MATARAM - Kecil pembagian hasil tambang Batu Hijau di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) berupa royalti. Setahunnya dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia hanya Rp160 miliar dan yang kemudian diterima Pemerintah KSB hanya Rp60an miliar. Tidak seimbang dengan kekayaan alam daerah yang dikeruk yang menghasilkan keuntungan untuk PT NNT sebesar Rp4,5 triliun.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Serinata mengatakan bahwa penerimaan royalty oleh daerah justru tidak menambah pendapatan. Karena pemerintah Indonesia mengurangi dana alokasi umum (DAU) yang semestinya menjadi bagian hak daerah. Oleh sebab itu, Serinata meminta dilakukan perubahan isi kontrak karya yang bisa disepakati kedua belah pihak. ”Apa arti kekayaan alam daerah. Yang diambil sangat tidak menguntungkan masyarakat. Kami ingin yang lebih besar,” ujar Serinata kepada wartawan yang menemuinya di pendopo Gubernuran, Selasa (4/3) pagi.
Mengenai pemberian PT NNT berupa beasiswa, pembangunan bendungan dan berbagai program kemasyarakatan lainnya dari Community Development (Comdev), dinilainya kecil hanya Rp26,7 miliar. ”Sah-sah saja Newmont membela diri sudah memberi beasiswa dan lainnya. Itu memang kewajiban dalam kontrak karya yang harus dilakukan,” katanya. Termasuk kewajiban membayar pajak dan non pajak lainnya. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencapai ratusan miliar.
Menurutnya, penambangan yang dilakukan Newmont adalah jelas menimbulkan gangguan terhadap lingkungan di lokasi tambang. Mulai dari air, tanah dan hutan di sekitarnya. Kawah yang menganga sebagai lokasi tambang selebar dua kilometer dan kedalaman satu kilometer. ”Bahkan besok ada yang mendapatkan warisan Aids. Coba, berapa besar beban masyarakat,” ujarnya. Ini kerugian masyarakat yang tidak bisa dinilai.
Disebutnya bahwa pengunduran diri Pemerintah KS sebagai hak. ”Kan sapi kalau dipegang talinya. Tapi kalau manusia yang dipegang kan mulutnya, pembicaraannya, ” ucapnya berpendapat. Adanya pengunduran diri Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari konsorsium tiga pemerintah daerah untuk secara bersama melakukan divestasi 31 persen saham pemodal asing PT NNT, dikatakan oleh Serinata sebagai politik pecah belah melalui pemecahan kepemilikan saham. Ini untuk menghindari keterlibatan pihak pemerintah daerah sebagai pemegang saham yang dominan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi kebijakan berdasar kontrak karya.
Selama ini kebijakan PT NNT sangat tidak menguntungkan masyarakat. ”Apa arti kekayaan alam yang dikandung oleh NTB ini. Kan ironi,” katanya. Ia juga menuduh Newmont menutupi hasil eksploitasi yang ditutupi mengatakan kandungan tambangnya sangat sedikit. ”Ini tambang marjinal. Dulu disebut tambang emas. Sekarang bilang sangat sedikit kandungannya,” ucapnya menambahkan.
Sebelumnya, sewaktu Serinata masih menjabat Ketua DPRD NTB pernah meminta limbang tambang (tailing) untuk dianalisa di Italia agar bisa diketahui bisa dijadikan yang bermanfaat untuk masyarakat. Bisa jadi conblock untuk memadatkan jalan gang dan tiang listrik. ”Tapi dijawab Newmont bukan pengusaha conblock dan tiang listrik,” ujarnya.
Selama proses divestasi, juga melahirkan tuduhan politik yang ditujukan kepada Lalu Serinata bahwa demi suksesi dalam pemilihan kepala daerah NTB periode 2008-2013 nanti. Karenanya, menjawab tuduhan yang berkembang di masyarakat, Serinata menganggap sebagai niat jelek menggagalkan dirinya untuk maju lagi. Persoalan pilkada adalah masalah lain urusan dirinya dengan masyarakat. ”Tidak ada kaitannya divestasi dengan pilkada. Kalau saya kaitkan dengan politik, orang akan bilang Newmont itu kan Asal Bukan Serinata,” katanya.(supriyantho khafid)