MATARAM - Untuk pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan dilaksanakan 7 Juli mendatang, memerlukan biaya sebesar Rp17 miliar. Permintaan biaya tersebut diajukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) NTB untuk keperluasan logistik 7.500 personilnya. Namun belum ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB yang ternyata hanya mengalokasikan Rp1,5 miliar.
Kepala Polda NTB Brigjen Wawan Hendrawan mengemukakan bahwa belum ada keputusan besarnya pembiayaan tersebut. Dana yang diajukan untuk persiapan, pelaksanaan pilkada hingga pelantikannya yang dijadwalkan 7 September, dikatakannya untuk mobilisasi personilnya ke seluruh TPS (tempat pemungutan suara) hingga wilayah terpencil di NTB yang memerlukan waktu empat jam perjalanan. ”Selain itu kan juga butuh konsumsi selama bertugas. Kan tidak mungkin pulang untuk makan di rumahnya sendiri,” katanya bersama Wakil Kepala Polda Kombes Lalu Suprapata dan Kepala Bidang Humas Ajun Komisaris Besar M Basri kepada wartawan sewaktu silaturahmi di Rumah Makan Nusantara, di Jalan Udayana Mataram, Rabu (12/3).
Informasi yang diperoleh Wawan Hendrawan, dana yang tersedia di KPU NTB untuk pengamanan hanya Rp1,5 miliar namun belum ada keputusan tertulis. Selama 2008 ini, polisi bertugas mengamanakan pilkada dilangsungkan untuk memilih Gubernur NTB bersamaan dengan Bupati Lombok Timur dan Walikota Mataram. Sedangkan pemilihan Bupati Lombok Barat dilaksanakan Desember 2008. Selain di daerah sendiri Polda NTB juga ikut membantu pengamanan pilkada apabila dibutuhkan Polda Bali, Polda Jawa Timur.
Ia kemudian membandingkan pembiayaan pemilu 2004 yang dibandingkan dengan pembiayaan daerah provinsi lainnya seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurutnya, waktu itu memperoleh pembiayaan sebesar Rp5 miliar dari kebutuhan yang diajukan sebesar Rp35 miliar. ”Tetapi ada atau tidak ada biaya yang cukup, polisi ya tetap jaga,” ujarnya.
Polda NTB sudah pula dilengkapi peralatan baru diantaranya senapan panjang, teropong, gokart dan dua unit mobil PJR guna pengamanan wilayahnya melalui fasilitas untuk Detasemen Khusus 88.(supriyantho khafid)
