MATARAM - Pegiat lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Barisan Rakyat Anti Politik Imperialisme (BRAPI) mendatangi gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (17/3) pagi. Mereka yang terdiri dari 50an orang mengendarai motor melakukan aksi mendukung Pemerintah Indonesia yang bersikap abstain dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Juga mengutuk tindakan praktek tirani yang dilakukan negara imperialis berlindung pada hak veto.
Resolusi PBB Nomor : 1447 menurut BRAPI yang dipimpin Abdul Hapidz, menuduh dan mengancam Iran agar menghentikan program nuklirnya. Katanya, sikap pemerintah Indonesia menunjukkan tidak ingin terjebak subyektif dan diskriminatif menilai kebijakan Iran mengatasnamakan kepentingan dunia. ”Itu sikap yang tepat. Jangan sampai Iran dijadikan ajang pembantaian seperti Iraq,” ujarnya, bersemangat di depan pintu masuk gedung DPRD NTB. Tapi, tidak seorang pun wakil-wakil rakyat di sana yang menemuinya.
Hapidz yang biasanya melakukan aksi lokal terhadap pemerintahan di daerahnya Lombok Barat, mengaku tidak ingin berdiam diri terhadap perkembangan politik dunia. Menurutnya, resolusi PBB tersebut adalah argumentasi penuh dusta pengembangan nuklir Iran mengancam keselamatan dunia. Sedangkan masalah Israel dan Palestina tidak pernah bisa diselesaikannya. ”Kami tidak dapat membiarkan berlangsungnya pembantaian semena-mena,” kata Hapidz.
Dikatakan bahwa terbitnya Resolusi PBB tersebut sebagai kesombongan negara-negara di bawah kepemimpinan Amerika Serikat menindas bangsa lain.
Keberanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil sikap abstain tersebut adalah merupakan pengembangan sikap non blok, adalah keberanian tidak mau didikte kepentingan imperialisme.(supriyantho khafid)
