MATARAM - Selebaran menyudutkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Serinata mulai muncul di Mataram dan Lombok Tengah. Ini terjadi setelah Serinata memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai tersangka perkara dugaan korupsi Rp26,5 Miliar di DPRD NTB Tahun 2001-2003. Isinya provokatif memanfaatkan isi berita koran Media Indonesia Jakarta yang ditambahi kata-kata Jangan Pilih Koruptor.
Senin (28/4) pagi kemarin, Pelaksana Harian Ketua DPD PDIP NTB M Tayib minta polisi menindak penyebar selebaran gelap yang merugikan figur Serinata yang juga Ketua DPD Golkar NTB yang akan maju sebagai bakal calon gubernur berpasangan dengan Sekretaris DPD PDIP NTB M Husni Djibril yang juga anggota DPRD NTB. Panitia Pengawas Pilkada pun dimintanya ikut menertibkannya. ”Sebab, dikawatirkan pamflet itu mengganggu stabilitas,” ujarnya.
Selama beberapa hari terakhir ini, sejak dipanggilnya Serinata ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kamis (24/4), tempelan selebaran di kawasan pertokoan Jalan Airlangga dan Jalan Lingkar Utara Mataram serta di Kabupaten Lombok Tengah.
Selebaran itu berisi berita Media Indonesia 19 April yang berjudul Gubernur NTB Jadi Tersangka yang dimuat bersama foto Gubernur NTB Lalu Serinata. Di bagian atas tertulis, NTB Negeri Yang Kaya Rakyatnya Miskin. Penduduk miskin mencapai 25,92% (Tahun 2005), 27,17% (Tahun 2006). Di sebelah kiri bertulisan, Jangan Pilih Koruptor dan disebelah kanan dicantumkan naskah berita yang ditulis Media Indonesia 19 April dengan judul, Dugaan Korupsi, Gubernur NTB Jadi Tersangka. Dibawahnya dituliskan, Media Indonesia, Sabtu 19 Apri 2008 yang ditempatkan secara terpisah dengan berita.
Tayib mengatakan tempelan pamflet tersebut setidaknya merugikan banyak pihak yakni, pihak PDI Perjuangan merasa dirugikan dilihat dari komposisi warna dasar hitam dan tulisan yang berwarna merah, merugikan Serinata selaku gubernur NTB, Serinata selaku pribadi, merugikan keamanan dan ketertiban serta merugikan pihak Media Indonesia karena beritanya dijadikan alat provokasi.
Ia menduga adanya Barisan Sakit Hati (BSH) ada di balik pamplet tersebut. Ketua DPD PDIP NTB Rahmat Hidayat yang menyerahkan sementara jabatannya karena akan Umroh, mengatakan pemasangan pamflet itu cara PKI. ”Itu gaya komunis,” kata Rahmad yang juga Wakil Ketua DPRD NTB.
Dikatakannya bahwa PDIP sudah mengetahui penyebar pamflet tersebut dan koalisi Partai Golkar,PDIP, PBR,dan Partai Patriot akan menyikapinya.(supriyantho khafid)