MATARAM - Usulan kenaikan tarif retribusi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mataram ditolak tiga dari delapan fraksi di DPRD Nusa Tenggara Barat, Senin (25/2). Sedangkan dua fraksi lainnya, menyatakan setuju namun harus dilakukan penyesuaian tarifnya terlebih dahulu. Akibatnya persetujuan Alasan mereka, kenaikan tarif golongan II dan III mencapai hingga 382 persen dari tarif semula. Tarif tersebut lebih mahal dibandingkan tarif yang dikenakan untuk pelayanan pasien VIP dan Super VIP 36,8 persen.
Yang tegas menolak kenaikan tarif RSUD Mataram adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Partai Amanat Nasional. Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Kebangkitan Demokrasi Bangsa menyatakan setuju namun dengan catatan perlu penyesuaian.
Seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional Ali Ahmad, kebijakan kenaikan tarif tersebut sama sekali tidak menyentuh kesulitan rakyat miskin. ”Ini tidak benar,” kata Ali Ahmad. Kalau toh RSUD Mataram kesulitan pembiayaan hingga Rp2,935 miliar setahun sebaiknya pemerintah daerah memberikan subsidi. Atau kebutuhan perkantoran yang mencapai Rp8 miliar dilakukan pengurangan. Ia mengatakan perlu dilakukan kajian mendalam untuk kenaikan tarifnya itu. ”Karena itu kami menolak untuk ditetapkan,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi Partai Bintang Reformasi Murad mengemukakan penolakan fraksinya didasarkan kenaikan hanya melihat kebutuhan RSUD Mataram saja. Rawat inap untuk kelas III naik 382 persen sedangkan kelas VIP hanya 51 persen dan Super VIP hanya 36 persen. Bahkan biaya kartu berobat yang semula hanya Rp10 ribu menjadi Rp38 ribu. ”Kenaikan itu terlalu memberatkan. Padahal tidak semua orang miskin bisa mendapatkan kartu miskin,” ucapnya.
Meskipun sidang paripurna DPRD NTB sudah sempat diskors selama lebih satu jam karena belum ada kesepakatan akhirnya disetujui dilakukan penundaan setelah terjadi hujan interupsi dan saling menyalahkan. Bahkan saling mengejek bersikap munafik dan saling tuduh mencari popularitas karena mengingkari kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh masing-masing tiga orang perwakilannya. ”Tadi sepakat sekarang berbeda. Munafik,” kata anggota Fraksi Partai Bulan Bintang Moh.Samsyir. Anggota Partai Persatuan Pembangunan Wartiah mengajak untuk menghargai jalan terbaik karena kawatir terhadap pelayanan pasien. ”Jangan sok-sok jadi pahlawan,” kata Wartiah.
Gubernur NTB Lalu Serinata yang hadir, dalam sambutannya setelah disetujuinya tiga peraturan daerah yang diajukan rancangannya bersama kenaikan tarif RSUD Mataram tersebut meminta ditingkatkan pelayanan terhadap pasien lebih baik dari sebelumnya. ”Hendaknya bersungguh-sungguh melayani pasisen walau tarifnya belum naik,” katanya.(supriyantho khafid)