MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama enam daerah provinsi lainnya yang tergabung dalam kelompok provinsi kepulauan meminta pemerintah mengubah jatah anggaran berdasar luas daratan menjadi luas lautan. Alasannya, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah masih belum proporsional. Padahal, kalau berdasar luas lautan, DAU yang diperoleh bisa dua kali lipatnya.

MATARAM - Lebih 50 unit rumah dinas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) disalah gunakan dijadikan rumah sewaan, tempat kos, dan tempat usaha lainnya. Bahkan lahan kebun kopi dijadikan tempat kos-kosan. Padahal, karyawan yang semula menempatinya, sudah menjalani pensiun dan tidak mendapatkan hak lelang. Karenanya, Pemprov NTB akan melakukan penertiban.

MATARAM - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri membantah cendekiawan yang menyatakan golongan putih (golput) semakin besar. Ia menyesalkan mereka yang melakukan polling atau survey yang menghasilkan pendapat kecenderungan rakyat tidak mau ikut memilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Seharusnya, para cendekiawan memberikan contoh betapa sulitnya masyarakat mendapatkan kedaulatan rakyat yang benar-benar ditangannya langsung. ”Itu yang harus dilihat,” ujarnya.

MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) akan membangun fasilitas olahraga bertaraf standar nasional. Biayanya bisa mencapai Rp50 miliar. Mulai dari lapangan bola yang digunakan malam hari, kolam renang yang dilengkapi tempat duduk penonton, lapangan atletik dan lapangan basket.

MATARAM - Minat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup besar. Tidak hanya anggota DPD yang masih menjabat yang menginginkan kembali ikut dalam pemilihan. Tetapi dosen, pengacara, guru dan penisunan pegawai negeri sipil juga datang mengambil formulir pendaftaran sejak Jum’at (27/6). Pendaftaran berakhir Kamis (10/7).Tidak sedikit yang sudah berusia lebih 60an tahun pun datang mendaftar.

MATARAM - Kalau rakyat sudah lagi mau memilih pemimpin sehingga menghasilkan golongan putih (golput), sebaiknya para cendekiawan memikirkan solusi alternatif untuk kembali ke sistem perwakilan lagi. Untuk membicarakan perubahan kembali pemilihan pimpinan adalah tugas DPRD, DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

MATARAM - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri merasa senang sebagai senior diantara pimpinan partai di Indonesia. Selama hampir 15 tahun terakhir ini ia menjadi ketua umum partai berlambang banteng tersebut. Menurutnya, PDIP tidak bosen-bosennya memilih dirinya sebagai ketua umum. ”Saya paling senior. Dari Golkar saja sudah baru. Pimpinan partai yang lain baru. Dibilang senior ya senang. Tapi artinya paling tua,” ujar Megawati di depan kader PDIP di kota Mataram, di lingkungan warga Bali di Kampung Karang Belumbang-Karang Bengkel, Ahad (29/6) siang.