MATARAM - Selama tiga tahun terakhir, kerusakan hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 2.167 hektar. Ini menambah luas jumlah hutan yang tercatat rusak pada tahun 2003 mencapai 159.343 hektar dan lahan kritis non hutan lebih luas lagi, hingga 368.619 hektar.

Kerusakan hutan tersebut berpengaruh menyusutnya mata air dari semula 702 titik menjadi tersisa 180 titik. Sehingga menimbulkan defisit air di pulau Lombok sebesar -1.178 MCM. Beberapa daerah aliran sungai (DAS) yang sudah mengalami defisit air adalah Dodokan, Mnanga, Rhee, Moyo Hulu, Parado dan Baka.

Kepala Dinas Kehutanan NTB Baderun Zainal mengemukakan masalah kerusakan tersebut akibat tekanan sosial sosial ekonomi, persepsi nilai manfaat hutan dan defisit hasil hasil hutan. ”Yang penting dihadapi adalah tekanan sosial. Lapar lahan karena kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.

Menurut data yang dikemukakan Baderun Zainal, terdapat 1.126.674 orang NTB atau 26,46 persen dari jumlah penduduk yang tergolong miskin, sekitar 400.000 orang atau 40 persen hidup di dalam dan sekitar hutan yang mempunyai ketergantungan pendapatan secara langsung dari sumber daya hutan. Sedangkan disebut lapar lahan, karena kepemilikan lahan pertanian penduduk di pulau Lombok hanya 0,3 hektar per kepala keluarga untuk menyangga kehidupan 4-5 orang.

Karenanya, Dinas Kehutanan NTB meningkatkan Operasi NTB Raya yang selama tiga bulan pertama 2008 menangani 22 kasus penebangan hutan. Sebelumnya, Tahun 2007, telah menyita 235,8 meter kubik kayu melibatkan 51 orang pelaku dari 92 kasus.

Kini tidak ada lagi izin penebangan hutan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi NTB. Kebijakan tersebut dilakukan sampai dengan tiga tahun lagi hutan yang ditanami bisa dipanen. ”Ini konsekuensi yang harus ditempuh untuk ketersediaan air. Kalau kayu kan bisa dibeli dari daerah lain,” katanya.

Masalah defisit hasil hutan, disebutkan oleh Baderun, angkanya mencapai 80.000 meter kubik setahun untuk penggunaan kayu bangunan dan 480.000 meter kubik untuk keperluan kayu bakar. Suplai yang tersedia termasuk dari luar daerah hanya 30.000 meter kubik setahunnya. Jika subsidi BBM dicabut, makan petani tembakau yang memiliki 140.000 oven pengeringan akan beralih menggunakan kayu bakar sejumlah 60.000 truk setara dengan 480.000 meter kubik setahunnya.(supriyantho khafid)