MATARAM - Mulai Kamis (15/5), dipimpin langsung Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Malik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2009 yang harus diselesaikan Mei 2008 sebagai buku suci pembangunan daerah NTB. Ini adalah hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) yang diselenggarakan mulai 31 Maret 2008 lalu. Nantinya RKPD itu akan dibawa ke Jakarta untuk diusulkan masuk rencana kerja pusat (RKP). Sehingga di luar isi RKP tidak ada lagi program lain yang bisa dibiayai sembarangan.

Menurut Kepala Bidang Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bappeda NTB) Hery Erpan Rayes, dalam rapat yang berlangsung diminta perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam APBD NTB 2009. Tetapi Dinas Pendapatan Daerah NTB belum bisa mengemukakan angkanya. ”Jum’at (16/5) pagi dilanjutkan lagi,” kata Herry Erpan Rayes, Kamis (15/5) sore kepada LombokNews.

setelah selesainya RKPD maka dilanjutkan menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Perencanaan Plafond Anggaran Sementara dan seterusnya dibuat Rencana Kerja Anggaran. Setelah itu dibuatlah Dokumen Perencanaan Anggaran yang kemudian disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ”Yang jelas untuk APBD 2009, harus selesai 31 Desember nanti,” kata Herry.

Dikatakannya bahwa semua kegiatan perencanaan dan penyusunan APBD NTB itu harus tepat waktu. Apalagi adanya restrukturisasi organisasi berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak menjadi penghalang selesainya perencanaan pembangunan daerah NTB.

RKPD adalah merupakan program-program yang dibahas sebelumnya dalam musrenbang yang diusulkan baik dana APBD termasuk dana alokasi umum maupun dana yang berasal dari Pemerintah Pusat. Tahun 2008 ini, APBD NTB mencapai Rp1,1 triliun. Sedangkan dana pusat ke daerah sejumlah lebih Rp6 triliun.(supriyantho khafid)