantho khafid)