MATARAM - Sehari menjelang pengajuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (Bacagub-Bacawagub NTB), 16 April lalu, tujuh orang pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) NTB dicopot dari jabatannya.
MATARAM - Jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdaftar memiliki hak untuk memilih sebanyak 3.004.476 orang. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan perkiraan Komisi Pemilihan Umum Daerah NTB sebelumnya sebesar 2.985.721 orang atau 67,1 persen dari jumlah penduduk NTB sebanyak 4.478.720 jiwa.
MATARAM - Tuduhan korupsi terhadap tersangka Lalu Serinata - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) - sewaktu masih menjabat Ketua DPRD NTB disanggah I Gusti Bagus Made Harnaya selaku pengacaranya setibanya di ruang VIP Bandara Selaparang Mataram, Jum’at (25/4). Serinata sendiri yang duduk diseberang kursi hanya diam. ”Mau apa,” ujarnya sewaktu diminta memberikan komentar satu dua kata di depan wartawan.
MATARAM - Setelah Kamis (24/4), dipanggil Kejaksaan Agung sebagai tersangka perkara dugaan korupsi, Serinata ditolak sebagai bakal calon gubernur NTB periode 2008-2013. Penolakan yang disaksikan ribuan warga Golkar dilakukan oleh pengurus DPD Golkar Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
MATARAM - Pelaksanaan otonomi daerah sudah 12 tahun berlangsung. Jum’at (25/4), sebagai Hari Otonomi Daerah, para karyawan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merayakannya dengan upacara sederhana, di lapangan Bumi Gora. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Sekretaris Daerah NTB Abdul Malik.
MATARAM - Dalam rangka sosialisasi program pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2008 - 2009, sehari Kamis (24/4) berlangsung pertemuan forum komunikasi kehumasan yang dihadiri oleh Sekretataris Jenderan Departemen Komunikasi dan Informasi Ashwin Sasongko.
MATARAM - Pemerintah memerlukan lebih Rp1 triliun untuk membangun fasilitas telekomunikasi pedesaan di 38.471 desa se Indonesia. Program Universal Service Obligation (USO) yang direalisasikan tahun 2009 mendatang tersebut agar program pemerintah pusat dapat dikomunikasikan guna mengurangi kesenjangan arus informasi masyarakat.
